Bupati-Walikota Kompak Tak Hadir

DENPASAR, NusaBali
Pasalnya, tidak satu pun kepala daerah yang hadir dalam rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Provinsi Bali Semester II/2017, yang antara lain membahas kemiskinan, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (23/1) pagi.

Dari 9 kepala daerah yang diundang, hanya Pemkab Karangasem yang mengutus Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa menghadiri rapat kemarin. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya diwakili pejabat Eselon II setingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Saat naik ke podium untuk menyampaikan paparan dan membuka rapat evaluasi, Gubernur Pastika pun langsung menohok para kepala daerah. Pastika mempertanyakan ke mana para Buati/Walikota, yang taks atu pun hadir. “Ini ke mana para Bupati/Walikota? Yang hadir hanya Wakil Bupati Karangasem saja,” sentil Pastika.

Namun, Pastika tidak melanjutkan masalah ketidakhadiran para Bupati/Walikota, meskipun ini rapat penting karena urusan membahas masyarakat miskin. “Mungkin karena tahun politik, sibuk urus pemenangan calon kepala daerahnya di masing-masing kabupaten/kota. Wakil yang hadir, tolong disampaikan kepala kepala daerahnya nanti, apa yang harus dilakukan dengan kemiskinan yang masih parah,” pinta Pastika.

Pastika pun meminta dua kabupaten kategori termiskin di Bali, yakni Karangasem dan Buleleng, bicara lewat perwakilannya yang hadir di rapat kemarin. “Silakan Anda dari Karangasem dan perwakilan Buleleng berbicara di sini, apa yang harus dilakukan, apa yang Pemprov Bali dan pemerintah pusat bisa kerjakan? Mari kita pikirkan,” katanya.

“Apalagi Buleleng, kemiskinannya juga tinggi, nomor 3 di Bali setelah Karangasem dan Klungkung. Harusnya, pejabat Buleleng yang hadir di sini malu. Saya juga paling malu ini karena saya orang Buleleng,” lanjut Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini.

Pastika mengatakan, Pemprov Bali boleh bangga karena kemiskinan di Bali menurun dari tahun 2016 ke 2017. Tapi, dari sisi orang miskin, masih banyak jumlahnya. “Karangasem kalau tetap tinggi angka penduduk miskinnya sama Buleleng, ya Bali tinggi juga angka kemiskinannya. Denpasar walaupun dari sisi angka cuma 2,27 persen, jumlah orang miskinnya banyak,” katanya.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Bali mengalami penurunan dari 4,25 persen tahun 2016 menjadi 4,14 persen di tahun 2017. Bali menempati urutan kedua penduduk miskin terendah se-Indonesia, di bawah DKI Jakarta. Bali terpaut 0,36 persen dari DKI Jakarta yang angka kemiskinannya paling rendah se-Indonesia, yakni 3,78 persen.

Namun demikian, urusan angka kemiskinan di kabupaten/kota se-Bali juga masih tergolong tinggi. Karangasem menjadi daerah termiskin di Bali dengan angka kemiskinan mencapai 6,55 persen, disusul Klungkung (kemiskinan 6,29 persen), Buleleng (kemiskinan 5,74 persen), dan terendah Badung (dengan angka kemiskinan 2,06 persen). Lihat tabel.

Dalam sesi tanya jawab kemarin, Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa mengatakan dirinya tidak malu dengan kemiskinan daerahnya. Namun, pihaknya menjadikan hal tersebut sebagai pemicu untuk berbenah. ”Kami tidak malu, tetapi akan kami jadikan pemicu untuk bebenag,” ujar mantan Kepala Bappeda Karangasem ini.

Artha Dipa juga menjelaskan angka kemiskinan di Karangasem tinggi, karena ada beberapa hal. Mulai dari angka pengangguran yang jadi kendala besar, infrastruktur juga belum maksimal. Untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur.

“Kalau infrastruktur belum maksimal, pengentasan kemiskinan masih sulit. Karena perbaikan ekonomi akan susah juga. Kami berharap Pemprov Bali dan lembaga vertikal terkait membantu ke Karangasem,” ujar Artha Dipa.

Artha Dipa juga membeber adanya erupsi Gunung Agung yang membuat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem dari semula Rp 220 miliar tahun 2016 menjadi hanya Rp 110 miliar di 2017. Penurunan itu disebabkan karena adanya beberapa sumber pendapatan terganggu, pendapatan galian C. Sebab, banyak pengusaha galian C yang tidak beroperasi, lantaran masih banyak yang tidak berizin hingga retrebusinya tidak bisa dipungut. ”Di samping itu, pariwisata kami  sedang menurun, akibat erupsi Gunung Agung,” tegas Artha Dipa.

Atas kondisi itu, Gubernur Pastika pun menyarankan Karangasem supaya tegas dengan regulasi. Karena selama ini, Karangasem juga dapat berkah dari Gunung Agung. “Monumen Bajra Sandhi itu berapa jumlah batu yang didatangkan dari Karangasem? Hanya Karangasem yang punya hasil tambang dengan Badung yang berupa limestone. Daerah lain nggak ada tuh. Makanya, buatin Perda, dipertegas aturannya. Sampai sekarang Perda Karangasem soal galian C nggak selesai. Harus secepatnya diselesaikan, daripada pengusahanya diuber-uber polisi, diuber Satpol PP. Ditegaskan sajalah,” saran Pastika.

Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng, Gede Darmaja, membeber kendala di daerahnya sehingga kemiskinan tinggi. Misalnya, masalah kesehatan dan kualitas pendidikan. “Orang miskin di Buleleng nggak sanggup bayar pengobatan di dokter karena mahal, Pak. Apalagi dokter spesialis masih langka di Buleleng. Di samping itu, masalah koneksi jalan untuk pengembangan objek pariwisata juga perlu penanganan. Jadi, ini masalah-masalahnya,” ujar Darmaja.

Untuk masalah pendidikan, Gubernur Pastika meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Tjokorda Istri Agung Kusuma Wardhani, untuk ambil langkah supaya ada gerakan radikal. *nat