Kuta Ajukan 613 Usulan dalam Musrenbang
Kecamatan Kuta mengajukan 613 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar, Kamis (8/2).
MANGUPURA, NusaBali
Sebanyak 613 usulan tersebut dengan anggaran sebesar Rp 3.322.750.900.000. Plt Camat Kuta I Made Widiana memaparkan, sebanyak 613 usulan itu dengan nilai anggaran Rp 3.322.750.900.000. “Ratusan usulan yang kami ajukan ini merupakan hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan. Ini merupakan usulan untuk dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung 2019,” kata Widiana di musrenbang yang dihadiri Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya bersama dua anggota dewan dapil Kuta I Gusti Ngurah Sudiarsa dan Ni Luh Gede Sri Media Astuti, serta ratusan warga Kecamatan Kuta.
Kepala Bappeda Wira Dharmajaya dikonfirmasi di sela pertemuan, mengemukakan yang paling prioritas dilakukan tahun ini adalah masalah infrastruktur. Selain masalah infrastruktur, yang kedua adalah layanan publik terutama di bidang kesehatan. Ketiga adalah masalah lalu lintas. Menurutnya semua usulan yang disampaikan akan dibahas lebih detail.
“Prioritas utama adalah infrastruktur. Karena beberapa kebutuhan yang harus ditindaklanjuti. Selain infrastruktur, sesuai tema RKPD sasarannya pada peningkatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemantapam infrastruktur. Semuanya akan dipadukan. Untuk Kuta merupakan kawasan heterogen dan berskala internasional. Tentu pembangunannya akan dilakukan dengan baik sehingga tetap diminati oleh wisatawan. Beberapa isu strategis yang diusulkan adalah masalah limbah, lalin, dan drainase akan dikaji dan prioritaskan sesuai dengan potensi dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Terkait penanganan Tukad Mati, pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan yang berwajib. Terkait penanganan itu sudah dilakukan monitoring dan koordinasi masalah kondisi jalan dan drainase. Tentunya pembahasan ini tak hanya terbatas pada tingkat kabupaten tetapi juga diusulkan ke pusat. “Mudah-mudahan dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif bisa diwujudkan pembangunan yang diusulkan. Tetapi kalau tak memungkinkan, tak menutup kemugkinan untuk dilakukan pembiayaan sendiri,” lanjutnya.
Sementara IGN Sudiarsa mengomentari soal penanggulangan banjir. Dia berharap agar usulan ini bisa dijadikan prioritas. “Kami mengharapkan agar masalah penanganan banjir ini menjadi skala prioritas. Penanggulangam banjir tak bisa lepas dari penataan Tukad Mati,” ujarnya.
“Kalau bicara Tukad Mati harus dari hulu ke hilir. Tak boleh bicara secara parsial. Kalaupum nanti itu paket, tetapi paketnya harus jelas. Pengerjaannya juga jelas. Kalau anggaran dari pusat tak bisa dilakukan karena berbagai kendala, maka mau tak mau akan diambilalih oleh Badung,” imbuh Sudiarsa yang juga Bendesa Adat Legian. *p
Kepala Bappeda Wira Dharmajaya dikonfirmasi di sela pertemuan, mengemukakan yang paling prioritas dilakukan tahun ini adalah masalah infrastruktur. Selain masalah infrastruktur, yang kedua adalah layanan publik terutama di bidang kesehatan. Ketiga adalah masalah lalu lintas. Menurutnya semua usulan yang disampaikan akan dibahas lebih detail.
“Prioritas utama adalah infrastruktur. Karena beberapa kebutuhan yang harus ditindaklanjuti. Selain infrastruktur, sesuai tema RKPD sasarannya pada peningkatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemantapam infrastruktur. Semuanya akan dipadukan. Untuk Kuta merupakan kawasan heterogen dan berskala internasional. Tentu pembangunannya akan dilakukan dengan baik sehingga tetap diminati oleh wisatawan. Beberapa isu strategis yang diusulkan adalah masalah limbah, lalin, dan drainase akan dikaji dan prioritaskan sesuai dengan potensi dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Terkait penanganan Tukad Mati, pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan yang berwajib. Terkait penanganan itu sudah dilakukan monitoring dan koordinasi masalah kondisi jalan dan drainase. Tentunya pembahasan ini tak hanya terbatas pada tingkat kabupaten tetapi juga diusulkan ke pusat. “Mudah-mudahan dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif bisa diwujudkan pembangunan yang diusulkan. Tetapi kalau tak memungkinkan, tak menutup kemugkinan untuk dilakukan pembiayaan sendiri,” lanjutnya.
Sementara IGN Sudiarsa mengomentari soal penanggulangan banjir. Dia berharap agar usulan ini bisa dijadikan prioritas. “Kami mengharapkan agar masalah penanganan banjir ini menjadi skala prioritas. Penanggulangam banjir tak bisa lepas dari penataan Tukad Mati,” ujarnya.
“Kalau bicara Tukad Mati harus dari hulu ke hilir. Tak boleh bicara secara parsial. Kalaupum nanti itu paket, tetapi paketnya harus jelas. Pengerjaannya juga jelas. Kalau anggaran dari pusat tak bisa dilakukan karena berbagai kendala, maka mau tak mau akan diambilalih oleh Badung,” imbuh Sudiarsa yang juga Bendesa Adat Legian. *p
Komentar