Buleleng Serius Garap Sektor Pertanian
Pemkab Buleleng mulai mewujudkan arah kebijakan pada sektor pertanian berkelanjutan.
Penanganan Disesuaikan Potensi Wilayah
SINGARAJA, NusaBali
Masing-masing wilayah dipetakan berdasar potensi yang dimiliki, guna memudahkan penjabaran program kegiatan. Ini terlihat dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2019, yang tengah dibahas saat ini, sebagai kelanjutan program kegiatan bidang pertanian yang tengah berjalan di tahun 2018. Pembahasan awal ditandai dengan dilaksanakannya konsultasi publik terhadap arah kebijakan tersebut, Kamis (22/2) yang dipusatkan di Gedung Mr Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng.
Konsultasi publik itu dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, menghadirkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap komponen masyarakat. Kegiatan konsultasi publik kemarin juga dirangkai dengan pembukaan Musrenbang tingkat Kecamatan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng, I Gede Dharmaja usai mendampingi Bupati membuka acara mengatakan, dengan konsultasi publik akan muncul masukan-masukan dari komponen masyarakat terkait dengan penyusunan RKPD tahun 2019.
Dikatakan, salah satu pokok kegiatan yang disusun nanti menyangkut pemetaan potensi pertanian di masing-masing wilayah. Dengan pemetaan itu akan mudah memberikan program kegiatan berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir. “Dari konsultasi itu kita akan mendapat masukan, menyangkut potensi pertanian di masing-masing wilayah. Sehingga memudahkan dalam memberikan sentuhan program kegiatan pertanian di wilayah tersebut, misalnya dalam penyediaan bibit,kemudian pemeliharaannya, serta penanganan pasca panennya,” kata Dharmaja.
Menurut Dharmaja dengan RKPD tersebut, masing-masing OPD dapat bersinergi dalam membuat program kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian. Meski demikian, Dharmaja menegaskan, masing-masing OPD tetap melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan tanggungjawabnya. “Sektor masing-masing OPD kan ada, ini tetap jalan,tetapi harus ada prioritas tertentu yang berhubungan dengan sektor pertanian,” ujarnya.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menegaskan, semua OPD harus dapat memahami dan merealisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dengan perencanaan yang matang, sebagai pendekatan teknokratis. Pendekatan itu harus didasari dengan pendekatan partisipatif semua komponen masyarakat melalui konsultasi publik. “Nanti semua OPD dapat memahami dan merealisasikan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, misalnya menyangkut data base, penanganan pasca panen dan mampu juga melihat peluang pasar,” tegasnya.
Bupati juga mengatakan, jika pemerintah telah memetakan potensi dan kendala pertanian dimasing-masing wilayah. Kendala itu misalnya menyangkut ketersediaan air. “Kita sudah melakukan zonasi, bahkan masalah air juga sudah kita hitung, kapan ada air dan berapa banyak volume air yang mengalir, itu semua sudah kita perhitungkan dengan matang sehingga sektor pertanian bisa meningkat,” akunya. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Masing-masing wilayah dipetakan berdasar potensi yang dimiliki, guna memudahkan penjabaran program kegiatan. Ini terlihat dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2019, yang tengah dibahas saat ini, sebagai kelanjutan program kegiatan bidang pertanian yang tengah berjalan di tahun 2018. Pembahasan awal ditandai dengan dilaksanakannya konsultasi publik terhadap arah kebijakan tersebut, Kamis (22/2) yang dipusatkan di Gedung Mr Ketut Pudja, eks Pelabuhan Buleleng.
Konsultasi publik itu dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, menghadirkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap komponen masyarakat. Kegiatan konsultasi publik kemarin juga dirangkai dengan pembukaan Musrenbang tingkat Kecamatan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng, I Gede Dharmaja usai mendampingi Bupati membuka acara mengatakan, dengan konsultasi publik akan muncul masukan-masukan dari komponen masyarakat terkait dengan penyusunan RKPD tahun 2019.
Dikatakan, salah satu pokok kegiatan yang disusun nanti menyangkut pemetaan potensi pertanian di masing-masing wilayah. Dengan pemetaan itu akan mudah memberikan program kegiatan berkelanjutan mulai dari hulu hingga hilir. “Dari konsultasi itu kita akan mendapat masukan, menyangkut potensi pertanian di masing-masing wilayah. Sehingga memudahkan dalam memberikan sentuhan program kegiatan pertanian di wilayah tersebut, misalnya dalam penyediaan bibit,kemudian pemeliharaannya, serta penanganan pasca panennya,” kata Dharmaja.
Menurut Dharmaja dengan RKPD tersebut, masing-masing OPD dapat bersinergi dalam membuat program kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian. Meski demikian, Dharmaja menegaskan, masing-masing OPD tetap melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan tanggungjawabnya. “Sektor masing-masing OPD kan ada, ini tetap jalan,tetapi harus ada prioritas tertentu yang berhubungan dengan sektor pertanian,” ujarnya.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menegaskan, semua OPD harus dapat memahami dan merealisasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dengan perencanaan yang matang, sebagai pendekatan teknokratis. Pendekatan itu harus didasari dengan pendekatan partisipatif semua komponen masyarakat melalui konsultasi publik. “Nanti semua OPD dapat memahami dan merealisasikan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, misalnya menyangkut data base, penanganan pasca panen dan mampu juga melihat peluang pasar,” tegasnya.
Bupati juga mengatakan, jika pemerintah telah memetakan potensi dan kendala pertanian dimasing-masing wilayah. Kendala itu misalnya menyangkut ketersediaan air. “Kita sudah melakukan zonasi, bahkan masalah air juga sudah kita hitung, kapan ada air dan berapa banyak volume air yang mengalir, itu semua sudah kita perhitungkan dengan matang sehingga sektor pertanian bisa meningkat,” akunya. *k19
Komentar