Irigasi Telan Biaya Tertinggi

SINGARAJA, NusaBali
Tingkat kerusakan terparah akibat bencana yang menerjang beberapa tempat di wilayah Buleleng, terjadi pada infrastruktur irigasi. Kemudian infrastruktur ruas jalan, dan sarana prasaran air minum (SPAM) perdesaan.

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat, perbaikan atas kerusakan infrastruktur tertinggi ada pada saluran irigasi, dengan kebutuhan dana mencapai Rp 6.175.000.000. Kemudian perbaikan kerusakan ruas jalan diperlukan biaya sebesar Rp1.466.000.000, dan rehabilitasi SPAM  perdesaan diperkirakan mencapai Rp 339.279.000.

Kerusakan irigasi tercatat di antaranya, tanggul Tukad (sungai) Banyumala, di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, tergerus sepanjang 300 meter, dengan biaya perbaikan sekitar Rp 2,4 miliar. Kemudian kerusakan bendungan sepanjang 20 meter dengan ketinggian 1,5 meter di Subak Belong, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar senilai Rp 950 juta. Sisanya kerusakan tanggul, senderan irigasi dengan kerugian mulai Rp 800 juta sampai Rp 250 juta.

Sedangkan kerusakan ruas jalan, rata-rata membutuhkan dana antara Rp 100 juta sampai Rp 300 juta. Untuk kerusakan SPAM perdesaan, tercatat ada 7 desa yakni Desa Tirtasari, Kayuputih, Tigawasa, dan Desa Sidatapa di Kecamatan Banjar, kemudian Desa Tegallinggah di Kecamatan Sukasada, dan Desa Mayong, dan Joanyar di Kecamatan Seririt. Kerusakan terparah di Desa Mayong dengan kebutuhan dana mencapai Rp 173.688.000.

Kepala Dinas PUPR Buleleng, Ketut Suparta Wijaya dikonfirmasi Selasa (6/2), penanganan atas kerusakan infrastruktur tersebut akan diupayakan secara bertahap melalui program APBD Induk 2018 dan APBD perubahan nanti. “Karenan ini tidak tanggap darurat, kita belum bisa perbaiki secepatnya. Kita akan lakukan perbaikan secara bertahap, tentu harus diprogramkan dulu,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra menyatakan, bencana yang menimpa Buleleng sejak beberapa hari lalu, belum dapat ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Karena bencana yang terjadi tidak sampai melumpuhkan aktivitas pelayanan publik. “Kami masih tanggap bencana, belum dapat tetapkan sebagai tanggap darurat, karena walaupun terjadi banyak kerusakan, tetapi tidak sampai timbulkan kelumpuhan pelayanan publik,” jelasnya.

Dengan status tanggap bencana, dana tidak terduga sebesar Rp 2,4 miliar tidak dapat dipakai secara langsung memperbaiki kerusakan akibat bencana. Karena dana tidak tertduga dapat dipakai secara langsung ketika status tanggap darurat.*k19