nusabali

Ribuan Hektare Lahan Kritis di Nusa Penida

  • www.nusabali.com-ribuan-hektare-lahan-kritis-di-nusa-penida

Kecamatan Nusa Penida, Klungkung masih banyak memiliki lahan kritis, dengan luas mencapai 20.000 hektare lebih. Lahan ini kritis perlu penanganan lebih serius dan berkelanjutan. 

SEMARAPURA, NusaBali
Dengan itu pulau yang belakangan mulai ramai didatangi wisatawan itu menjadi lebih hijau. Data di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Klungkung, Selasa (2/2), lahan kritis di Nusa Penida terbagi dalam dua kawasan hutan. Yakni, hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Lahan kritis di dalam hutan lindung seluas 615,50 hektare tersebar di lima desa yakni Desa Bungamekar, Kutampi, Pejukutan, Sakti dan Desa Suana. Sementara untuk hutan produksi terbatas, kondisinya lebih parah lagi, sekitar 244 hektare masuk katagori lahan sangat kritis, tersebar di dua desa yakni, Desa Tanglad dan Sekartaji.

Untuk lahan kritis di luar kawasan hutan yakni, hutan lindung dan budidaya pertanian (hutan rakyat). Untuk hutan lindung di luar kawasan hutan, tidak terdapat lahan kritis sebaliknya pada lahan budi daya pertanian terdapat 12.859,42 hektare lahan kritis yang belum mendapat penanganan secara optimal. Lahan budidaya pertanian ini tersebar di lima belas desa dari 16 desa di Kecamatan Nusa Penida. Hanya Desa Kampung Toyapakeh yang tidak memiliki hutan rakyat.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Wayan Durma mengatakan, untuk kawasan di dalam hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi terbatas, kewenangannya ada di tangan Pemprov Bali. Pemkab Klungkung hanya memiliki kewenangan pada penanganan hutan rakyat. “Kalau sekitar 15 tahun silam, Pulau Nusa Penida sangat gersang saat puncak musim kemarau,” ujar Pejabat yang asal Banjar Sental Kawan, Desa Ped, Nusa Penida ini.

Kata dia, penanganan yang sudah dilakukan Pemkab Klungkung khususnya pada hutan rakyat, dalam lima tahun terakhir berupa kegiatan pengembangan hutan tanaman berupa penanaman jati, mahoni, gemehlina, rata-rata per tahunnya mencapai 400 hektare. Kegiatan lainnya, pengembangan hasil hutan non kayu berupa penanaman cendana, dalam tiga tahun terakhir luasnya mencapai 8.000 sampai 10.000 hektare. Untuk tahun 2016 ini, diadakan kegiatan pengembangan hutan tanaman seluas 320 hektar dan penanaman bamboo seluas 10 hektar. “Proyek ini menggunakan anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 1 miliar lebih. Pemkab mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional,“ ujarnya. 7 w

Komentar