BPD Didorong Gencar Bangun Perumahan
Peran BPD adalah aksesbilitas dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu keberlanjutan pasokan KPR melalui pemberian berbagai kemudahan dan bantuan pembiayaan.
Dari Rakor Kementerian PUPR
MANGUPURA, NusaBali
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia menjadi agen dan gencar dalam pembangunan perumahan. Selain itu, BPD juga diharapkan berperan lebih aktif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Demikian diungkapkan Direktur Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Lana Winyanti ditemui disela Rapat Koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia di Hotel Ramada Bali Resort, Selasa (20/2).
Menurut Lana Winyanti, dorongan ini untuk mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan Kementerian PUPR. Winyanti pun mengaku Kementerian PUPR mempunyai target untuk meningkatkan pasokan KPR oleh perbankan.
Peran BPD yang dimaksud Winyanti, adalah aksesbilitas dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu keberlanjutan pasokan KPR melalui pemberian berbagai kemudahan dan bantuan pembiayaan. Sehingga nantinya bisa menurunkan angka backlog (jaminan simpanan) perumahan.
Dari data BPS, tahun 2015 angka backlog perumahan secara nasional mencapai yaitu 11,6 juta. Angka ini masih bisa ditambah dengan kebutuhan hunian per tahun yang mencapai 800.000 unit. Sementara dari sisi demand, masih ada masyarakat yang daya belinya terbatas untuk memiliki rumah yaitu yang tergolong MBR.
"Batasan penghasilan MBR saat ini maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 Juta untuk rumah susun. Karena itu, Rakor yang digelar dua hari ini (20-21 Febuari) ini tujuannya mengevaluasi kinerja penyaluran KPR sejahtera oleh BPD, penyampaian strategi peningkatan kapasitas penyaluran KPR Ddan KMK-KP tahun 2018,” tutur Winyanti.
Selama periode 2010-2017, BPD seluruh Indonesia sudah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan, baik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) maupun SBUM sebanyak 16.408 unit rumah. Dari jumlah tersebut, total pembiayaan sebesar Rp 1,93 triliun. Sementara, untuk alokasi dana KPR Subsidi dan SBUM tahun anggaran 2018, kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 6,09 triliun. Untuk KPR FLPP sebesar Rp 2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB sebesar 2,53 Triliun untuk 225.000 unit, SBUM sebesar Rp 1,38 Triliun untuk 344.500 unit
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali I Ketut Artika, pembangunan rumah bersubsidi di Bali hingga 2017 hampir 3.500 unit. Dari jumlah itu terealisasi telah hampir 70 persen. Lokasi yang paling banyak di Buleleng, hampir 1.000 unit, menyusul Jembrana dan Karangasem. “Daerah yang paling potensial untuk dikembangkan saat ini yaitu di kawasan Klungkung dan Bangli," tutur Ketut Artia. *p
MANGUPURA, NusaBali
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia menjadi agen dan gencar dalam pembangunan perumahan. Selain itu, BPD juga diharapkan berperan lebih aktif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Demikian diungkapkan Direktur Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Lana Winyanti ditemui disela Rapat Koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia di Hotel Ramada Bali Resort, Selasa (20/2).
Menurut Lana Winyanti, dorongan ini untuk mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan Kementerian PUPR. Winyanti pun mengaku Kementerian PUPR mempunyai target untuk meningkatkan pasokan KPR oleh perbankan.
Peran BPD yang dimaksud Winyanti, adalah aksesbilitas dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu keberlanjutan pasokan KPR melalui pemberian berbagai kemudahan dan bantuan pembiayaan. Sehingga nantinya bisa menurunkan angka backlog (jaminan simpanan) perumahan.
Dari data BPS, tahun 2015 angka backlog perumahan secara nasional mencapai yaitu 11,6 juta. Angka ini masih bisa ditambah dengan kebutuhan hunian per tahun yang mencapai 800.000 unit. Sementara dari sisi demand, masih ada masyarakat yang daya belinya terbatas untuk memiliki rumah yaitu yang tergolong MBR.
"Batasan penghasilan MBR saat ini maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 Juta untuk rumah susun. Karena itu, Rakor yang digelar dua hari ini (20-21 Febuari) ini tujuannya mengevaluasi kinerja penyaluran KPR sejahtera oleh BPD, penyampaian strategi peningkatan kapasitas penyaluran KPR Ddan KMK-KP tahun 2018,” tutur Winyanti.
Selama periode 2010-2017, BPD seluruh Indonesia sudah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan, baik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) maupun SBUM sebanyak 16.408 unit rumah. Dari jumlah tersebut, total pembiayaan sebesar Rp 1,93 triliun. Sementara, untuk alokasi dana KPR Subsidi dan SBUM tahun anggaran 2018, kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 6,09 triliun. Untuk KPR FLPP sebesar Rp 2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB sebesar 2,53 Triliun untuk 225.000 unit, SBUM sebesar Rp 1,38 Triliun untuk 344.500 unit
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali I Ketut Artika, pembangunan rumah bersubsidi di Bali hingga 2017 hampir 3.500 unit. Dari jumlah itu terealisasi telah hampir 70 persen. Lokasi yang paling banyak di Buleleng, hampir 1.000 unit, menyusul Jembrana dan Karangasem. “Daerah yang paling potensial untuk dikembangkan saat ini yaitu di kawasan Klungkung dan Bangli," tutur Ketut Artia. *p
Komentar