Warga Wajib Ikut Bela Negara
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan program Bela Negara itu berbeda dengan progam Wajib Militer.
Jangan khawatir tentang program pelatihannya. Kemhan sudah membuat secara matang standardisasinya. “Bentuk pendidikannya, fisik harus siap sehat, kuat, dengan berlatih; psikis adalah mental,” tambahnya. Menurutnya juga aturan bela negara diatur di UU Pertahanan, jadi ada kewajiban bela negara yang dilaksanakan dengan pendidikan dan penyadaran bela negara. “Kader yang sudah dibentuk harus dibina di organisasi masyarakat kader bela negara, tercatat di Kesbangpol. Mereka tidak akan kemana-mana,” tuturnya.
Sementara Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan program Bela Negara itu berbeda dengan progam Wajib Militer. Luhut mengatakan, kegiatan Bela Negara lebih kepada menanamkan sikap disiplin, terutama bagi anak muda. “Kementerian Pertahanan buat program, tujuannya untuk mendisiplinkan anak-anak kita, revolusi mental juga,” ujar Luhut dilansir detikcom.
Melalui program bela negara ini, lanjut Luhut, mebuat warga negara lebih peka dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Nantinya setiap warga yang mengikuti program bela negara ini akan mendapatkan pelatihan dari kombinasi TNI, Polisi, dan unsur keilmuan yang lain. “Membuat kita lebih aware, ada masalah kebangsaan, narkoba, teroris,” kata Luhut.
Program penanaman bela negara sejak dini ini didukung anggota Komisi I DPR dari Partai NasDem. “Ini ide segar harus ditangkap, jangan dibunuh idenya,” kata Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR, kemarin. Menurutnya, ide itu bagus untuk menanggulangi degradasi moral. Indonesia butuh nilai yang menguatkan rakyatnya, mencakup nasionalisme.
“Karena terjadi degradasi moral, bagaimana Presiden menjadi bulan-bulanan, ini karena nasionalismenya tidak ada. Di Amerika Serikat mereka memanggil Mister President, tapi di Indonesia manggilnya Jokowi (bukan Pak Jokowi),” ujarnya. Meski begitu, rencana bela negara ini diakuinya tanpa latar belakang alasan ancaman yang mendesak. Tak apa, karena persiapan perlu dilakukan. Sebagaimana, kata dia, Singapura yang tanpa ancaman namun mempunyai wajib militer.
1
2
Komentar