Golkar-Demokrat Tak Kebagian Dana Parpol

Partai Golkar harus gigit jari menyusul konflik dualisme kepengurusan yang menderanya sejak akhir 2014 lalu. Gara-gara dihajar konflik internal, dana bantuan pemerintah kepada parpol dari APBD Bali 2015 dan APBD Bali 2016 tidak dicairkan untuk Golkar.

DENPASAR, NusaBali

Sementara, Partai Demokrat tidak memperoleh bantuan parpol tahun 2015 karena sampai sekarang Bendahara DPD Demokrat Bali belum tandatangan.

Tidak cairnya dana parpol untuk Golkar dan Demokrat ini diungkapkan Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama, di Denpasar, Senin (1/2). Jaya Suartama menegaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara menghitung penganggaran dalam APBD, tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, setiap parpol yang memiliki kursi di DPRD Bali berhak mendapatkan bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dari pemerintah kepada parpol di tahun 2015 sudah dibagikan. Namun, Golkar dan Demokrat tidak kebagian dana parpol. “Golkar tidak cair bantuannya, karena ada dualisme kepengurusan. Kami tidak mau ambil risiko karena bisa jadi temuan (BPK). Jadi, untuk tahun 2015, bantuan parpol untuk Golkar tidak cair. Tahun 2016 ini pun, bantuan untuk Golkar kemungkinan tidak kita cairkan juga,” tandas Jaya Suartama.

Sebaliknya, dana bantuan parpol untuk Demokrat tahun 2015 tidak dicairkan Pemprov Bali, karena Bendahara DPD Demokrat Bali belum tandatangan. Untuk bantuan Demokrat tahun 2016 pun, kemungkinan tidak cair kalau masalah internalnya belum diselesaikan.

“Demokrat tidak mendapatkan dana parpol karena bendaharanya belum tandatangan. Katanya ada masalah internal, sehingga Demokrat pernah mengirimkan surat ke kami (Kesbanglimaspol) kalau mereka tidak ambil dana parpol,” tegas mantan Kasat Pol PP Provinsi Bali ini.

Seharusnya, dana bantuan parpol yang diperoleh Golkar Bali mencapai Rp 240.031.068 atau Rp 240,03 juta per tahun. Ini berdasarkan hasil Pileg 2014, di mana Golkar berhasil meraih 11 kursi DPRD Bali 2014-2019 dengan total 379.196 suara. Hitungannya, per suara dalam Pileg 2014 dihargai Rp 633. Sebaliknya, dana bantuan parpol yang diperoleh Demokrat mencapai Rp 170,85 juta. Rinciannya, Demokrat meraih 8 kursi DPRD Bali 2014-2019 dengan perolehan 269.897 suara di Pileg 2014.

Bantuan keuangan parpol darti APBD Bali 2016 akan segera dicairkan, sembari menunggu hasil audit tahun 2015 oleh BPK. “Untuk tahun 2016, kita menunggu audit BPK atas bantuan keuangan parpol tahun 2015. Kalau sudah ada hasil audit untuk tahun 2015, baru kami siapkan proses pencairan bantuan tersebut,” papar Jaya Suartama.

Menurut Jaya Suartama, dalam APBD Bali 2015, bantuan parpol yang dicairkan Pemprov untuk 8 partai yang punya kursi di DPRD Bali mencapai total Rp 1.288.489.224 atau Rp 1,29 miliar, termasuk bantuan untuk Golkar dan Demokrat. Parpol tersebut masing-masing PDIP (kuasai 24 kursi dari total 55 kursi DPRD Bali), Golkar (11 kursi parlemen), demokrat (8 kursi parlemen), Gerindra (7 kursi parlemen), NasDem (2 kursi parlemen), Hanura (1 kursui parlemen), PKPI (1 kursi parlemen), dan PAN (1 kursi parlemen).

“Bantuan parpol untuk Golkar dan Demokrat tidak cair, karena alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Bantuan parpol untuk tahun 2016 kayaknya tidak ada perubahan. Jumlah suara dan jumlah dana yang akan dibagikan sama,” tegas Jaya Suartama yang mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka (1988-1998).

Jaya Suartama menyatakan, sebanyak 60 persen dari dana bantuan parpol tersebut diperuntukkan buat kegiatan partai seperti pendidikan politik, pengkaderan, dan penanaman nilai-nilai demokrasi kepartaian. Sedangkan 40 persen lagi digunakan untuk operasional partai, seperti sewa gedung dan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan seharusnya Kesbanglimaspol Provinsi mencairkan dana bantuan parpol tahun 2016 kepada partainya. “Kan tahun 2016 ini DPP Golkar Munas Riau yang dinyatakan sah,” ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.

Sugawa Korry menyebutkan, pihaknya segera akan mendatangi Kesbanglimaspol Provinsi Bali untuk pencairan dana bantuan parpol bagi Golkar. “Ini untuk memenuhi azas keadilan. Kita akan datangi Kesbanglimaspol. Kita harapkan tahun 2016 ini bisa cair dana bantuan untuk Golkar,” tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Wakil Ketua DPRD Bali 2014-2019 ini.

Secara terpisah, Sekretaris DPD Demokrat Bali IB Komang Astawa Merta mengatakan partainya hingga kini memang belum ambil dana bantuan parpol yang diberikan pemerintah. “Itu urusan bendahara partai. Nanti saya koordinasi dengan Pak Ketua DPD Demokrat Bali (Made Mudarta) terkait masalah itu. Jadi, saya tidak komentar-lah,” ujar politisi Demokrat asal Tabanan ini, Senin kemarin. 7 nat