Rastra Mulai Didistribusikan
Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) yang sempat mengalami keterlambatan di penghujung tahun lalu, kini sudah tuntas seratus persen.
SINGARAJA, NusaBali
Bahkan jatah rastra di tahun 2018 ini juga sudah mulai didistribusikan di hari pertama, Senin (5/2) kemarin. Sebanyak 38.179 KK di Buleleng pun akan mendapatkan jatah rastra sebanyak sepuluh kilogram secara gratis sesuai dengan ketentuan baru.
Kepala Sub Bagian Ekonomi, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng, I Wayan Darmida menjelaskan, pendistribusian rastra secara gratis tanpa uang tebus, pasca diterimanya data penerima by name by address dari pemerintah pusat. “Untuk tahun ini memang ketentuannya baru. Jadi setiap KK mendapatkan jatah rastra 10 kg berkurang dari tahun sebelumnya yang 15 kg, tetapi tanpa bayar uang tebus atau gratis,” kata dia.
Pendistribusian hari pertama rastra 2018 baru membagikan jatah di bulan Januari saja, yang diawali dengan sejumlah desa di Kecamatan Sawan dan Seririt. Seluruh rastra yang diterima masyarakat nanti langsung didrop oleh Bulog sampai ke titik distribusi di masing-masing desa.
Darmida pun mengatakan dalam perubahan peraturan ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain perubahan jumlah rastra yang diterima masyarakat tahun ini, juga ada sistem penerimaan dengan menggunakan voucher. Namun hingga akhir tahun 2018 nanti dari 9 Kabupaten/Kota di Bali hanya enam yang akan menerapkan sistem tersebut. Penerapannya pun akan dibagi menjadi tiga tahap.
Keenamnya meliputi Kodya Denpasar, Kabupaten Tabanan, Gianyar, Denpasar, Jembrana, Karangasem. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan sistem voucher di tahun ini, warga penerima rastra akan mengambil jatahnya di salah satu warung di desa tersebut yang bekerjasama langsung dengan Bulog dan Pemerintah untuk melayani rastra. Warung itu nantinya disebut e-warung, sebab seluruh transaksinya menggunakan kartu voucher yang digesek di mesin.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Badung, Bangli dan Buleleng, masih menggunakan sistem penerimaan manual yang diambil di masing-masing desa. “Setelah saya koordinasi ke Provinsi, tahun ini Buleleng masih menggunakan sistem manual, karena perangkatnya yang belum ada. Mungkin nanti sambil jalan pemenuhan sarananya setelah penjajakan dari pemerintah,” ungkap dia.*k23
Kepala Sub Bagian Ekonomi, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng, I Wayan Darmida menjelaskan, pendistribusian rastra secara gratis tanpa uang tebus, pasca diterimanya data penerima by name by address dari pemerintah pusat. “Untuk tahun ini memang ketentuannya baru. Jadi setiap KK mendapatkan jatah rastra 10 kg berkurang dari tahun sebelumnya yang 15 kg, tetapi tanpa bayar uang tebus atau gratis,” kata dia.
Pendistribusian hari pertama rastra 2018 baru membagikan jatah di bulan Januari saja, yang diawali dengan sejumlah desa di Kecamatan Sawan dan Seririt. Seluruh rastra yang diterima masyarakat nanti langsung didrop oleh Bulog sampai ke titik distribusi di masing-masing desa.
Darmida pun mengatakan dalam perubahan peraturan ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain perubahan jumlah rastra yang diterima masyarakat tahun ini, juga ada sistem penerimaan dengan menggunakan voucher. Namun hingga akhir tahun 2018 nanti dari 9 Kabupaten/Kota di Bali hanya enam yang akan menerapkan sistem tersebut. Penerapannya pun akan dibagi menjadi tiga tahap.
Keenamnya meliputi Kodya Denpasar, Kabupaten Tabanan, Gianyar, Denpasar, Jembrana, Karangasem. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan sistem voucher di tahun ini, warga penerima rastra akan mengambil jatahnya di salah satu warung di desa tersebut yang bekerjasama langsung dengan Bulog dan Pemerintah untuk melayani rastra. Warung itu nantinya disebut e-warung, sebab seluruh transaksinya menggunakan kartu voucher yang digesek di mesin.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Badung, Bangli dan Buleleng, masih menggunakan sistem penerimaan manual yang diambil di masing-masing desa. “Setelah saya koordinasi ke Provinsi, tahun ini Buleleng masih menggunakan sistem manual, karena perangkatnya yang belum ada. Mungkin nanti sambil jalan pemenuhan sarananya setelah penjajakan dari pemerintah,” ungkap dia.*k23
Komentar