Nelayan Bingung Urus Administrasi Asuransi
Ribuan nelayan di Kabupaten Karangasem kebingungan mengurus syarat administrasi untuk mendapatkan asuransi kecelakaan kerja.
AMLAPURA, NusaBali
Syaratnya mesti membentuk perkumpulan berbadan hukum, lengkap dengan struktur kepengurusan, punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lolos verifikasi, dan persyaratan lainnya.
Ribuan nelayan yang hadir mewakili 4.473 nelayan berasal dari 253 kelompok di empat kecamatan yakni Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Kubu, mengaku kesulitan mengurus badan hukum. Ketua Kelompok Nelayan Mina Jaya, I Nyoman Mangku dari Banjar Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu menilai persyaratannya sangat ruwet. “Bagaimana kalau syarat administrasi itu diurus Dinas Pertanian Karangasem, kan nelayan awam bidang administrasi,” ungkap I Nyoman Mangku, Kamis (22/2).
Ketua Kelompok Nelayan Tirta Nadi, I Wayan Ngetis Rai dari Banjar Amed, Desa Purwekerti, Kecamatan Abang juga menilai untuk mendapatkan asuransi prosesnya panjang. “Sebaiknya Dinas Perikanan Karangasem yang membantu mengurus syarat akta pendirian, kami hanya mengumpulkan syarat yang dibutuhkan,” pintanya. Sementara Kadis Tengah, I Ketut Artama bersedia membantu nelayan, hanya saja, pihak nelayan mesti tetap datang langsung saat mengurus akta pendirian di notaris.
Disebutkan, di Indonesia ada kuota 500.000 nelayan dapat asuransi. Jatah itu dibagi 514 kabupaten/kota. Paling tidak Karangasem diperkirakan dapat 972 jatah. Sedangkan di Karangasem ada 4.473 nelayan berasal dari Kecamatan Manggis 451 nelayan, Karangasem sebanyak 1.391 nelayan, Abang sebanyak 1.654 nelayan, dan Kubu sebanyak 977 nelayan. "Ya nantinya siapa yang daftar lebih awal dan memenuhi syarat, mereka yang dapat asuransi itu dengan premi dibayar pemerintah Rp 100.000 per tahun,” kata Artama. Klaim jika meninggal wajar di luar aktivitas sebagai nelayan mendapatkan Rp 20 juta, Jika mengalami kecelakaan kerja saat melaut klaim Rp 200 juta. *k16
Syaratnya mesti membentuk perkumpulan berbadan hukum, lengkap dengan struktur kepengurusan, punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lolos verifikasi, dan persyaratan lainnya.
Ribuan nelayan yang hadir mewakili 4.473 nelayan berasal dari 253 kelompok di empat kecamatan yakni Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, dan Kecamatan Kubu, mengaku kesulitan mengurus badan hukum. Ketua Kelompok Nelayan Mina Jaya, I Nyoman Mangku dari Banjar Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu menilai persyaratannya sangat ruwet. “Bagaimana kalau syarat administrasi itu diurus Dinas Pertanian Karangasem, kan nelayan awam bidang administrasi,” ungkap I Nyoman Mangku, Kamis (22/2).
Ketua Kelompok Nelayan Tirta Nadi, I Wayan Ngetis Rai dari Banjar Amed, Desa Purwekerti, Kecamatan Abang juga menilai untuk mendapatkan asuransi prosesnya panjang. “Sebaiknya Dinas Perikanan Karangasem yang membantu mengurus syarat akta pendirian, kami hanya mengumpulkan syarat yang dibutuhkan,” pintanya. Sementara Kadis Tengah, I Ketut Artama bersedia membantu nelayan, hanya saja, pihak nelayan mesti tetap datang langsung saat mengurus akta pendirian di notaris.
Disebutkan, di Indonesia ada kuota 500.000 nelayan dapat asuransi. Jatah itu dibagi 514 kabupaten/kota. Paling tidak Karangasem diperkirakan dapat 972 jatah. Sedangkan di Karangasem ada 4.473 nelayan berasal dari Kecamatan Manggis 451 nelayan, Karangasem sebanyak 1.391 nelayan, Abang sebanyak 1.654 nelayan, dan Kubu sebanyak 977 nelayan. "Ya nantinya siapa yang daftar lebih awal dan memenuhi syarat, mereka yang dapat asuransi itu dengan premi dibayar pemerintah Rp 100.000 per tahun,” kata Artama. Klaim jika meninggal wajar di luar aktivitas sebagai nelayan mendapatkan Rp 20 juta, Jika mengalami kecelakaan kerja saat melaut klaim Rp 200 juta. *k16
Komentar