Dewan Minta Kran Moratorium CPNS Dibuka
Krisis Guru dan Tenaga Kesehatan
SINGARAJA, NusaBali
Menyusul krisis guru dan tenaga kesehatan, DPRD Buleleng kembali mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta. Lembaga Dewan berharap KemenPAN-RB dapat membuka kran morarorium CPNS khusus guru dan tenaga kesehatan untuk Buleleng.
Rombongan Dewan terdiri dari Komisi I dan Komisi IV DPRD Buleleng, datang ke KemenPAN-RB, di Jakarta, Jumat (12/1) pagi. Rombongan diterima Deputi Pelayanan Publik, Haris Samson, dan Kabid Perencanaan dan SDM, Widariati Hestiarsi.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna memaparkan krisis terjadi akibat banyak guru dan tenaga kesehatan yang pensiun setiap tahunnya. Untuk guru saja pada tahun 2016, terdapat jumlah guru SD dan SMP yang pensiun sebanyak 140 orang, kemudian pada tahun 2017 tercatat 160 orang, kemudian di tahun 2018, terdapat sebanyak 268 orang yang sudah memasuki masa pensiun. “Karena tidak ada penerimaan CPNS, penggantinya terpaksa dengan mengangkat tenaga guru kontrak sebanyak 1.000 orang, dengan gaji perorang hanya sebesar Rp 1,2 juta,” kata politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa. Politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar ini menyebut, akibat moratorium tersebut, Buleleng sekarang ini menghadapi krisis guru dan tenaga kesehatan yang berkepanjangan. Dan selama pengangkatakan guru kontrak dan tenaga kesehatan, beban APBD terus bertambah. “Melihat kondisi itu, Buleleng dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas di Bali, kami mohon moratorium dibuka khusus untuk dua bidang tersebut tenaga guru dan kesehatan,” katanya.
Sementara menanggapi kondisi tersebut, Kabid Perencanaan dan SDM, Widariati Hestiarsi mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan perekrutan CPNS di tahun 2018, dengan kualifikasi tenaga guru, kesehatan dan infrastruktur. “Mudah-mudahan Buleleng masuk dalam daftar, tetapi kami belum mengeceknya,” terangnya.
Menurut Widariati Hestiarsi, jika Buleleng ingin agar ada perekrutan tenaga guru dan kesehatan, harus mengajukan usulan dengan data-data yang akurat. Karena, pernah terjadi dalam usulan dimana, kualifikasinya sudah cocok, baik itu pendidikan dan jabatannya, namun ternyata di daerah yang bersangkutan justru tidak ada bidang tugas yang dimohon. “Berikan kami data-data yang akurat, sehingga dapat menjadi kajian dari Pak Menteri kami. Berapa yang pensiun, pendidikan, jabatan dan bidang tugasnya juga harus jelas, jangan sampai begitu diangkat, justru yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak betah ditempatkan di bidang tugas itu,” terangnya. *k19
Rombongan Dewan terdiri dari Komisi I dan Komisi IV DPRD Buleleng, datang ke KemenPAN-RB, di Jakarta, Jumat (12/1) pagi. Rombongan diterima Deputi Pelayanan Publik, Haris Samson, dan Kabid Perencanaan dan SDM, Widariati Hestiarsi.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna memaparkan krisis terjadi akibat banyak guru dan tenaga kesehatan yang pensiun setiap tahunnya. Untuk guru saja pada tahun 2016, terdapat jumlah guru SD dan SMP yang pensiun sebanyak 140 orang, kemudian pada tahun 2017 tercatat 160 orang, kemudian di tahun 2018, terdapat sebanyak 268 orang yang sudah memasuki masa pensiun. “Karena tidak ada penerimaan CPNS, penggantinya terpaksa dengan mengangkat tenaga guru kontrak sebanyak 1.000 orang, dengan gaji perorang hanya sebesar Rp 1,2 juta,” kata politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi I, Putu Mangku Mertayasa. Politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar ini menyebut, akibat moratorium tersebut, Buleleng sekarang ini menghadapi krisis guru dan tenaga kesehatan yang berkepanjangan. Dan selama pengangkatakan guru kontrak dan tenaga kesehatan, beban APBD terus bertambah. “Melihat kondisi itu, Buleleng dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas di Bali, kami mohon moratorium dibuka khusus untuk dua bidang tersebut tenaga guru dan kesehatan,” katanya.
Sementara menanggapi kondisi tersebut, Kabid Perencanaan dan SDM, Widariati Hestiarsi mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan perekrutan CPNS di tahun 2018, dengan kualifikasi tenaga guru, kesehatan dan infrastruktur. “Mudah-mudahan Buleleng masuk dalam daftar, tetapi kami belum mengeceknya,” terangnya.
Menurut Widariati Hestiarsi, jika Buleleng ingin agar ada perekrutan tenaga guru dan kesehatan, harus mengajukan usulan dengan data-data yang akurat. Karena, pernah terjadi dalam usulan dimana, kualifikasinya sudah cocok, baik itu pendidikan dan jabatannya, namun ternyata di daerah yang bersangkutan justru tidak ada bidang tugas yang dimohon. “Berikan kami data-data yang akurat, sehingga dapat menjadi kajian dari Pak Menteri kami. Berapa yang pensiun, pendidikan, jabatan dan bidang tugasnya juga harus jelas, jangan sampai begitu diangkat, justru yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak betah ditempatkan di bidang tugas itu,” terangnya. *k19
Komentar