Pemerintah Jangan Ambil Untung

JAKARTA, NusaBali
Pemerintah jangan ambil untung adanya impor beras. Justru impor beras diharapkan memperhatikan masa panen petani. Jangan sampai langkah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito yang mengimpor puluhan ribu ton beras itu malah mematikan pendapatan petani lokal.

Demikian ditegaskan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli. Menurutnya, kalau perlu banget, juga enggak ada yang keberatan impor. Timingnya  harus diatur. Pas paceklik baru impor.

“Anak SD juga ngerti, masa menterinya harus diajarin anak SD," kata Rizal Ramli, di Serang, Banten, Selasa (13/2).

Menurut Rizal, jika irigasi persawahan dapat ditata dengan baik, Indonesia bisa memanen padi sebanyak tiga kali dalam setahun. Karena, memiliki sinar matahari dan sumber air yang berlimpah.

"Saya minta Mentan, bangun sawah baru dua juta hektare, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera. Di negara lain, kalau enggak ada beras, pemerintahnya bisa jatuh," jelas Rizal Ramli.

Ekonom yang akrab disapa RR ini mengatakan, pemerintah jangan mengambil untung dari impor beras tersebut.

"Jangan jadi raga tega gitu loh, yang penting saya dapat uang dari impor, enggak peduli lah nasib petani gimana," kata RR, sapaan Rizal Ramli, di laman viva.co.id.

Sebelumnya Rizal Ramli ikut angkat bicara soal data pangan, khususnya beras yang selama ini selalu disebut surplus oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Rizal mengungkapkan, data pangan sebenarnya ada bermacam-macam, yaitu dana Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementan, data Kementerian Perdagangan (Kemendag), data Perum Bulog. Sejak dulu, kata dia, yang selalu tidak sinkron adalah data Kementan dengan data Kemendag dan Perum Bulog.
‎‎
"Dari dulu soal beras kan masalah puluhan tahun, data itu macam-macam, data BPS, data Kementan, data Kemendag, data Bulog. Kalau data Kementan cenderung berlebihan, maksudnya kadang-kadang terlalu tinggi. Dari jaman menteri pertanian dulu juga begitu, karena terkait dengan prestasi dia," ujar RR, di Food Station Tjipinang, Jakarta, Senin.

Namun sebaliknya, data Kemendag dan Bulog selalu menyatakan kekurangan stok beras. Sebab, ada kepentingan untuk melalukan impor guna mencari keuntungan.

"Tapi data dari Kemendag, Bulog selalu kekurangan banyak, karena mereka motifnya mau impor. Dan sering ada permainan kalau impor, ada komisi US$ 20-US$ 30 per ton," kata RR.*