Impor Beras Dinilai Kontradiktif
Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.
JAKARTA, NusaBali
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan kebijakan importasi beras hingga 500.000 ton. Salah satunya agar harga beras saat mendekati bulan puasa dan Lebaran bisa diredam. Harga beras di sejumlah wilayah yang sudah melonjak naik dan musim panen raya beberapa bulan lagi menjadi alasan impor beras dibutuhkan.
"Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras mengingat panen raya baru akan terjadi Maret dan berdampak terhadap harga di April 2018," kata Enggar saat menjawab pertanyaan di rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (18/1).
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. "Ada hal-hal kontradiktif yang sebenarnya kami tidak harapkan dari pemerintah. Maka dari itu, kami butuh membentuk tim pengawas atau tim monitoring karena kami merasa harus turun melihat langsung," kata Teguh.
Hal kontradiktif yang dimaksud Teguh adalah klaim dari Kementerian Pertanian yang berbeda dengan alasan impor beras dari Kementerian Perdagangan. Menurut Teguh, Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.
Selain itu, Teguh juga menyebut Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha. Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.
Seperti dilaporkan Kompas, Enggar mengungkapkan, kondisi saat ini, dari tujuh region di seluruh Indonesia, hanya region Maluku dan Papua yang harga berasnya masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan enam region lain, harga beras didapati masih di atas HET dengan kisaran gap 5,5 persen sampai 16,7 persen.Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tidak mencapai standar ideal di angka satu juta ton.
Enggar mencatat, sampai Rabu (17/1) kemarin, stok beras public service obligation (PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok beras PSO itu sudah termasuk dengan CBP sejumlah 134.646 ton. Bersamaan dengan penyaluran beras melalui operasi pasar, diperkirakan sisa stok beras di Perum Bulog pada 31 Maret 2018 tinggal 142.029 ton, sehingga butuh beras impor untuk dimasukkan ke dalam stok beras cadangan tersebut.
Ketentuan dalam importasi beras, yaitu waktu yang ditetapkan bagi Perum Bulog sebagai pelaksana adalah mengimpor maksimal sampai akhir Februari 2018. Batasan itu ditetapkan karena diperkirakan awal Maret nanti masuk puncak musim panen raya, sehingga stok beras beredar harus dikontrol supaya harga beras dalam negeri tidak terganggu.
Anggaran untuk mengimpor beras menggunakan dana Perum Bulog sendiri. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada Selasa (16/1) memastikan, mereka masih memiliki dana untuk mengimpor 500.000 ton beras karena ada kelonggaran likuiditas hingga Rp 9,8 triliun.*
"Pemerintah tidak mau ambil risiko kekurangan pasokan beras mengingat panen raya baru akan terjadi Maret dan berdampak terhadap harga di April 2018," kata Enggar saat menjawab pertanyaan di rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (18/1).
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyebut pihaknya berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. "Ada hal-hal kontradiktif yang sebenarnya kami tidak harapkan dari pemerintah. Maka dari itu, kami butuh membentuk tim pengawas atau tim monitoring karena kami merasa harus turun melihat langsung," kata Teguh.
Hal kontradiktif yang dimaksud Teguh adalah klaim dari Kementerian Pertanian yang berbeda dengan alasan impor beras dari Kementerian Perdagangan. Menurut Teguh, Kementan mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik.
Selain itu, Teguh juga menyebut Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha. Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.
Seperti dilaporkan Kompas, Enggar mengungkapkan, kondisi saat ini, dari tujuh region di seluruh Indonesia, hanya region Maluku dan Papua yang harga berasnya masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan enam region lain, harga beras didapati masih di atas HET dengan kisaran gap 5,5 persen sampai 16,7 persen.Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tidak mencapai standar ideal di angka satu juta ton.
Enggar mencatat, sampai Rabu (17/1) kemarin, stok beras public service obligation (PSO) Perum Bulog sebanyak 854.947 ton. Stok beras PSO itu sudah termasuk dengan CBP sejumlah 134.646 ton. Bersamaan dengan penyaluran beras melalui operasi pasar, diperkirakan sisa stok beras di Perum Bulog pada 31 Maret 2018 tinggal 142.029 ton, sehingga butuh beras impor untuk dimasukkan ke dalam stok beras cadangan tersebut.
Ketentuan dalam importasi beras, yaitu waktu yang ditetapkan bagi Perum Bulog sebagai pelaksana adalah mengimpor maksimal sampai akhir Februari 2018. Batasan itu ditetapkan karena diperkirakan awal Maret nanti masuk puncak musim panen raya, sehingga stok beras beredar harus dikontrol supaya harga beras dalam negeri tidak terganggu.
Anggaran untuk mengimpor beras menggunakan dana Perum Bulog sendiri. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti pada Selasa (16/1) memastikan, mereka masih memiliki dana untuk mengimpor 500.000 ton beras karena ada kelonggaran likuiditas hingga Rp 9,8 triliun.*
Komentar