Setelah Digeruduk Nasabah, LPD Desa Adat Belumbang Gelar Rapat
Setelah digeruduk warga yang berniat menanyakan perkembangan LPD Desa Adat Belumbang yang macet, pihak Desa Adat Blumbang menggelar rapat pada Minggu (18/2). Rapat juga diadakan pada Sabtu (17/2).
TABANAN, NusaBali
Informasi yang dihimpun, pada rapat Minggu (18/2) yang bertempat di Wantilan Desa Adat Belumbang, telah dilakukan pengumpulan nasabah yang memiliki kredit di LPD tersebut untuk didata kembali, sehingga mempermudah nasabah yang ingin membayar kredit.
Sementara rapat yang digelar Sabtu (17/2), membahas mengenai proses pengembalian dana nasabah oleh pegawai LPD yang sudah mengakui menggunakan dana nasabah sebesar Rp 1,3 Miliar. Rapat ini dihadiri oleh prajuru dan perwakilan masing-masing banjar.
Pantauan di lokasi, rapat dengan para nasabah pada Minggu kemarin selesai sekitar pukul 10.00 Wita. Namun dilakukan koordinasi susulan tetapi awak media tidak diperkenankan meliput, dengan alasan rapat dilakukan dengan prajuru dan tidak untuk dipublikasikan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tabanan Anak Agung Dalem Trisna Ngurah, mengatakan permasalahan itu sudah diketahuinya. Oleh karena itu dia yang menyarankan membuat tim penyelesaian masalah di Desa Belumbang. “Perkembangan nanti kami tanyakan kepada badan pengawas LPD yakni bendesa adat,” ujarnya.
Ditambahkannya, maraknya LPD macet tidak terlepas dari peranan badan pengawas internal yakni bendesa adat ditambah dua orang yang ditunjuk dari masyarakat.
Mengenai LPD di Tabanan yang macet seperti LPD Batungsel, Kecamatan Pupuan, LPD Sunantaya di Kecamatan Penebel, dia mengatakan LPD Batungsel sedang dalam tahap penyelesaian. Sedangkan masalah LPD Sunantaya, pihaknya mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Tabanan. “Kami dipanggil Senin (hari ini) ke Kejaksaan,” tegasnya.
Dia akan terus melakukan pembinaan agar LPD dan koperasi semakin sehat. “Meskipun persyaratan sudah memenuhi sesuai hukum yang ada, tetap kami akan berikan pembinaan,” tandasnya. *d
Informasi yang dihimpun, pada rapat Minggu (18/2) yang bertempat di Wantilan Desa Adat Belumbang, telah dilakukan pengumpulan nasabah yang memiliki kredit di LPD tersebut untuk didata kembali, sehingga mempermudah nasabah yang ingin membayar kredit.
Sementara rapat yang digelar Sabtu (17/2), membahas mengenai proses pengembalian dana nasabah oleh pegawai LPD yang sudah mengakui menggunakan dana nasabah sebesar Rp 1,3 Miliar. Rapat ini dihadiri oleh prajuru dan perwakilan masing-masing banjar.
Pantauan di lokasi, rapat dengan para nasabah pada Minggu kemarin selesai sekitar pukul 10.00 Wita. Namun dilakukan koordinasi susulan tetapi awak media tidak diperkenankan meliput, dengan alasan rapat dilakukan dengan prajuru dan tidak untuk dipublikasikan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tabanan Anak Agung Dalem Trisna Ngurah, mengatakan permasalahan itu sudah diketahuinya. Oleh karena itu dia yang menyarankan membuat tim penyelesaian masalah di Desa Belumbang. “Perkembangan nanti kami tanyakan kepada badan pengawas LPD yakni bendesa adat,” ujarnya.
Ditambahkannya, maraknya LPD macet tidak terlepas dari peranan badan pengawas internal yakni bendesa adat ditambah dua orang yang ditunjuk dari masyarakat.
Mengenai LPD di Tabanan yang macet seperti LPD Batungsel, Kecamatan Pupuan, LPD Sunantaya di Kecamatan Penebel, dia mengatakan LPD Batungsel sedang dalam tahap penyelesaian. Sedangkan masalah LPD Sunantaya, pihaknya mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Tabanan. “Kami dipanggil Senin (hari ini) ke Kejaksaan,” tegasnya.
Dia akan terus melakukan pembinaan agar LPD dan koperasi semakin sehat. “Meskipun persyaratan sudah memenuhi sesuai hukum yang ada, tetap kami akan berikan pembinaan,” tandasnya. *d
Komentar