Caleg Perempuan Harus di Posisi Strategis

DENPASAR,NusaBali
Rakornas (Rapat Kerja Nasional) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Hotel Aston Denpasar ditutup, Minggu (25/2) siang. Rakornas menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perjuangan keterwakilan perempuan di parlemen. KPPI mendorong pemerintah dan partai politik menominasikan caleg perempuan di posisi nomor 1 pada 30 persen dapil pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Rakornas KPPI yang dihadiri 500 peserta dari 27 provinsi se Indonesia tersebut ditutup Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise didampingi Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati. Ada 8 rekomendasi yang dilahirkan KPPI. Sebanyak 4 rekomendasi untuk pemerintah dan 4 rekomendasi lagi untuk partai politik.

Rekomendasi untuk pemerintah, KPPI mendorong supaya pemerintah memperhatikan dan fasilitasi kebijakan keterwakilan perempuan politik di setiap pemilu dan semua tingkatan. Mendesak pemerintah melakukan pendidikan politik untuk perempuan di tingkat nasional, mendorong pemerintah untuk membiayai sosialisasi caleg perempuan, dan mendesak pemerintah, Bawaslu, KPU mengamankan suara caleg perempuan di semua tingkatan. Rekomendasi soal suara caleg perempuan cukup menjadi pembahasan dalam Rakornas kemarin, karena ditengarai suara caleg perempuan banyak dimakan ‘kucing garong’ dalam dunia politik karena keterbatasan perempuan mengawal suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara). “Rakornas KPPI ini menyiapkan Peta Jalan Sukses menuju Pemilu 2019 bagi anggota KPPI di seluruh tingkatan. Sehingga berbagai upaya kita siapkan, mulai regulasi, strategi dan peningkatan kualitas caleg perempuan. Anggota KPPI yang akan nyaleg harus siapkan diri, pahami aturan kepemiluan, termasuk memiliki peta dan pengawalan suara berbasis TPS,” k
ata Ketua Umum KPPI, Dwi Septiawati dalam Rakornas, kemarin.

Selain itu kata Dwi Septiawati seluruh anggota KPPI di tingkat nasional harus turun nyaleg dari seluruh tingkatan mulai DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI sampai DPD. Hal ini untuk penguatan dan peningkatan daya dobrak perempuan di parlemen, terutama dalam mengawal regulasi tentang keterwakilan perempuan. “Seluruh anggota KPPI di seluruh tingkatan lakukan komunikasi dengan pimpinan parpol supaya perempuan bisa menembus nomor urut yang strategis,” tegas kader PKS ini didampingi Ketua DPD KPPI Provinsi Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati.

Sementara Ketua DPD KPPI Provinsi Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati menegaskan hasil rekomendasi oleh Rakornas KPPI tentu akan dilaksanakan oleh anggota KPPI di Provinsi Bali yang akan maju di Pileg 2019 mendatang. “Rekomendasi Rakornas KPPI ini panduan untuk bertarung di Pileg 2019 nanti, dan kami segera akan matangkan persiapan perempuan yang akan nyaleg di Pileg 2019 di Provinsi Bali,” ujar politisi senior Partai Golkar yang juga pendiri KPPI Bali ini.

KPPI Bali yang kini sudah terbentuk di kabupaten dan kota juga bakal segera merapatkan barisan menghadapi pencalegan di partai politik. “Meskipun kita berbeda partai politik, tetapi dalam urusan pencalegan nanti perempuan politik di Provinsi Bali ingin sejajar dengan politisi pria. Jadi kita harus berupaya keras, pada tahun politik atau moment Pilkada ini sudah menyiapkan diri, rajin turun untuk personal branding,’ tegas mantan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Bali ini.

Sementara Menteri PPPA Yohana kemarin memberikan motivasinya kepada KPPI dalam menghadapi kompetisi di Pileg 2019 mendatang. Untuk peningkatan kualitas SDM anggota KPPI, Menteri PPA siap menggandeng DPP KPPI dan DPD KPPI se Indonesia bersinergi untuk sukses perempuan politik. “Kami siap mengajak DPP KPPI dan DPD KPPI se Indonesia untuk bersinergi meningkatan kualitas SDM anggota KPPI. Salah satunya menyediakan dan fasilitasi pendidikan politik untuk anggota KPPI,” ujar Yohana. *nat