Munaslub Hanura, Pasek dan Lolak Sebut Tak Sah
Usai melakukan pemecatan terhadap Ketum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), kubu Hanura ‘Ambhara’ berencana menggelar Munaslub untuk memilih Ketum baru.
JAKARTA, NusaBali
Mereka menggelar Munaslub, karena mengklaim memperoleh mandat dari 27 DPD dan 418 DPC yang merasa tidak percaya lagi terhadap OSO yang banyak melakukan pelanggaran. Terkait rencana tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura Gede Pasek Suardika dan Korwil Bali, NTT dan NTB DPP Hanura, I Kadek Arimbawa atau biasa disapa Lolak menganggap Munaslub itu tak sah, karena tidak sesuai AD/ART. Apalagi, sejumlah DPD dan DPC banyak membantah menyetujui rencana Munaslub tersebut.
"Ada syarat menggelar Munaslub untuk memilih Ketum baru dalam AD/ART. Kalau mengaku-ngaku didukung 27 DPD dan 418 DPC, angka dari mana? Banyak DPD dan DPC yang membantah itu semua. Saya membaca rencana Munaslub itu tidak sah," ujar Pasek saat dihubungi NusaBali, Selasa (16/1).
Menurut Pasek, pemberian mandat untuk menggelar Munaslub tidak ada dalam aturan lantaran Munaslub bukan pengadilan yang menerima surat kuasa. Terlebih mereka telah menunjuk Plt Ketum tidak sesuai dengan aturan pula. "Plt itu dasarnya darimana. Mereka di sana hanya kumpul-kumpul, lalu melakukan pemecatan dan langsung memutuskan Plt. Ini bahaya," kata Pasek.
Dalam organisasi politik tidak boleh seperti itu, lantaran ada mekanismenya. Oleh karenanya, harus sesuai dengan konstitusi. Berdasarkan konstitusi, OSO merupakan Ketum Hanura terpilih melalui Munaslub yang sah. Bagi Pasek kepemimpinan OSO di Hanura memiliki karakter tersendiri.
Struktur partai penuh, lantaran pertumbuhannya sangat tinggi baik tingkat DPD, DPC dan PAC. Organisasi menjadi baik karena tata kelola keuangan bagus sehingga tidak bisa main-main. Pasek berpendapat seperti itu, lantaran mengecek langsung ke Bendahara Umum (Bendum).
"Dari keterangan Bendum, tata keuangan saat ini lebih bagus ketimbang yang lalu. Akuntabel, rapi, dapat dipertanggungjawabkan, profesional, tertib dan tidak bisa main-main," jelas Pasek. Pasek pun membantah tudingan yang menganggap OSO mengenakan mahar pilkada dan kerap melalukan pemecatan. Menurut Pasek, orang yang menilai seperti itu karena kepentingannya merasa terganggu. Apalagi OSO sangat tegas terhadap mereka dengan memberikan sanksi berat.
Hal senada disampaikan Korwil Bali, NTT dan NTB DPP Hanura, Kadek Arimbawa alias Lolak. Dia mengatakan, yang terjadi saat ini adalah perbedaan pendapat, bukan perpecahan. Bahkan sebagai Korwil Bali, NTT dan NTB Lolak berani menegaskan, daerah di bawah koordinatornya sangat solid mendukung OSO. Kalaupun pihak Ambhara mengklaim di dukung 27 DPD dan 418 DPC, itu hanya sekedar klaim saja. Buktinya, kata Lolak, mereka saat ini bersama dengan dirinya untuk membahas persiapan verifikasi faktual oleh KPU pasca putusan MK agar peserta pemilu 2019 menjalani verifikasi. "Saya sebagai Korwil Bali, NTT dan NTB menegaskan 100 persen Bali solid mendukung OSO. NTB dan NTT juga DPC-DPC all out dukung OSO," kata Lolak. *k22
"Ada syarat menggelar Munaslub untuk memilih Ketum baru dalam AD/ART. Kalau mengaku-ngaku didukung 27 DPD dan 418 DPC, angka dari mana? Banyak DPD dan DPC yang membantah itu semua. Saya membaca rencana Munaslub itu tidak sah," ujar Pasek saat dihubungi NusaBali, Selasa (16/1).
Menurut Pasek, pemberian mandat untuk menggelar Munaslub tidak ada dalam aturan lantaran Munaslub bukan pengadilan yang menerima surat kuasa. Terlebih mereka telah menunjuk Plt Ketum tidak sesuai dengan aturan pula. "Plt itu dasarnya darimana. Mereka di sana hanya kumpul-kumpul, lalu melakukan pemecatan dan langsung memutuskan Plt. Ini bahaya," kata Pasek.
Dalam organisasi politik tidak boleh seperti itu, lantaran ada mekanismenya. Oleh karenanya, harus sesuai dengan konstitusi. Berdasarkan konstitusi, OSO merupakan Ketum Hanura terpilih melalui Munaslub yang sah. Bagi Pasek kepemimpinan OSO di Hanura memiliki karakter tersendiri.
Struktur partai penuh, lantaran pertumbuhannya sangat tinggi baik tingkat DPD, DPC dan PAC. Organisasi menjadi baik karena tata kelola keuangan bagus sehingga tidak bisa main-main. Pasek berpendapat seperti itu, lantaran mengecek langsung ke Bendahara Umum (Bendum).
"Dari keterangan Bendum, tata keuangan saat ini lebih bagus ketimbang yang lalu. Akuntabel, rapi, dapat dipertanggungjawabkan, profesional, tertib dan tidak bisa main-main," jelas Pasek. Pasek pun membantah tudingan yang menganggap OSO mengenakan mahar pilkada dan kerap melalukan pemecatan. Menurut Pasek, orang yang menilai seperti itu karena kepentingannya merasa terganggu. Apalagi OSO sangat tegas terhadap mereka dengan memberikan sanksi berat.
Hal senada disampaikan Korwil Bali, NTT dan NTB DPP Hanura, Kadek Arimbawa alias Lolak. Dia mengatakan, yang terjadi saat ini adalah perbedaan pendapat, bukan perpecahan. Bahkan sebagai Korwil Bali, NTT dan NTB Lolak berani menegaskan, daerah di bawah koordinatornya sangat solid mendukung OSO. Kalaupun pihak Ambhara mengklaim di dukung 27 DPD dan 418 DPC, itu hanya sekedar klaim saja. Buktinya, kata Lolak, mereka saat ini bersama dengan dirinya untuk membahas persiapan verifikasi faktual oleh KPU pasca putusan MK agar peserta pemilu 2019 menjalani verifikasi. "Saya sebagai Korwil Bali, NTT dan NTB menegaskan 100 persen Bali solid mendukung OSO. NTB dan NTT juga DPC-DPC all out dukung OSO," kata Lolak. *k22
Komentar