Warga Tolak BUMDes-kan Sekaa Yeh
Seluruh anggota kelompok kami menolak diambilalih oleh desa. Kami sudah berjalan swadaya sejak tahun 1986.
NEGARA, NusaBali
Pemerintah Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, berencana mengambilalih pengelolaan dua sekaa yeh (kelompok air bersih yang dikelola secara swadaya) setempat, jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rencana itu mendapat penolakan sekaa yeh bersangkutan. Karena pengambialihan pengelolaan terhadap dua sekaa yeh tersebut dituding diskriminatif.
Ketua Seka Yeh Tirta Amerta I Nengah Dana, yang sekaanya direncanakan dikelola BUMDes, mengatakan sebenarnya di Desa Pulukan ada puluhan kelompok sekaa yeh. Namun dari desa, hanya dipilih kelompoknya dan satu sekaa yeh lainnya yang kebetulan sama-sama mengaliri air dari wilayah selatan Pura Dalem Pulukan. “Seluruh anggota kelompok kami menolak diambilalih oleh desa. Kami sudah berjalan swadaya sejak tahun 1986, tiba-tiba sekarang mau diambilalih. Kenapa tidak kelompok lain saja,” katanya, Rabu (17/1).
Menurut Dana, khusus kelompoknya yang sudah berjalan selama puluhan tahun secara swadaya menyediakan air bersih kepada 70 KK. Sekaa ini tidak pernah sama sekali mendapat bantuan Pemerintah. Atas pertimbangan tersebut, dia pun memastikan tidak akan menyetujui rencanan desanya mengambilalih sekaa yeh jadi BUMDes. “Apabila hanya dua kelompok saja yang akan dipasang meteran air, kami tidak akan terima. Kalau memang kebijakan desa, kami minta biar berlaku ke semua kelompok, dan kami masih bisa menerima. Biar adil, dan tidak kami saja,” keluhnya.
Dia memperkirakan, rencana pengambialihan pengelolaan kelompoknya itu, juga berkaitan dengan permohonan bantuan perbaikan jaringan pipa air kelompoknya, Agustus 2017. Jika bantuan itu cair, pihaknya tetap mempertahankan agar pengelolaan air tetap dilakukan secara swadaya. “Rencana pengambilalihan pengelolaan ini, juga akan memberatkan warga, karena harus membayar sesuai pemakaian air karena dipasang meteran. Sedangkan selama ini, untuk mendapat air bersih melalui swadaya ini, warga hanya iuran Rp 20.000 per bagian sambungan per enam bulan. Dan di kelompok kami ini, ada 27 titik bagian sambungan ke warga-warga,” ujarnya.
Perbekel Pulukan I Wayan Armawa mengakui rencana pengambilalihan dua kelompok air, termasuk salah satunya kelompok Tirta Amerta itu. Diakuinya, ada lebih dari 30 kelompok air bersih secara swadaya di Desa Pulukan. Namun yang rencana diambialih ke BUMDes, dan akan dipasang water meter itu hanya dua kelompok air bersih yang jaringannya mengalirkan air dari wilayah selatan Pura Dalem Pulukan. Pertimbangannya, jumlah kelompoknya lebih sedikit dibanding yang di wilayah utara. “Pertimbangannya lebih sedikit, sehingga mudah dikumpulkan. Sedangkan di utara banyak anggotanya, sulit dikumpulkan. Begitu juga dengan pemakaiannya, kalau di selatan lebih banyak untuk air minum, sedangkan di utara banyak dipakai nyiram saat kemarau,” jelasnya.
Dia mengaku belum mendengar penolakan dua kelompok air itu. Pihaknya akan melalukan sosialisasi kepada dua kelompok bersangkutan, yang rencana akan dikumpulkan, Kamis (18/1). Kalau pun terjadi penolakan, pihaknya mengaku akan berusaha mengkaji dasar penolakan mereka. “Nanti kalau dikelola BUMDes, memang akan dipasang water meter, dan iurannya ditentukan serendah-rendahnya, dan itu akan digunakan untuk pemeliharaan jaringan. Malah akan diuntungkan, karena air menjadi efektif penggunaannya, karena selama ini ada air yang terbuang-buang, dan ada warga yang kesulitan air. Nanti rencana kami, semua warga yang berlangganan PDAM juga akan kami alihkan, dan kalau memang berikan kami minta jaringan pipa PDAM yang sudah ada saat ini. Karena di sini, air dari PDAM masih sering macet,” pungkansya.*ode
Ketua Seka Yeh Tirta Amerta I Nengah Dana, yang sekaanya direncanakan dikelola BUMDes, mengatakan sebenarnya di Desa Pulukan ada puluhan kelompok sekaa yeh. Namun dari desa, hanya dipilih kelompoknya dan satu sekaa yeh lainnya yang kebetulan sama-sama mengaliri air dari wilayah selatan Pura Dalem Pulukan. “Seluruh anggota kelompok kami menolak diambilalih oleh desa. Kami sudah berjalan swadaya sejak tahun 1986, tiba-tiba sekarang mau diambilalih. Kenapa tidak kelompok lain saja,” katanya, Rabu (17/1).
Menurut Dana, khusus kelompoknya yang sudah berjalan selama puluhan tahun secara swadaya menyediakan air bersih kepada 70 KK. Sekaa ini tidak pernah sama sekali mendapat bantuan Pemerintah. Atas pertimbangan tersebut, dia pun memastikan tidak akan menyetujui rencanan desanya mengambilalih sekaa yeh jadi BUMDes. “Apabila hanya dua kelompok saja yang akan dipasang meteran air, kami tidak akan terima. Kalau memang kebijakan desa, kami minta biar berlaku ke semua kelompok, dan kami masih bisa menerima. Biar adil, dan tidak kami saja,” keluhnya.
Dia memperkirakan, rencana pengambialihan pengelolaan kelompoknya itu, juga berkaitan dengan permohonan bantuan perbaikan jaringan pipa air kelompoknya, Agustus 2017. Jika bantuan itu cair, pihaknya tetap mempertahankan agar pengelolaan air tetap dilakukan secara swadaya. “Rencana pengambilalihan pengelolaan ini, juga akan memberatkan warga, karena harus membayar sesuai pemakaian air karena dipasang meteran. Sedangkan selama ini, untuk mendapat air bersih melalui swadaya ini, warga hanya iuran Rp 20.000 per bagian sambungan per enam bulan. Dan di kelompok kami ini, ada 27 titik bagian sambungan ke warga-warga,” ujarnya.
Perbekel Pulukan I Wayan Armawa mengakui rencana pengambilalihan dua kelompok air, termasuk salah satunya kelompok Tirta Amerta itu. Diakuinya, ada lebih dari 30 kelompok air bersih secara swadaya di Desa Pulukan. Namun yang rencana diambialih ke BUMDes, dan akan dipasang water meter itu hanya dua kelompok air bersih yang jaringannya mengalirkan air dari wilayah selatan Pura Dalem Pulukan. Pertimbangannya, jumlah kelompoknya lebih sedikit dibanding yang di wilayah utara. “Pertimbangannya lebih sedikit, sehingga mudah dikumpulkan. Sedangkan di utara banyak anggotanya, sulit dikumpulkan. Begitu juga dengan pemakaiannya, kalau di selatan lebih banyak untuk air minum, sedangkan di utara banyak dipakai nyiram saat kemarau,” jelasnya.
Dia mengaku belum mendengar penolakan dua kelompok air itu. Pihaknya akan melalukan sosialisasi kepada dua kelompok bersangkutan, yang rencana akan dikumpulkan, Kamis (18/1). Kalau pun terjadi penolakan, pihaknya mengaku akan berusaha mengkaji dasar penolakan mereka. “Nanti kalau dikelola BUMDes, memang akan dipasang water meter, dan iurannya ditentukan serendah-rendahnya, dan itu akan digunakan untuk pemeliharaan jaringan. Malah akan diuntungkan, karena air menjadi efektif penggunaannya, karena selama ini ada air yang terbuang-buang, dan ada warga yang kesulitan air. Nanti rencana kami, semua warga yang berlangganan PDAM juga akan kami alihkan, dan kalau memang berikan kami minta jaringan pipa PDAM yang sudah ada saat ini. Karena di sini, air dari PDAM masih sering macet,” pungkansya.*ode
1
Komentar