Semua Kader PDIP Diinstruksikan Kawal Pencapresan Jokowi
Pencapresan Jokowi menjadi rekomendasi tunggal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Agung Room Inna The Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar Selatan, 23-25 Februari 2018.
DENPASAR,NusaBali
Intinya, Jokowi dicalonkan kembali sebagai Capres 2019-2024, sementara tandemnya di posisi Caawapres akan diputuskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Kader PDIP di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk kawal dan menangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Rekomendasi tunggal pencapresan Jokowi dibacakan langsung Megawati saat penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Minggu (25/2). "Berdasarkan keputusan tersebut, merekomendasikan dan meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk mengamankan, mengawal, dan menyukseskan Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI,” ujar Megawati.
Megawati juga instruksikan kader PDIP di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan upaya dan pemenangan Jokowi sebagai Capres 2019. “Begitu sampai di daerah masing-masing, segera sosialisasikan ke masyarakat,” tandas Presiden ke-5 RI 2001-2004 ini.
Sedangkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Rakernas III telah sepakat memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Megawati untuk menentukan Capres ke Pilpres 2019. Nah, Jokowi sudah diputuskan jadi Capres 2019. “Untuk Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019, Rakernas III PDI Perjuangan juga telah sepakat memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum buat menentukannya,” ujar Hasto seusai acara penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Minggu kemarin.
Menurut Hasto, pencapresan Jokowi ke Pilpes 2019 akan segera dikomunikasikan dengan partai politik lain yang sebelumnya telah mendeklarasikan pencalonan Jokowi. Saat ini, sudah beredar nama-nama kandidat Cawapres pendamping Jokowi. Bagi Hasto, hal tersebut adalah aspirasi yang harus didengarkan.
”Nama-nama yang muncul sebagai Cawapres merupakan proses demokrasi. Nanti keputusan akhirnya tetap berada di tangan ketua umum. Semuanya dengan mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang dan kesepakatan antara partai koalisi,” tandas Hasto.
Sebelum PDIP menetapkan Jokowi sebagai Capres 2019, ada 4 parpaol parlemen yang telah lebih dulu deklarasikan dukungan terhadap incumbent utuk diusung ke Pilpres 2019, yakni Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Dengan dukungan 5 parpol ini, Jokowi praktis sudah mengantongi modal politik awal 291 kursi DPR RI dan suara total 52,21 persen hasil Pileg 2014.
Rinciannya, 109 kursi DPR RI dengan 18,95 persen suara milik PDIP, 91 kursi DPR RI dengan 14,75 persen suara milik Golkar, 39 kursi DPR RI dengan 6,53 persen suara milik PPP, 36 kursi DPR RI dengan 6,72 persen suara milik NasDen, dan 16 kursi DPR RI dengan 5,26 persen suara milik Hanura. Bahkan, PKB yang punya 47 kursi DPR RI dengan 9,04 persen suara juga potensial masuk barisan pengusung Jokowi.
Dalam Pilpres 2019 mendatang, Jokowi diskenariokan akan kembali tarung head to head melawan Porabowo Subianto. Nantinya, Prabowo akan diusung Gerindra-PAN-PKS. Sedangkan partai papan atas lainnya, Demokrat, belum jelas arah dukungannya.
Sementara, Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan dalam Rakernas III di Sanur, telah dirumuskan tiga kriteria Cawapres pendamping Jokowi untu Pilpes 2019. Pertama, figur Cawapres memiliki 'chemistry' yang cocok dengan Presiden Jokowi. Kedua, figur Cawapres harus mampu menambah elektabilitas di Pemilu 2019. Ketiga, figur Cawapres menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Eriko, tiga kriteria ini dibicarakan dalam Rakernas III PDIP, baik secara formal maupun non formal oleh seluruh peserta. Namun, siapa figur Cawapres yang akan diusung nanti, itu wilayah kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. "Selain itu, penetapan sosok Cawapres harus dibicarakan dengan partai-partai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Saat ini kalau tidak salah ada lima partai yang menyatakan mendukung Jokowi dan tiga partai lagi yang belum memiliki kewenangan mengusung Capres," tandas Eriko di Sanur, Minggu kemarin.
Eriko mengatakan, PDIP idak hanya mengandalkan survei untuk memutuskan siapa Cawapres pendamping Jokowi. Namun, berpegang pada tiga kriteria tadi. Belum tentu figur Cawapres yang elektabilabilitasnya tinggi dari hasil survei, memiliki faktor yang bisa menambah perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019. Belum tentu juga yang bersangkutan cocok dengan partai-partai koalisi. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan survei. Kalau saat ini sudah banyak survei yang memunculkan nama. Tapi, hal itu tidak mempengaruhi keputusan, karena inti keputusan itu ada tiga faktor tadi," katanya.
Sementara itu, PDIP targetkan bisa meraih 140-150 kursi DPR RI dalam Pileg 2019 mendatang. "Melalui survei dari banyak pihak, lalu dikompilasikan, survei kita juga kecenderungannya raih 22-32 persen. Range-nya cukup, kami ambil paling rendah dengan mensimulasikan adanya angka-angka kesalahan. Dilihat dari situ dan melihat elektoral treshold 4 persen, didapatlah angka minimal 140-150 kursi DPR RI," jelas Eriko.
Menurut Eriko, angka itu masih asumsi. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati, berpesan agar pengurus dan kader bekerja keras serta menghindari KKN dalam menentukan para calon anggota legislatif (caleg) ke Pileg 2019. PDIP akan menyusun aturan soal usia para caleg. Dia pun tidak menampik kalau PDIP punya keinginan menarik suara generasi milenial dalam Pemilu 2019.
"Rencananya, peraturan partai selesai pertengahan Maret 2018. Saya belum bisa smpaikan, tapi itu gambaran ada keinginan untuk menjaring kaum muda dan kaum milenial. Ada keinginan menjangkau orang yang potensial, misalnya, yang secara kemampuan finansial sangat terbatas misalnya orang-orang di daerah, yang profesional." *nat
Intinya, Jokowi dicalonkan kembali sebagai Capres 2019-2024, sementara tandemnya di posisi Caawapres akan diputuskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Kader PDIP di seluruh Indonesia pun diinstruksikan untuk kawal dan menangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Rekomendasi tunggal pencapresan Jokowi dibacakan langsung Megawati saat penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Minggu (25/2). "Berdasarkan keputusan tersebut, merekomendasikan dan meminta seluruh kader PDI Perjuangan untuk mengamankan, mengawal, dan menyukseskan Joko Widodo sebagai Calon Presiden RI,” ujar Megawati.
Megawati juga instruksikan kader PDIP di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan upaya dan pemenangan Jokowi sebagai Capres 2019. “Begitu sampai di daerah masing-masing, segera sosialisasikan ke masyarakat,” tandas Presiden ke-5 RI 2001-2004 ini.
Sedangkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Rakernas III telah sepakat memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Megawati untuk menentukan Capres ke Pilpres 2019. Nah, Jokowi sudah diputuskan jadi Capres 2019. “Untuk Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019, Rakernas III PDI Perjuangan juga telah sepakat memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum buat menentukannya,” ujar Hasto seusai acara penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Minggu kemarin.
Menurut Hasto, pencapresan Jokowi ke Pilpes 2019 akan segera dikomunikasikan dengan partai politik lain yang sebelumnya telah mendeklarasikan pencalonan Jokowi. Saat ini, sudah beredar nama-nama kandidat Cawapres pendamping Jokowi. Bagi Hasto, hal tersebut adalah aspirasi yang harus didengarkan.
”Nama-nama yang muncul sebagai Cawapres merupakan proses demokrasi. Nanti keputusan akhirnya tetap berada di tangan ketua umum. Semuanya dengan mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang dan kesepakatan antara partai koalisi,” tandas Hasto.
Sebelum PDIP menetapkan Jokowi sebagai Capres 2019, ada 4 parpaol parlemen yang telah lebih dulu deklarasikan dukungan terhadap incumbent utuk diusung ke Pilpres 2019, yakni Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Dengan dukungan 5 parpol ini, Jokowi praktis sudah mengantongi modal politik awal 291 kursi DPR RI dan suara total 52,21 persen hasil Pileg 2014.
Rinciannya, 109 kursi DPR RI dengan 18,95 persen suara milik PDIP, 91 kursi DPR RI dengan 14,75 persen suara milik Golkar, 39 kursi DPR RI dengan 6,53 persen suara milik PPP, 36 kursi DPR RI dengan 6,72 persen suara milik NasDen, dan 16 kursi DPR RI dengan 5,26 persen suara milik Hanura. Bahkan, PKB yang punya 47 kursi DPR RI dengan 9,04 persen suara juga potensial masuk barisan pengusung Jokowi.
Dalam Pilpres 2019 mendatang, Jokowi diskenariokan akan kembali tarung head to head melawan Porabowo Subianto. Nantinya, Prabowo akan diusung Gerindra-PAN-PKS. Sedangkan partai papan atas lainnya, Demokrat, belum jelas arah dukungannya.
Sementara, Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan dalam Rakernas III di Sanur, telah dirumuskan tiga kriteria Cawapres pendamping Jokowi untu Pilpes 2019. Pertama, figur Cawapres memiliki 'chemistry' yang cocok dengan Presiden Jokowi. Kedua, figur Cawapres harus mampu menambah elektabilitas di Pemilu 2019. Ketiga, figur Cawapres menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Eriko, tiga kriteria ini dibicarakan dalam Rakernas III PDIP, baik secara formal maupun non formal oleh seluruh peserta. Namun, siapa figur Cawapres yang akan diusung nanti, itu wilayah kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati. "Selain itu, penetapan sosok Cawapres harus dibicarakan dengan partai-partai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Saat ini kalau tidak salah ada lima partai yang menyatakan mendukung Jokowi dan tiga partai lagi yang belum memiliki kewenangan mengusung Capres," tandas Eriko di Sanur, Minggu kemarin.
Eriko mengatakan, PDIP idak hanya mengandalkan survei untuk memutuskan siapa Cawapres pendamping Jokowi. Namun, berpegang pada tiga kriteria tadi. Belum tentu figur Cawapres yang elektabilabilitasnya tinggi dari hasil survei, memiliki faktor yang bisa menambah perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019. Belum tentu juga yang bersangkutan cocok dengan partai-partai koalisi. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan survei. Kalau saat ini sudah banyak survei yang memunculkan nama. Tapi, hal itu tidak mempengaruhi keputusan, karena inti keputusan itu ada tiga faktor tadi," katanya.
Sementara itu, PDIP targetkan bisa meraih 140-150 kursi DPR RI dalam Pileg 2019 mendatang. "Melalui survei dari banyak pihak, lalu dikompilasikan, survei kita juga kecenderungannya raih 22-32 persen. Range-nya cukup, kami ambil paling rendah dengan mensimulasikan adanya angka-angka kesalahan. Dilihat dari situ dan melihat elektoral treshold 4 persen, didapatlah angka minimal 140-150 kursi DPR RI," jelas Eriko.
Menurut Eriko, angka itu masih asumsi. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati, berpesan agar pengurus dan kader bekerja keras serta menghindari KKN dalam menentukan para calon anggota legislatif (caleg) ke Pileg 2019. PDIP akan menyusun aturan soal usia para caleg. Dia pun tidak menampik kalau PDIP punya keinginan menarik suara generasi milenial dalam Pemilu 2019.
"Rencananya, peraturan partai selesai pertengahan Maret 2018. Saya belum bisa smpaikan, tapi itu gambaran ada keinginan untuk menjaring kaum muda dan kaum milenial. Ada keinginan menjangkau orang yang potensial, misalnya, yang secara kemampuan finansial sangat terbatas misalnya orang-orang di daerah, yang profesional." *nat
Komentar