Pariwisata Terpuruk, Presiden Pilih Gelar Rapat Kabinet di Bali
Aspirasi elemen masyarakat hingga wakil rakyat agar pemerintah pusat turun tangan ikut menanggulangi pariwisata Bali yang terpuruk akibat dampak erupsi Gunung Agung, mendapatkan respons.
DENPASAR, NusaBali
Presiden Jokowi akan memindahkan lokasi acara rapat kabinet dari Jakarta dibawa ke Bali, Jumat (22/12) nanti. Dalam rapat kabinet itu, sekalian akan dibahas urusan urusan erupsi Gunung Agung. Rencana kedatangan Presiden Jokowi ini diungkapkan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, saat ditemui NusaBali di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Senin (18/12) siang. Menurut Dewa Mahendra, Presiden Jokowi rencananya akan tiba di Bali, Jumat nanti.
Dewa Mahendra menegaskan, rencana Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di Bali memang masih tentatif. Namun, surat resmi pemberitahuan kedatangan Jokowi ke Bali sudah disampaikan pihak Istana Kepresidenan kepada Pemprov Bali. Rencananya, Jokowi akan langsung ke Bali dari kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sesuai agenda, rapat kabinet akan digelar di Wisma Werdhapura Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan Bali, Jumat sore. Ada 22 menteri yang akan menghadiri rapat kabinet sore itu, plus Panglima TNI dan Kapolri. Terkait rencana rapat kabinet tersebut, kata Dewa Mahendra, Menteri Pariwisata Arief Yahya bahkan sudah mendahului berada di Bali.
Dewa Mahendra tidak menampik dalam rapat kabinet nanti juga sekalian akan dibahas masalah erupsi Gunung Agung dan penanganan pengsungsi. "Ini (kedatangan Jokowi, Red) tentunya sangat positif bagi Bali. Sebab, kondisi pariwisata kini terpuruk akibat dampat erupsi Gunung Agung,” jelas Dewa Mahendra.
“Dalam kondisi seperti ini, pusat memberikan perhatian kepada Bali. Artinya, apa yang diharapkan komponen masyarakat Bali terpenuhi. Ke depan, semua event akan dibawa ke Bali untuk menghidupkan kembali geliat pariwisata," anjut birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Singaraja, Kecamatan Buleleng ini.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI (membidangi pariwisata dan budaya) dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Bali juga akan diikuti dengan upaya pemindahan event-event berskala nasional ke Pulau Dewata. Upaya memboyong event nasional ke Bali ini dilakukan, karena pusat mendengar asprasi masyarakat dan komponen pariwisata Bali.
"Sebagai wakil rakyat, kita lihat ini positif, meskipun sebelumnya banyak event nasional dan internasional yang malah dipindahkan dari Bali ke Jakarta, dengan alasan terjadi erupsi Gunung Agung," ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini, Senin kemarin.
Supadma Rudana mencontohkan event internasional tahunan Bali Democracy Forum (BDF), 7-9 Desember 2017 lalu, yang dipindahkan dari Bali ke Tangerang, Banten. Padahal, seharusnya event yang diikuti diikuti delegasi dari 19 negara tersebut digelar di Bali, lantaran Bali Democracy Forum selalu dilaksanakan di Pulau Dewata.
"Alasan memindahkan event Democracy Forum ke Jakarta saat itu, karena erupsi Gunung Agung yang mengganggu penerbangan. Padahal, saya amati saat itu Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban sudah buka penerbangan. Kan harusnya juga ada strategi dengan menyiapkan supporting bandara terdekat, kalau terjadi penutupan Bandara Ngurah Rai,” sesalnya.
“Tapi, tidak apa-lah. Ke depan, pemerintah pusat juga harus membawa banyak event nasional dan internasional ke Bali, guna memulihkan pariwisata Bali," lanjut Supadma Rudana yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat.
Selaku Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali, Supadma Rudana juga telah melobi Karang Taruna Pusat supaya agenda Rakernas Karang Taruna tingkat nasional nantinya bisa diboyong ke Bali. Event terdekat adalah Rakernas Karang Taruna, Januari 2018 nanti.
“Kami akan lobi supaya Rakernas Karang Tarunga 2018 dibawa ke Bali saja. Dan, kita berharap organisasi lainnya yang mengadakan kegiatan nasional, Rakernas, dan Munaslub agar memindahkan lokasi acaranya ke Bali. Ingat, Bali ini etalase pariwisata nasional," ujar politisi yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.
Sementara, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan kondisi Bali masih aman sebagai destinasi pariwisata untuk berlibur akhir tahun. Luhut pun mengimbau masyarakat untuk tidak mengurungkan niatnya berlibur ke Bali, sepanjang masih berada di luar radius 10 kilometerdari Gunung Agung. Begitu pula agenda kegiatan MICE di Bali, diminta untuk tidak dialihkan ke tempat lain.
Luhut juga memastikan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang rencananya digelar di Bali, Oktober 2018 mendatang, tidak akan dipindahkan lokasinya. Menurut Luhut, PHRI bahkan sudah memberikan dukungan penuh agar turis tetap datang ke Bali. "Tidak ada alasan kami untuk memindahkan pertemuan tahunan IMF-World Bank, kalau dengan status (Gunung Agung) seperti sekarang," tegas Luhut setelah menggelar rapat koordinasi khusus terkait perkembangan terkini Gunung Agung bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Kepala Pusat Air Tanah & Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM Rudy Suhendar, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, di Jakarta, Jumat (15/12) lalu. *nat
Dewa Mahendra menegaskan, rencana Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di Bali memang masih tentatif. Namun, surat resmi pemberitahuan kedatangan Jokowi ke Bali sudah disampaikan pihak Istana Kepresidenan kepada Pemprov Bali. Rencananya, Jokowi akan langsung ke Bali dari kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sesuai agenda, rapat kabinet akan digelar di Wisma Werdhapura Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan Bali, Jumat sore. Ada 22 menteri yang akan menghadiri rapat kabinet sore itu, plus Panglima TNI dan Kapolri. Terkait rencana rapat kabinet tersebut, kata Dewa Mahendra, Menteri Pariwisata Arief Yahya bahkan sudah mendahului berada di Bali.
Dewa Mahendra tidak menampik dalam rapat kabinet nanti juga sekalian akan dibahas masalah erupsi Gunung Agung dan penanganan pengsungsi. "Ini (kedatangan Jokowi, Red) tentunya sangat positif bagi Bali. Sebab, kondisi pariwisata kini terpuruk akibat dampat erupsi Gunung Agung,” jelas Dewa Mahendra.
“Dalam kondisi seperti ini, pusat memberikan perhatian kepada Bali. Artinya, apa yang diharapkan komponen masyarakat Bali terpenuhi. Ke depan, semua event akan dibawa ke Bali untuk menghidupkan kembali geliat pariwisata," anjut birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Singaraja, Kecamatan Buleleng ini.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI (membidangi pariwisata dan budaya) dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana, mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Bali juga akan diikuti dengan upaya pemindahan event-event berskala nasional ke Pulau Dewata. Upaya memboyong event nasional ke Bali ini dilakukan, karena pusat mendengar asprasi masyarakat dan komponen pariwisata Bali.
"Sebagai wakil rakyat, kita lihat ini positif, meskipun sebelumnya banyak event nasional dan internasional yang malah dipindahkan dari Bali ke Jakarta, dengan alasan terjadi erupsi Gunung Agung," ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini, Senin kemarin.
Supadma Rudana mencontohkan event internasional tahunan Bali Democracy Forum (BDF), 7-9 Desember 2017 lalu, yang dipindahkan dari Bali ke Tangerang, Banten. Padahal, seharusnya event yang diikuti diikuti delegasi dari 19 negara tersebut digelar di Bali, lantaran Bali Democracy Forum selalu dilaksanakan di Pulau Dewata.
"Alasan memindahkan event Democracy Forum ke Jakarta saat itu, karena erupsi Gunung Agung yang mengganggu penerbangan. Padahal, saya amati saat itu Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban sudah buka penerbangan. Kan harusnya juga ada strategi dengan menyiapkan supporting bandara terdekat, kalau terjadi penutupan Bandara Ngurah Rai,” sesalnya.
“Tapi, tidak apa-lah. Ke depan, pemerintah pusat juga harus membawa banyak event nasional dan internasional ke Bali, guna memulihkan pariwisata Bali," lanjut Supadma Rudana yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat.
Selaku Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali, Supadma Rudana juga telah melobi Karang Taruna Pusat supaya agenda Rakernas Karang Taruna tingkat nasional nantinya bisa diboyong ke Bali. Event terdekat adalah Rakernas Karang Taruna, Januari 2018 nanti.
“Kami akan lobi supaya Rakernas Karang Tarunga 2018 dibawa ke Bali saja. Dan, kita berharap organisasi lainnya yang mengadakan kegiatan nasional, Rakernas, dan Munaslub agar memindahkan lokasi acaranya ke Bali. Ingat, Bali ini etalase pariwisata nasional," ujar politisi yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini.
Sementara, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan kondisi Bali masih aman sebagai destinasi pariwisata untuk berlibur akhir tahun. Luhut pun mengimbau masyarakat untuk tidak mengurungkan niatnya berlibur ke Bali, sepanjang masih berada di luar radius 10 kilometerdari Gunung Agung. Begitu pula agenda kegiatan MICE di Bali, diminta untuk tidak dialihkan ke tempat lain.
Luhut juga memastikan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang rencananya digelar di Bali, Oktober 2018 mendatang, tidak akan dipindahkan lokasinya. Menurut Luhut, PHRI bahkan sudah memberikan dukungan penuh agar turis tetap datang ke Bali. "Tidak ada alasan kami untuk memindahkan pertemuan tahunan IMF-World Bank, kalau dengan status (Gunung Agung) seperti sekarang," tegas Luhut setelah menggelar rapat koordinasi khusus terkait perkembangan terkini Gunung Agung bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Kepala Pusat Air Tanah & Geologi Tata Lingkungan Kementerian ESDM Rudy Suhendar, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, di Jakarta, Jumat (15/12) lalu. *nat
Komentar