Dewan Minta DLHK Respon Keluhan Pelaku Pariwisata
Sampah kiriman di pesisir pantai menjadi masalah serius. Banyak kalangan pelaku pariwisata berharap ada upaya maksimal dari pemerintah dalam mengatasi masalah sampah kiriman tersebut.
MANGUPURA, NusaBali
Jika kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat tambahan, pemerintah diminta segera melakukan penambahan. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata, Kamis (21/12). Dia mengaku mendapat aspirasi dari kalangan pelaku pariwisata agar pemerintah menambah sarana dan prasana yang memadai, agar sampah kiriman yang tiap tahun terhadi pantai bisa cepat ditangani. “Iya, aspirasi pengusaha agar alat berat diperbanyak. Pengusaha sudah dengan kesadaran sendiri selama ini membantu membersihkan sampai kiriman, tapi karena alat terbatas jadi mereka kesulitan,” kata Alit Yandiana politisi PDIP Perjuangan itu, kemarin.
Dengan banyaknya aspirasi yang masuk, dia pun meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung segera merespons keluhan pelaku pariwisata. “Pengusaha sudah mau bersinergi membantu, tapi kalau alat berat kurang kan tidak maksimal,” katanya lagi.
Disamping itu, selaku Ketua Komisi yang membidangi Anggaran dan Pendapatan Daerah di Dewan Badung, Alit Yandinata menyebut sarana berupa alat berat loader, truk sampah dan sejenisnya memang perlu ditambah. Untuk itu, dia berharap instansi terkait bisa mengusulkan. Sementara pihaknya menegaskan akan mendukung penuh penambahan alat berat tersebut. “Mestinya DLHK itu pro aktif, kalau alat kurang segera usulkan penambahan. Dan kami di dewan pasti akan membackup,” tandasnya. “Pendapatan daerah kita kan dari pariwisata. Kalau pariwisata kumuh, gimana kita bisa bicara uang?,” tukas Alit Yandinata.
Sementara sebelumnya Kepala Dinas LHK Badung I Putu Eka Merthawan mengakui kekurangan sarana dana prasana dalam penanganan sampah khususnya sampah kiriman saat terjadi siklon angin barat. Idealnya, menurut dia masing-masing zona yakni Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara, memiliki masing-masing enam unit lowder dan 10 truk pengangkut sampah. Tapi yang ada, Dinas LHK Badung hanya memiliki 3 loader dan jumlah truk yang jauh dari ideal. *asa
Dengan banyaknya aspirasi yang masuk, dia pun meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung segera merespons keluhan pelaku pariwisata. “Pengusaha sudah mau bersinergi membantu, tapi kalau alat berat kurang kan tidak maksimal,” katanya lagi.
Disamping itu, selaku Ketua Komisi yang membidangi Anggaran dan Pendapatan Daerah di Dewan Badung, Alit Yandinata menyebut sarana berupa alat berat loader, truk sampah dan sejenisnya memang perlu ditambah. Untuk itu, dia berharap instansi terkait bisa mengusulkan. Sementara pihaknya menegaskan akan mendukung penuh penambahan alat berat tersebut. “Mestinya DLHK itu pro aktif, kalau alat kurang segera usulkan penambahan. Dan kami di dewan pasti akan membackup,” tandasnya. “Pendapatan daerah kita kan dari pariwisata. Kalau pariwisata kumuh, gimana kita bisa bicara uang?,” tukas Alit Yandinata.
Sementara sebelumnya Kepala Dinas LHK Badung I Putu Eka Merthawan mengakui kekurangan sarana dana prasana dalam penanganan sampah khususnya sampah kiriman saat terjadi siklon angin barat. Idealnya, menurut dia masing-masing zona yakni Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara, memiliki masing-masing enam unit lowder dan 10 truk pengangkut sampah. Tapi yang ada, Dinas LHK Badung hanya memiliki 3 loader dan jumlah truk yang jauh dari ideal. *asa
Komentar