Sosialisasi Pilgub, KPU Bangli Pentas Budaya
Komisi Pemilih Umum (KPU) Bangli menggelar Pentas Budaya di Balai Banjar Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan/Kabupaten Bangli, Kamis (8/2).
BANGLI, NusaBali
Pentas Budaya yang menggandeng sejumlah seniman ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Bali 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang. Ketua KPU Bangli, I Dewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, sosialisasi terkait Pilgub dikemas lebih menarik dan ringan, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. "Konten-konten yang disampaikan dalam bentuk lawakan disertai banyolan. Kami rasa dengan metode sosialisasi seperti ini lebih mudah dimengerti oleh masyarakat," ungkapnya, Jumat (9/2).
Beberapa poin yang disampaikan para seniman seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik saat perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Kemudian syarat agar bisa menjadi pemilih, seperti syarat umur minimal 17 tahun pada saat hari pencoblosan dan sudah/pernah menikah bagi masyarakat yg berusia di bawah 17 tahun.
Selain itu, kepemilikan KTP elektronik merupakan salah syarat juga sebagai pemilih. Pada saat pencocokan dan penelitian (coklit), masyarakat wajib menunjukan KTP-el. "Seniman juga mensosialisasikan dua agenda nasional dan tahun 2018 merupakan tahun politik. Pada, Rabu 27 Juni 2018 masyarakat Bali akan memilih gubernur dan wakil gubernur, dan 17 April 2019 masyarakat akan memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden," sebutnya. *e
Pentas Budaya yang menggandeng sejumlah seniman ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub Bali 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang. Ketua KPU Bangli, I Dewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, sosialisasi terkait Pilgub dikemas lebih menarik dan ringan, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. "Konten-konten yang disampaikan dalam bentuk lawakan disertai banyolan. Kami rasa dengan metode sosialisasi seperti ini lebih mudah dimengerti oleh masyarakat," ungkapnya, Jumat (9/2).
Beberapa poin yang disampaikan para seniman seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik saat perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Kemudian syarat agar bisa menjadi pemilih, seperti syarat umur minimal 17 tahun pada saat hari pencoblosan dan sudah/pernah menikah bagi masyarakat yg berusia di bawah 17 tahun.
Selain itu, kepemilikan KTP elektronik merupakan salah syarat juga sebagai pemilih. Pada saat pencocokan dan penelitian (coklit), masyarakat wajib menunjukan KTP-el. "Seniman juga mensosialisasikan dua agenda nasional dan tahun 2018 merupakan tahun politik. Pada, Rabu 27 Juni 2018 masyarakat Bali akan memilih gubernur dan wakil gubernur, dan 17 April 2019 masyarakat akan memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden," sebutnya. *e
Komentar