Komisi XI DPR RI Minta Restrukturisasi Kredit Seluruh Bali
Ekonomi Lesu Pasca Erupsi Gunung Agung
DENPASAR,NusaBali
Anggota Komisi XI DPR RI membidangi Perbankkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pajak dan BPK, Putu Tutik Kusuma Wadhani mengusulkan agar ada restrukturisasi kredit atau kemudahan dalam pembayaran kredit bagi pengusaha di seluruh Bali. Hal itu diungkapkannya usai pertemuan Komisi XI DPR RI dengan OJK, Bank Umum/Bank Swasta-Nasional di Kuta Badung, Jumat (19/1).
Saat ini ada pemberlakuan khusus bagi Kabupaten Karangasem soal kredit, dengan pemberlakuan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan diberlakukan SK Nomor: KDK.3/2017 tertanggal 29 desember 2017, tentang kebijakan yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali, sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredita Bank. SK yang berlaku selama 3 tahun kedepan itu menurut Tutik supaya diperluas untuk seluruh Provinsi Bali. "Saya sampaikan kepada OJK supaya diperluas untuk seluruh Bali. Karena secara umum Bali kena dampak dari erupsi Gunung Agung Karangasem. Bukan hanya di Kabupaten Karangasem saja," ujar politisi Demokrat asal Buleleng ini.
Menurut Tutik, pemberlakuan menyeluruh untuk Bali dalam restrukturisasi kredit ini membantu para pengusaha terutama UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk bisa bangkit, sehingga ekonomi Bali bisa pulih. "Kalau dalam kondisi ekonomi lesu, daya beli menurun, para kreditur dari kalangan UKM tidak mampu memenuhi kewajibannya akan berdampak pada ekonomi Bali. Sebab ekonomi Bali sebagian besar ditopang oleh UKM," tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali yang membidangi Perbankkan, Pariwisata dan Perpajakan ini.
Tutik juga memastikan action dari pihak bank-bank yang ada di Bali dalam hal membantu pengusaha di Pulau Dewata, terutama UKM yang selama ini menggerakan sector ekonomi Bali. "Kami tekankan mereka memberikan kemudahan, retrukturisasi kredit. Ya itu tadi supaya serius, dan dilakukan upaya bersama-sama. Kalau ekonomi Bali bangkit kan semua pihak bisa diuntungkan," tegas fungsionaris DPP Demokrat ini.
Apa bentuk retrukturisasinya? Kata Tutik, pihak bank swasta ataupun bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga kepada para pengusaha di Bali, sehingga mereka bisa bernafas membayar bunga. Kemudian pihak bank swasta-nasional juga diminta memberikan CSR dan program kemitraan untuk mendorong ekonomi masyarakat desa. "Sehingga bisa mengungkit ekonomi kreatif di desa-desa, walaupun sudah ada dana desa, masih perlu gerakan bersama dari bank-bank untuk desa. Jadi partisipasi perbankkan sangat penting, sesuai dengan program Nawa Cita ini akan mempercepat pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakatnya," tegas Tutik.
Saat ini dari data yang diungkapkan Tutik, ekonomi UMKM di Bali hanya tumbuh 7,9 persen. Padahal harapannya tumbuh sampai 8 persen lebih. "Harapan kita bisa tumbuh sampai 2 digit lagilah. Pertumbuhan kredit ini tidak sesuai harapan, ya jelas ekonomi Bali merosot," katanya. *nat
Saat ini ada pemberlakuan khusus bagi Kabupaten Karangasem soal kredit, dengan pemberlakuan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan diberlakukan SK Nomor: KDK.3/2017 tertanggal 29 desember 2017, tentang kebijakan yang menetapkan Kabupaten Karangasem Bali, sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredita Bank. SK yang berlaku selama 3 tahun kedepan itu menurut Tutik supaya diperluas untuk seluruh Provinsi Bali. "Saya sampaikan kepada OJK supaya diperluas untuk seluruh Bali. Karena secara umum Bali kena dampak dari erupsi Gunung Agung Karangasem. Bukan hanya di Kabupaten Karangasem saja," ujar politisi Demokrat asal Buleleng ini.
Menurut Tutik, pemberlakuan menyeluruh untuk Bali dalam restrukturisasi kredit ini membantu para pengusaha terutama UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk bisa bangkit, sehingga ekonomi Bali bisa pulih. "Kalau dalam kondisi ekonomi lesu, daya beli menurun, para kreditur dari kalangan UKM tidak mampu memenuhi kewajibannya akan berdampak pada ekonomi Bali. Sebab ekonomi Bali sebagian besar ditopang oleh UKM," tegas mantan Ketua Komisi II DPRD Bali yang membidangi Perbankkan, Pariwisata dan Perpajakan ini.
Tutik juga memastikan action dari pihak bank-bank yang ada di Bali dalam hal membantu pengusaha di Pulau Dewata, terutama UKM yang selama ini menggerakan sector ekonomi Bali. "Kami tekankan mereka memberikan kemudahan, retrukturisasi kredit. Ya itu tadi supaya serius, dan dilakukan upaya bersama-sama. Kalau ekonomi Bali bangkit kan semua pihak bisa diuntungkan," tegas fungsionaris DPP Demokrat ini.
Apa bentuk retrukturisasinya? Kata Tutik, pihak bank swasta ataupun bank pemerintah bisa memberikan keringanan bunga kepada para pengusaha di Bali, sehingga mereka bisa bernafas membayar bunga. Kemudian pihak bank swasta-nasional juga diminta memberikan CSR dan program kemitraan untuk mendorong ekonomi masyarakat desa. "Sehingga bisa mengungkit ekonomi kreatif di desa-desa, walaupun sudah ada dana desa, masih perlu gerakan bersama dari bank-bank untuk desa. Jadi partisipasi perbankkan sangat penting, sesuai dengan program Nawa Cita ini akan mempercepat pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakatnya," tegas Tutik.
Saat ini dari data yang diungkapkan Tutik, ekonomi UMKM di Bali hanya tumbuh 7,9 persen. Padahal harapannya tumbuh sampai 8 persen lebih. "Harapan kita bisa tumbuh sampai 2 digit lagilah. Pertumbuhan kredit ini tidak sesuai harapan, ya jelas ekonomi Bali merosot," katanya. *nat
Komentar