Perlu Rp 7,2 Juta Per Siswa untuk Pendidikan Gratis
Kalangan pendidik teriak masalah minimnya sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Bali.
Terkait Sarana-Prasarana Pendidikan, DPRD Bali Diminta Turba ke Sekolah
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali pun diminta lebih banyak turun ke bawah dan memperjuangkan anggaran untuk sarana-prasarana pendidikan. Sementara, Komisi IV DPRD Bali janji akan perjuangkan program pendidikan gratis yang menelan anggaran Rp 7,2 juta per siswa.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Bali dengan para Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK se-Bali dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang digelar di Wantilan Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (2/2) siang. Ada 354 Kasek SMA/SMK se-Bali yang hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi masalah pendidikan, adat, dan kebudayaan) kemarin.
RDP yang bertema ‘Meningkatkan Kualitas Pendidikan’ tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta (dari Fraksi PDIP), didampingi sejumlah anggotanya seperti I Ketut Mandia (Fraksi PDIP), I Nyoman Wirya (Fraksi Golkar), I Wayan Rawan Atmaja (Fraksi Golkar), Utami Dwi Suryadi (Fraksi Demokrat), dan Bagus Suwitra Wirawan (Fraksi Gerindra). Dari Pemprov Bali, hadir Kadis Pendidikan Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani.
Banyak aspirasi muncul dalan RDP yang digelar Komisi IV DPRD Bali, Jumat kemarin. Kasek SMAN 1 Kintamani, Bangli, I Made Ada, misalnya, mengungkap adanya ketimpangan mutu pendidikan di Bali saat ini. “Ketimpangan ini disebabkan minimnya penyediaan sarana dan prasarana. Kami minta DPRD Bali turun ke sekolah-sekolah, jangan menunggu lagi,” pinta Made Ada di hadapan Komisi IV DPRD Bali.
Menurut Made Ada, tidak semua kepala sekolah punya nyali untuk usulkan perbaikan sarana dan prasana ke pemerintah. “Untuk urusan usulan anggaran, tidak semua sekolah bisa mengajukannya, tidak semua sekolah punya chanel. Makanya, di lapangan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan,” beber kepala sekolah dari kawasan pegunungan ini.
Aspirasi lainnya yang muncul dalam RDP kemarin adalah usulan soal pendidikan gratis, seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Sebab, sesuai UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan.
Kasek SMA PGRI 1 Amlapura, Karangasem, Ketut Jelantik, mengatakan program pendidikan gratis yang disampaikan untuk Bali oleh Calon Gubernur sebenarnya bisa dilaksanakan. Ini hanya persoalan kemauan saja. “Karena itu sudah diatur UUD. Rasanya dengan anggaran Pemprov Bali dan adanya dana-dana dari pusat, tidaklah sulit memberlakukan pendidikan gratis di Bali,” tandas Ketut Jelantik.
Menurut Jelantik, kalau pemerataan pendidikan dilaksanakan, tidak lagi ada penganaktirian antara sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta. Saat ini, kata dia, siswa miskin susah masuk sekolah negeri. Mereka akhirnya ke sekolah swasta. Sebaliknya, yang kaya malah banyak diterima di sekolah negeri.
“Justru yang kaya bisa gratis di sekolah negeri. Untuk menyongsong pendidikan gratis, sebaiknya sekolah negeri tidak memberlakukan double shift. Saya bukannya menuntut karena dari sekolah swasta. Tapi, sekolah negeri tidak boleh double shift kalau memang mau ada kualitas pendidikan. Bagaimana mau berkualitas kalau double shift, karena ruang laboratorium pun dipakai proses belajar mengajar?” sentil Jelantik.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, mengatakan RDP kemarin sengaja digelar untuk mencari masukan-masukan terkait persoalan sekolah di Bali. Nantinya, masukan ini akan diperjuangkan anggarannya.
“Kita di sini RDP untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk menyongsong pendidikan gratis nanti. Jadi, apa yang bapak-ibu sampaikan akan menjadi bahan untuk perjuangan DPRD Bali, terutama menghitung kebutuhan anggaran. Kami yang menyusun anggaran di Dewan akan berusaha untuk mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen di Bali,” tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Dari pertemuan kemarin terungkap untuk biaya pendidikan gratis di Bali membutuhkan Rp 7,2 juta per siswa dalam setahun. Sekarang baru tercover Rp 4,3 juta per siswa dalam setahun. Komisi IV DPRD Bali pun bakal memperjuangkan program pendidikan gratis ini.
Menurut Parta, saat ini anggaran pendidikan 20 persen memang belum bisa diterapkan dalam praktek lapangan di Bali. Nah, perjuangan anggaran pendidikan 20 persen ini tentunya bukan hanya kewajiban DPRD Bali untuk mengawalnya. ”Ini Undang-undang yang memerintahkan, ya mari bersama-sama kawal. Ini bukan hanya tanggung jawab DPRD Bali saja, tapi kita semua,” tandas Nyoman Parta, yang telah dua periode menjadi Ketua Komisi IV DPRD Bali. *nat
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali pun diminta lebih banyak turun ke bawah dan memperjuangkan anggaran untuk sarana-prasarana pendidikan. Sementara, Komisi IV DPRD Bali janji akan perjuangkan program pendidikan gratis yang menelan anggaran Rp 7,2 juta per siswa.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Bali dengan para Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK se-Bali dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang digelar di Wantilan Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (2/2) siang. Ada 354 Kasek SMA/SMK se-Bali yang hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi masalah pendidikan, adat, dan kebudayaan) kemarin.
RDP yang bertema ‘Meningkatkan Kualitas Pendidikan’ tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta (dari Fraksi PDIP), didampingi sejumlah anggotanya seperti I Ketut Mandia (Fraksi PDIP), I Nyoman Wirya (Fraksi Golkar), I Wayan Rawan Atmaja (Fraksi Golkar), Utami Dwi Suryadi (Fraksi Demokrat), dan Bagus Suwitra Wirawan (Fraksi Gerindra). Dari Pemprov Bali, hadir Kadis Pendidikan Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani.
Banyak aspirasi muncul dalan RDP yang digelar Komisi IV DPRD Bali, Jumat kemarin. Kasek SMAN 1 Kintamani, Bangli, I Made Ada, misalnya, mengungkap adanya ketimpangan mutu pendidikan di Bali saat ini. “Ketimpangan ini disebabkan minimnya penyediaan sarana dan prasarana. Kami minta DPRD Bali turun ke sekolah-sekolah, jangan menunggu lagi,” pinta Made Ada di hadapan Komisi IV DPRD Bali.
Menurut Made Ada, tidak semua kepala sekolah punya nyali untuk usulkan perbaikan sarana dan prasana ke pemerintah. “Untuk urusan usulan anggaran, tidak semua sekolah bisa mengajukannya, tidak semua sekolah punya chanel. Makanya, di lapangan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan,” beber kepala sekolah dari kawasan pegunungan ini.
Aspirasi lainnya yang muncul dalam RDP kemarin adalah usulan soal pendidikan gratis, seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Sebab, sesuai UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan.
Kasek SMA PGRI 1 Amlapura, Karangasem, Ketut Jelantik, mengatakan program pendidikan gratis yang disampaikan untuk Bali oleh Calon Gubernur sebenarnya bisa dilaksanakan. Ini hanya persoalan kemauan saja. “Karena itu sudah diatur UUD. Rasanya dengan anggaran Pemprov Bali dan adanya dana-dana dari pusat, tidaklah sulit memberlakukan pendidikan gratis di Bali,” tandas Ketut Jelantik.
Menurut Jelantik, kalau pemerataan pendidikan dilaksanakan, tidak lagi ada penganaktirian antara sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta. Saat ini, kata dia, siswa miskin susah masuk sekolah negeri. Mereka akhirnya ke sekolah swasta. Sebaliknya, yang kaya malah banyak diterima di sekolah negeri.
“Justru yang kaya bisa gratis di sekolah negeri. Untuk menyongsong pendidikan gratis, sebaiknya sekolah negeri tidak memberlakukan double shift. Saya bukannya menuntut karena dari sekolah swasta. Tapi, sekolah negeri tidak boleh double shift kalau memang mau ada kualitas pendidikan. Bagaimana mau berkualitas kalau double shift, karena ruang laboratorium pun dipakai proses belajar mengajar?” sentil Jelantik.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, mengatakan RDP kemarin sengaja digelar untuk mencari masukan-masukan terkait persoalan sekolah di Bali. Nantinya, masukan ini akan diperjuangkan anggarannya.
“Kita di sini RDP untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk menyongsong pendidikan gratis nanti. Jadi, apa yang bapak-ibu sampaikan akan menjadi bahan untuk perjuangan DPRD Bali, terutama menghitung kebutuhan anggaran. Kami yang menyusun anggaran di Dewan akan berusaha untuk mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen di Bali,” tegas politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Dari pertemuan kemarin terungkap untuk biaya pendidikan gratis di Bali membutuhkan Rp 7,2 juta per siswa dalam setahun. Sekarang baru tercover Rp 4,3 juta per siswa dalam setahun. Komisi IV DPRD Bali pun bakal memperjuangkan program pendidikan gratis ini.
Menurut Parta, saat ini anggaran pendidikan 20 persen memang belum bisa diterapkan dalam praktek lapangan di Bali. Nah, perjuangan anggaran pendidikan 20 persen ini tentunya bukan hanya kewajiban DPRD Bali untuk mengawalnya. ”Ini Undang-undang yang memerintahkan, ya mari bersama-sama kawal. Ini bukan hanya tanggung jawab DPRD Bali saja, tapi kita semua,” tandas Nyoman Parta, yang telah dua periode menjadi Ketua Komisi IV DPRD Bali. *nat
1
Komentar