Gubernur BI Baru Diharapkan Jago Keuangan Makro
Proses seleksi Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah mulai bergulir. Namun begitu DPR meminta pemerintah tetap berhati-hati memilih sosok pemimpin BI ke depan.
DENPASAR, NusaBali
Karena bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Putu Tutik Kusumawardhani, kepada NusaBali, Rabu (14/2).
Srikandi Partai Demokrat dapil Bali ini menyebutkan Gubernur BI adalah pejabat yang harus berpengalaman memimpin lembaga keuangan makro. Karena terkait dengan kepercayaan pasar. “Sebaiknya orang yang berpengalaman memimpin Lembaga Keuangan Makro. Hal ini penting untuk menjaga respons pasar. Kalau pejabat Gubernur BI tidak positif responsnya oleh pasar, jelas ada dampaknya dengan perekonomian kita,” ujar Tutik.
Sebelumnya ada 4 nama calon gubernur Bank Indonesia yang maju ke Presiden Joko Widodo. Adapun empat nama itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Gubernur BI saat ini, Agus Martowardoyo. “Empat nama itu yang saat ini masuk sebagai calon,” ujar Tutik.
Siapa yang paling layak? Menurut Tutik saat ini sejumlah nama yang sedang digodok presiden belum sampai ke DPR. Sehingga DPR belum bisa berkomentar banyak soal ini. “Secara formal CV masing-masing kandidat yang maju ke Presiden belum sampai ke DPR,” ujar Tutik.
Namun begitu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengharapkan jam terbang kandidat dan masalah pengalaman sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. “Pengalaman memimpin Lembaga Keuangan ini penting, setidaknya butuh kemampuan menganalisa gejolak pasar uang,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi perpajakan dan keuangan ini.
Tutik yang mantan Ketua HIPMI Buleleng menyebutkan sosok Gubernur BI nanti harus orang yang cerdas meredam gejolak dan mampu membuat terobosan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia (BI) selaku pengendali monitor pasar. “Dan yang terpenting memiliki track record bersih dari korupsi dan bebas KKN,” pungkas Tutik. *nat
Karena bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Putu Tutik Kusumawardhani, kepada NusaBali, Rabu (14/2).
Srikandi Partai Demokrat dapil Bali ini menyebutkan Gubernur BI adalah pejabat yang harus berpengalaman memimpin lembaga keuangan makro. Karena terkait dengan kepercayaan pasar. “Sebaiknya orang yang berpengalaman memimpin Lembaga Keuangan Makro. Hal ini penting untuk menjaga respons pasar. Kalau pejabat Gubernur BI tidak positif responsnya oleh pasar, jelas ada dampaknya dengan perekonomian kita,” ujar Tutik.
Sebelumnya ada 4 nama calon gubernur Bank Indonesia yang maju ke Presiden Joko Widodo. Adapun empat nama itu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Gubernur BI saat ini, Agus Martowardoyo. “Empat nama itu yang saat ini masuk sebagai calon,” ujar Tutik.
Siapa yang paling layak? Menurut Tutik saat ini sejumlah nama yang sedang digodok presiden belum sampai ke DPR. Sehingga DPR belum bisa berkomentar banyak soal ini. “Secara formal CV masing-masing kandidat yang maju ke Presiden belum sampai ke DPR,” ujar Tutik.
Namun begitu, anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengharapkan jam terbang kandidat dan masalah pengalaman sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. “Pengalaman memimpin Lembaga Keuangan ini penting, setidaknya butuh kemampuan menganalisa gejolak pasar uang,” ujar mantan Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi perpajakan dan keuangan ini.
Tutik yang mantan Ketua HIPMI Buleleng menyebutkan sosok Gubernur BI nanti harus orang yang cerdas meredam gejolak dan mampu membuat terobosan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia (BI) selaku pengendali monitor pasar. “Dan yang terpenting memiliki track record bersih dari korupsi dan bebas KKN,” pungkas Tutik. *nat
Komentar