Tunjangan Pegawai Masih Macet
Kepala BPKAD Gianyar I Wayan Ardhana membenarkan tukes belum cair, namun menolak menanggapi.
GIANYAR, NusaBali
Hingga memasuki pertengahan Februari 2018, Senin (12/2), para pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar belum menerima tunjangan kesejahteraan (tukes). Pencairan tukes ini sangat diharapkan, terutama oleh pada pegawai staf. Karena para pegawai ini tak punya alternatif lain untuk membayar cicilan di bank atau LPD (Lembaga Perkreditan Desa), dan lembaga keuangan lainnya.
Gaji para staf per bulan itu rata-rata habis untuk biaya hidup sehari-hari. ‘’Tolonglah, bapak-bapak di atas, kalau bisa cepatlah cairkan tunjangan,’’ ujar beberapa pegawai di Gianyar, setengah malu, Senin (12/2).
Sebagaimana diketahui, pencairan tukes ini jadi ruwet dan lamban. Karena Pemkab Gianyar melalui Bappeda Gianyar selaku pendesain tunjangan berpola tukin (tunjangan kinerja) atau berbasis kinerja. Namun, pola penghitungan tukin amat ribet. Maka tukin yang telah berbentuk Perbup Gianyar tertanggal 22 Desember 2017, terpaksa dibatalkan. Kini, Pemkanb kembali memberlakukan tunjangan berbasis beban kerja berupa tukes.
Ketua Komisi I DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengatakan, pihaknya sempat dihubungi oleh sejumlah staf di Pemkab terkait lambannya pencairan tunjangan itu. Para pegawai juga mempertanyakan kesenjangan jumlah tunjangan antara kalangan pejabat dan staf. Misal, Asisten Rp 25 juta, kepala badan/kadis sederajat Rp 15 juta/bulan, dan seterusnya. Sedangkan tunjangan staf sekitar Rp 2,5 juta. Kesenjangan ini menandakan para pejabat penentu tunjangan ini kurang memperhitungkan azas keadilan hidup orang. ‘’Mestinya melalui perwakilan, suara-suara para pegawai kelas bawah ini didengar oleh para pejabat. Ajak mereka bicara, agar mereka paham kondisi sebenarnya. Karena pegawai bawahan ini juga motor penggerak pemerintahan,'‘ jelasnya.
Politisi asal Lingkungan Sampiang, Kelurahan/Kota Gianyar ini mengingatkan agar pemberian tunjangan untuk staf dengan kajian matang. Terpenting lagi, antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan jajaran pimpinan padu sehingga tak terkesan saling lempar. ‘’Ke depan kami akan minta ada peningkatan tunjangan khusus staf ini,’’ jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar I Wayan Ardhana membenarkan tukes belum cair, namun menolak menanggapi. ‘’Coba bel Sekda, biar saya tak salah. Karena Perbup tentang revisi tukin itu sudah ditandatangani bupati, karena Perbup ini sudah di Sekda,’’ jelasnya.
Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya saat dikonfirmasi via WA-nya, tak menjawab. Wabup Gianyar Made Mahayastra, saat dihubungi terpisah juga enggan berkomentar. ‘’Kayaknya hari ini (Senin kemarin, Red) tunjangan sudah bisa diproses,’’ jelasnya. *lsa
Gaji para staf per bulan itu rata-rata habis untuk biaya hidup sehari-hari. ‘’Tolonglah, bapak-bapak di atas, kalau bisa cepatlah cairkan tunjangan,’’ ujar beberapa pegawai di Gianyar, setengah malu, Senin (12/2).
Sebagaimana diketahui, pencairan tukes ini jadi ruwet dan lamban. Karena Pemkab Gianyar melalui Bappeda Gianyar selaku pendesain tunjangan berpola tukin (tunjangan kinerja) atau berbasis kinerja. Namun, pola penghitungan tukin amat ribet. Maka tukin yang telah berbentuk Perbup Gianyar tertanggal 22 Desember 2017, terpaksa dibatalkan. Kini, Pemkanb kembali memberlakukan tunjangan berbasis beban kerja berupa tukes.
Ketua Komisi I DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengatakan, pihaknya sempat dihubungi oleh sejumlah staf di Pemkab terkait lambannya pencairan tunjangan itu. Para pegawai juga mempertanyakan kesenjangan jumlah tunjangan antara kalangan pejabat dan staf. Misal, Asisten Rp 25 juta, kepala badan/kadis sederajat Rp 15 juta/bulan, dan seterusnya. Sedangkan tunjangan staf sekitar Rp 2,5 juta. Kesenjangan ini menandakan para pejabat penentu tunjangan ini kurang memperhitungkan azas keadilan hidup orang. ‘’Mestinya melalui perwakilan, suara-suara para pegawai kelas bawah ini didengar oleh para pejabat. Ajak mereka bicara, agar mereka paham kondisi sebenarnya. Karena pegawai bawahan ini juga motor penggerak pemerintahan,'‘ jelasnya.
Politisi asal Lingkungan Sampiang, Kelurahan/Kota Gianyar ini mengingatkan agar pemberian tunjangan untuk staf dengan kajian matang. Terpenting lagi, antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan jajaran pimpinan padu sehingga tak terkesan saling lempar. ‘’Ke depan kami akan minta ada peningkatan tunjangan khusus staf ini,’’ jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar I Wayan Ardhana membenarkan tukes belum cair, namun menolak menanggapi. ‘’Coba bel Sekda, biar saya tak salah. Karena Perbup tentang revisi tukin itu sudah ditandatangani bupati, karena Perbup ini sudah di Sekda,’’ jelasnya.
Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya saat dikonfirmasi via WA-nya, tak menjawab. Wabup Gianyar Made Mahayastra, saat dihubungi terpisah juga enggan berkomentar. ‘’Kayaknya hari ini (Senin kemarin, Red) tunjangan sudah bisa diproses,’’ jelasnya. *lsa
Komentar