Dewan Dorong Pergantian Direksi RSUD

SINGARAJA, NusaBali

Rapat paripurna internal DPRD Buleleng yang memutuskan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, justru memunculkan desakan mengganti jajaran Direksi RSUD Buleleng. Pergantian Direksi itu dianggap sebagai langkah menyelesaikan kegaduhan atas munculnya konflik internal antara manajemen dengan para dokter fungsional di RSUD.  

Rapat paripurna internal dilaksanakan Kamis (28/12) pagi di ruang rapat gabungan komisi. Rapat dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna, menghadirkan Panitia Kerja (Panja) Dewan yang menangani LHP BPK RI dengan tujuan tertentu atas belanja sarana dan prasana kesehatan tahun anggaran 2016 dan 2017 pada dua instansi yakni RSUD Buleleng dan Dinas Kesehatan.

Dalam rapat paripurna itu, awalnya Panja menyampaikan tiga belas poin kajian yang dapat dijadikan rekomendasi atas temuan BPK tersebut. Jumlah kajian itu sesuai dengan jumlah temuan dalam LHP BPK. Namun dalam pembahasannya, beberapa anggota Dewan berpandangan bahwa kajian yang disampaikan Panja terlalu normatif. Dewan ingin agar rekomendasi nanti bersifat tegas. 

Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa menyebut temuan BPK di dua instansi RSUD dan Dinas Kesehatan menjadi salah satu bukti agar rekomendasi pada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dapat memberikan teguran hingga sanksi tegas kepada pimpinan di kedua instansi tersebut.

Khusus pada RSUD Buleleng, Mangku Budiasa meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran Direksi. Pertimbangannya bukan hanya karena adanya temuan dalam LHP BPK, namun juga atas terjadinya kegaduhan antara Direksi dengan dokter fungsional mencuat ke publik.  

“Kalau saya secara pribadi mengusulkan agar diganti saja Dirutnya. Ini pribadi lho. Tapi karena ini dalam bentuk rekomendasi, bahasanya agar diperhalus untuk bisa melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi atas kinerjanya. Kita harus berani karena kita ingin agar rumah sakit ke depan ini bisa lebih baik,” kata politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi II Putu Tirta Adnyana. Politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula  mengatakan, persoalan yang terjadi di RSUD Buleleng perlu mendapat perhatian serius. Bagi Tirta Adnyana kegaduhan yang terjadi akibat pimpinan di RSUD sudah tidak mampu melakukan pengelolaan secara baik. “Jajaran Direksi dan manajemen dan pimpinan OPD yang tidak memberikan kinerja yang bagus sebagai pembantu Bupati, ini harus diambil langkah tegas. DPRD harus memberikan masukan kepada Bupati untuk mengambil langkah tegas,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Gede Supriatna mengatakan, munculnya persoalan RSUD menjadi tambahan dalam rekomendasi yang akan diserahkan pada Bupati. Tambahan ini agar dilakukan evaluasi dan penyegaran terhadap jajaran direksi dan manajemen RSUD Kabupaten Buleleng. “Kalau kita lihat masukan teman-teman mengarah ke sana (pergantian,red), supaya ada penyegaran di RSUD Buleleng. Selain karena ada temuan LHP BPK, tentunya yang menjadi pertimbangan terkait dengan kondisi yang terjadi antara Direksi dengan Dokter Fungsonal. Ini rekomendasi saling terkait sebenarnya,” terangnya. 7k19