Fraksi PDIP Ladeni Kicauan Kresna Budi
Suasana politik Pilgub Bali 2018 merembet ke DPRD Bali.
DENPASAR, NusaBli
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi sodok ketidakhadiran para Bupati/Walikota se-Bali saat diundang Gubernur Made Mangku Pastika rapat evaluasi membahas kemiskinan, Selasa (23/1). Fraksi PDIP DPRD Bali, yang banyak kader partainya menjadi Bupati, pun ladeni kicauan Kresna Budi.
Kresna Budi intinya tuding para Bupati/Walikota terlalu sibuk urusan Pilkada 2018, sehingga melupakan urusan masyarakat. Menurut Kresna Budi, ketidakhadiran Bupati/Walikota saat diundang Gubernur Pastika rapat membahas masalah kemiskinan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Selasa lalu, adalah cerminan urusan politik lebih penting ketimbang urusan masyarakat.
“Ini membahas kemiskinan, kami sebagai anggota legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berharap kepala daerah di kabupaten/kota bisa hadir membahas urusan rakyat miskin. Jangan hanya mengirim perwakilan,” sindir politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini di Denpasar, Rabu (24/1).
Kresna Budi mengatakan, ada benarnya kalau kepala daerah sibuk dengan urusan pemenangan Pilkada seperti disampaikan Gubernur Pastika. Namun, seharusnya urusan Pilkada dipisahkan dengan urusan masyarakat. “Urusan masyarakat dipisahkanlah dengan Pilkada. Ya kita tahu ini tahun politik, tapi janganlah diajak rapat oleh Gubernur, tidak datang. Kepala daerah adalah pucuk pimpinan di daerah dan pengambil kebijakan di daerahnya. Perwakilan itu bukan pengambil keputusan,” sindirnya.
Kresna Budi juga menyoroti kejadian-kejadian bencana di daerah yang kurang direspons kepala daerah, karena sibuk urusan Pilkada. “Di Badung banjir total, mulai dari Kecamatan Kuta dan sekitarnya. Saya pernah sidak buruknya drainase di Badung, ternyata tidak ada penanganan bagus. Ya, kepala daerah harus peka, meskipun ini tahun politik,” tandas Kresna Budi.
Ditanya soal ketidakhadiran Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang diusung Golkar sebagai Cagub Bali 2018 saat rapat masalah kemiskinan di Gedung Wiswa Sabha Utama, menurut Kresna Budi, itu tidak ada urusannya dengan usung mengusung calon. “Saya sayangkan semua kepala daerah se-Bali tidak hadir. Kan semua tidak hadir?” katanya.
Sementara itu, kalangan Fraksi PDIP DPRD Bali angkat bicara atas sindiran Kresna Budi. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bangli, I Nyoman Adnyana, mengatakan kritikan Kesna Budi menjadi tendensius karena dikaitkan dengan Pilkada serentak 2018.
“Walikota Denpasar juga tidak hadir kok. Ke mana Rai Mantra? Ke mana Bupati yang selain kader PDIP (maksudnya Bupati Karangasem IGA mas Sumatri dan Bupati Klungkung Nyomanh Suwirta, Red)? Kita tidak masalahkan ketika Walikota tidak hadir,” sergah Adnyana, Rabu kemarin.
Menurut Adnyana, dalam rapat membahas kemiskinan dengan Gubernur Bali, kepala daerah sudah dikirimkan perwakilan untuk hadir. Perwakilan itu yang nantinya melaporkan kepada kepala daerah, sehingga semua masalah akan dicarikan solusi. “Jadi, tidak elok ini dikaitkan dengan Pilkada,” ujar politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Soal banjir di Badung, kata Adnyana, Bupati Nyoman Giri Prasta sudah sangat cepat mengurusi persoalan. Bupati Giri Prasta juga sampaikan permohonan maaf, karena banjir memang bukan hanya masalah got dan gorong-gorong.
“Gorong-gorong dan got itu tidak serta merta menjadi penyebab. Banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Di mana-mana bisa banjir, karena curah hujan tinggi. Di negara maju yang sanitasinya bagus, banjir juga,” tegas mantan anggota DPRD Bangli yiga kali periode ini.
Sebelumnya diberitakan, saat rapat evaluasi dan bahas kemiskinan yang digelar Gubernur Pastika, Selasa lalu, memang tidak satu pun dari 9 Bupati/Walikota hadir. Hanya Pemkab Karangasem yang mengutus Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa menghadiri rapat. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya diwakili pejabat Eselon II setingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dari 9 kepala daerah itu, 7 di antaranya diusung PDIP, yakni Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Gianyar AA Agung Gde Bharata, Bupati Bangli Made Gianyar, dan Bupati Jembrana Putu Artha, dan Walikota Denpasar IB Rai Mantra---yang kini diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-PBB-PKS sebagai Cagub Bali. Dua kepala daerah lagi diusung parpol lain, yakni Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (diusung Gerindra) dan Bupati Karangasem IGA mas Sumatri (diusung Demokrat-NasDem bersama koalisinya). *nat
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi sodok ketidakhadiran para Bupati/Walikota se-Bali saat diundang Gubernur Made Mangku Pastika rapat evaluasi membahas kemiskinan, Selasa (23/1). Fraksi PDIP DPRD Bali, yang banyak kader partainya menjadi Bupati, pun ladeni kicauan Kresna Budi.
Kresna Budi intinya tuding para Bupati/Walikota terlalu sibuk urusan Pilkada 2018, sehingga melupakan urusan masyarakat. Menurut Kresna Budi, ketidakhadiran Bupati/Walikota saat diundang Gubernur Pastika rapat membahas masalah kemiskinan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Selasa lalu, adalah cerminan urusan politik lebih penting ketimbang urusan masyarakat.
“Ini membahas kemiskinan, kami sebagai anggota legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berharap kepala daerah di kabupaten/kota bisa hadir membahas urusan rakyat miskin. Jangan hanya mengirim perwakilan,” sindir politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini di Denpasar, Rabu (24/1).
Kresna Budi mengatakan, ada benarnya kalau kepala daerah sibuk dengan urusan pemenangan Pilkada seperti disampaikan Gubernur Pastika. Namun, seharusnya urusan Pilkada dipisahkan dengan urusan masyarakat. “Urusan masyarakat dipisahkanlah dengan Pilkada. Ya kita tahu ini tahun politik, tapi janganlah diajak rapat oleh Gubernur, tidak datang. Kepala daerah adalah pucuk pimpinan di daerah dan pengambil kebijakan di daerahnya. Perwakilan itu bukan pengambil keputusan,” sindirnya.
Kresna Budi juga menyoroti kejadian-kejadian bencana di daerah yang kurang direspons kepala daerah, karena sibuk urusan Pilkada. “Di Badung banjir total, mulai dari Kecamatan Kuta dan sekitarnya. Saya pernah sidak buruknya drainase di Badung, ternyata tidak ada penanganan bagus. Ya, kepala daerah harus peka, meskipun ini tahun politik,” tandas Kresna Budi.
Ditanya soal ketidakhadiran Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang diusung Golkar sebagai Cagub Bali 2018 saat rapat masalah kemiskinan di Gedung Wiswa Sabha Utama, menurut Kresna Budi, itu tidak ada urusannya dengan usung mengusung calon. “Saya sayangkan semua kepala daerah se-Bali tidak hadir. Kan semua tidak hadir?” katanya.
Sementara itu, kalangan Fraksi PDIP DPRD Bali angkat bicara atas sindiran Kresna Budi. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Bangli, I Nyoman Adnyana, mengatakan kritikan Kesna Budi menjadi tendensius karena dikaitkan dengan Pilkada serentak 2018.
“Walikota Denpasar juga tidak hadir kok. Ke mana Rai Mantra? Ke mana Bupati yang selain kader PDIP (maksudnya Bupati Karangasem IGA mas Sumatri dan Bupati Klungkung Nyomanh Suwirta, Red)? Kita tidak masalahkan ketika Walikota tidak hadir,” sergah Adnyana, Rabu kemarin.
Menurut Adnyana, dalam rapat membahas kemiskinan dengan Gubernur Bali, kepala daerah sudah dikirimkan perwakilan untuk hadir. Perwakilan itu yang nantinya melaporkan kepada kepala daerah, sehingga semua masalah akan dicarikan solusi. “Jadi, tidak elok ini dikaitkan dengan Pilkada,” ujar politisi PDIP asal Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.
Soal banjir di Badung, kata Adnyana, Bupati Nyoman Giri Prasta sudah sangat cepat mengurusi persoalan. Bupati Giri Prasta juga sampaikan permohonan maaf, karena banjir memang bukan hanya masalah got dan gorong-gorong.
“Gorong-gorong dan got itu tidak serta merta menjadi penyebab. Banjir bisa disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Di mana-mana bisa banjir, karena curah hujan tinggi. Di negara maju yang sanitasinya bagus, banjir juga,” tegas mantan anggota DPRD Bangli yiga kali periode ini.
Sebelumnya diberitakan, saat rapat evaluasi dan bahas kemiskinan yang digelar Gubernur Pastika, Selasa lalu, memang tidak satu pun dari 9 Bupati/Walikota hadir. Hanya Pemkab Karangasem yang mengutus Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa menghadiri rapat. Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya diwakili pejabat Eselon II setingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Dari 9 kepala daerah itu, 7 di antaranya diusung PDIP, yakni Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Bupati Gianyar AA Agung Gde Bharata, Bupati Bangli Made Gianyar, dan Bupati Jembrana Putu Artha, dan Walikota Denpasar IB Rai Mantra---yang kini diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-PBB-PKS sebagai Cagub Bali. Dua kepala daerah lagi diusung parpol lain, yakni Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (diusung Gerindra) dan Bupati Karangasem IGA mas Sumatri (diusung Demokrat-NasDem bersama koalisinya). *nat
Komentar