Pelaku Pariwisata Minta Diskon Pajak

MANGUPURA, NusaBali
Kalangan pengusaha pariwisata di Badung menjerit atas keterpurukan akibat dampak erupsi Gunung Agung. Mereka pun mengusulkan ada keringan pajak hotel dan restoran (PHR) kepada pemerintah, dari semula 10 persen agar turun menjadi 7 persen.

Usulan diskon pajak ini mencuat saat rapat koordinasi terkait contingency plan dalam menyikapi erupsi Gunung Agung dan pasca penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban yang digelar Pemkab Badung, Kamis (14/12). Rapat koordinasi di Ruang Pertemuan Kertha Gosana Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi kemarin dihadiri Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan kalangan pelaku pariwisata.

Adalah Sekretaris Bali Villa Asosiasi (BVA), Made Agus Yoga Iswara, yang terang-terangan minta ada keringanan pajak melalui rapat koordinasi kemarin. “Karena kondisi pariwisata seperti ini, kami harap ada keringanan pajak dari pemerintah,” ujar Yoga Iswara. “Kami sangat berharap kondisi segera pulih,” imbuhnya.

Yoga Iswara pun mengajak seluruh peserta rapat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar wisatawan mau datang ke Bali. Selain minta keringanan pajak, Yoga Iswara juga meminta tunda kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2018 sebesar Rp 2.499.580 atau Rp 2,5 juta. “Kalau bisa, kenaikan UMK supaya ditunda dulu,” pintanya.

Menurut Yoga Iswara, di tengah kondisi sulit seperti sekarang, kenaikan UMK sangat memberatkan kalangan pengusaha. Intinya, kalangan pengusaha menginginkan agar UMK tetap diberlakukan seperti tahun 2017, yakni sebesar Rp 2.299.311 atau Rp 2,3 juta.

Sementara, Wakil Ketua Umum I DPP Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), I Made Ramia Adnyana, menyatakan sepakat pemerintah harus memberikan keringanan pajak di tengah situsi keterpurukan pariwisata. Menurut Made Ramia, hunian hotel saat ini sangat sepi. “Ya, berikanlah keringanan pajak dari 10 persen turun menjadi 7 persen, untuk membantu pengusaha,” harap Made Ramia.

Dalam rapat koordinasi kemarin, juga muncul sejumlah usulan. Di antaranya, soal ketersediaan transportasi dari dan menuju Bandara Internasional Lombok (di Praya, NTB), Bandara Banyuwangi (Jawa Timur), maupun Bandara Internasional Juanda Surabaya (Jawa Timur). Kalangan pengusaha mengharapkan masalah transportasi ini disiapkan langsung oleh Pemkab Badung secara gratis.

“Tolong Bapak Sekda Badung (Adi Arnawa) mengeluarkan kebijakan membantu masalah transportasi. Yang kami harapkan, para tamu nyaman dan mendapat perhatian dari pemerintah,” sambung Ketua Bali Hotels Association (BHA), Ricky Putra, dalam rapat koordinasi kemarin.

Terkait usulan menginap gratis satu malam bagi tamu yang terkena dapak penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai saat terjadi erupsi hingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, hampir semua stakeholder terkait sepakat ada kebijakan tersebut. “Kalau kami intinya siap. Anggota yang tergabung dalam BHA juga siap,” tegas Ricky Putra.

Sedangkan Ketua BPC PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, menyatakan para pelaku pariwisata siap menggratiskan tamu menginap satu malam saat mereka telantar akibat bandara ditutup. Hal ini diamini seluruh peserta yang hadir dalam rapat kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FSP PAR SPSI Provinsi Bali, Putu Satya Wira, mengusulkan agar seluruh usulan dari pelaku pariwisata agar dieksekusi. “Semakin cepat eksekusi, itu semakin baik,” tandas Satya Wira.

Sementara, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyatakan tidak mungkin pemerintah bisa kabulkan permintaan kalangan pengusaha untuk kebijakan diskon. “Saya rasa tidak mungkinlah ada diskon PHR. Itu kan pajak, sudah ada ketentuannya sebesar 10 persen,” tegas Adi Arnawa ditemui NusaBali seusai rapat koordinasi di Puspem Badung, Kamis kemarin.

Menurut Adi Arnawa, menunda kenaikan UMK tahun 2018 dari Rp 2,3 juta menjadi Rp 2,5 juta, juga tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, UMK ini adalah amanat Undang-undang yang wajib diikuti. “UMK ini kan ada aturannya. Itu sudah keputusan tripartit (kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah),” jelas birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Badung ini.

Meski demikian, Adi Arnawa selaku wakil Pemkab Badung akan berupaya mencarikan jalan keluar terkait usulan kalangan pelaku pariwisata. Termasuk soal transportasi, sehingga akses wisatawan baik datang maupun pergi dari Bali bisa lancar. Hanya, kata Adi Arnawa, hal itu bisa diberikan setelah ada usulan resmi dari lembaga komponen pariwisata.

“Sekarang kami minta usulan itu dimatangkan dulu. Setelah apa-apa yang dibutuhkan disepakati bersama, baru kami konsultasikan ke BPKP. Sehingga kalau perlu dana, kami tidak salah mengucurkan dana. Kepentingan pengusaha ini juga akan jadi bahan yang ita sampaikan ke Presiden,” ujar Adi Arnawa.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, sindir pemerintah pusat terlalu fokus mempromosikan destinasi baru yang disebut ‘Bali Baru’ di beberapa wilayah Nusantara. “Ketika pariwisata Bali terpuruk akibat erupsi Gunung Agung, Bali yang telah menyumbang puluhan triliun devisa ke pusat malah dilupakan,” sesal Supadma Rudana yang dikonfirmasi NusaBali di sela-sela kegiatan Ekonomi Kreatif bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di Denpasar, Kamis kemarin.

Supadma Rudana, mengatakan pemerintah pusat harusnya merespons cepat dengan program recovery pariwisata, saat Bali dilanda kesusahan. “Bali ini ikon pariwisata nasional. Kondisi Bali sekarang lagi anjlok, pusat terlalu fokus dengan destinasi ‘Bali Baru’,” tandas politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga Wakil Sekjen DPP Demokrat ini.

Menurut Supadma, pariwisata Bali yang menjadi etalase pariwisata nasional seperti tidak mendapakan sentuhan dalam kondisi kritis akibat dampak erupsi Gunung Agung. Meski mmikian, Bali tidak boleh putus asa. Pemprov Bali harus lakukan langkah-langah, supaya pusat mau turun tangan. Supadma yang duduk di Komisi X DPR RI (membidangi pariwisata) pun siap dan mendorong ada gerakan bersama-sama dari Bali mendesak pusat supaya menyentuh Bali.

“Harus ada gerakan bersama-sama menggalang kekuatan komponen pariwisata, untuk menyampaikan kepada dunia pariwisata bahwa Bali aman. Kita di Komisi X DPR RI sudah setujui anggaran promosi pariwisata Rp 3,7 triliun,” tegas Supadma yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia.

Supadma mengapresiasi gerakan pemerintah yang sudah maksimal untuk penanganan pengungsi Gunung Agung. “Saya apresiasi kepada semua pihak, kepada provinsi, pemerintah pusat, yang sudah menangani. Tapi, di balik penanganan pengungsi, ada dampak ekonomi kepariwisataan. Ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat secara luas. Setelah saya bicara dengan semua pihak, kunjungan wisa-tawan ke Bali bulan ini turun drastis,” katanya. *asa,nat