Gus Arda Plh Sekda Provinsi

DENPASAR, NusaBali
Gus Ardha akan bertugas sampai 9 Maret 2018 nanti. Saat ini, Gus Arda menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Bali. Sebelumnya, dia pernah ditugasi Mendagri sebagai Penjabat Bupati Karangasem periode Juli 2015-Februari 2016, menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati (waktu itu) Wayan Geredeg sebelum Pilkada Karangasem 2015.

Gus Ardha mengakui dirinya telah ditunjuk sebagai Plh Sekda Provinsi Bali, Sabtu (3/3) lalu. “Ya, saya baru hari Sabtu ditunjuk jadi Plh Sekda Provinsi Bali. Masa tugas sesuai surat yang saya terima adalah sampai 9 Maret 2018,” ujar Gus Arda saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu (4/3).

Menurut Gus Arda, selaku Plh Sekda, dirinya melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan Provinsi Bali, di mana hanya sebatas proses perputaran surat menyurat saja. Tidak ada kewenangan khusus atau yang sifatnya strategis. “Plh itu hanya sebagai ‘tukang pos’, urusan surat menyurat saja. Ini penugasan, saya harus laksanakan sampai batas waktunya nanti. Apakah akan ada Sekda definitif, saya tidak tahu,” jelas birokrat asal Gumi Sejuk Bangli ini.  

Gus Arda juga mengaku tidak tahu siapa yang akan menjadi Sekda Provinsi Bali definitif, setelah masa jabatan Plh habis, 9 Maret 2018 nanti. “Apakah nanti ada Penjabat Sekda, Plt Sekda, atau Sekda definitif akan turun dari Mendagri, saya terus terang tidak tahu. Pokoknya, jalani saja, nanti tergantung Pak Gubernur,” tandas Gus Arda.

Di sisi lain, berhembus isu penetapan masa tugas Gus Arda sampai 9 Maret 2018 mendatang akan disusul pengisian jabatan Sekda Provinsi Bali yang definitif berdasarkan hasil lelang melalui panitia seleksi (Pansel), hari itu juga. ”Kemungkinan sudah akan ada Sekda terpilih (definitif). Kalau tidak, pasti redaksinya berbeda. Redaksi surat Plh harusnya menugaskan Gus Arda sampai Sekda Provinsi Bali dilantik. Tapi, ini sudah ditetapkan jadi Plh sampai 9 Maret 2018, artinya Sekda definitif sudah ada,” ujar sumber NusaBali, Minggu kemarin.

Betulkah? Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2018, Gubernur bisa menunjuk Plh, Pelaksana Tugas (Plt), dan Penjabat Sekda. “Gubernur bisa ajukan Penjabat Sekda ke Mendagri kalau memang belum turun keputusan tentang hasil seleksi Sekda oleh Pansel. Tapi, untuk pengisian jabatan Sekda supaya tidak vakum, ditunjuk Plh. Konfirmasi ke Pak Agus Arda. Beliau yang ditunjuk,” kata Dewa Mahendra yang dikonfirmasi NusaBali terpisah, Minggu kemarin.

Sejauh ini, Dewa Mahendra belum tahu, kapan nama Sekda Provinsi Bali definitif hasil lelang jabatan akan diturunkan Mendagri. “Hasil seleksi di Pansel, sudah ada 3 besar. Jadi, tunggu dari pusat. Kami belum dapat informasi kapan akan diputuskan Sekda Provinsi Bali,” tandas birokrat asal Singaraja, Buleleng ini.

Berdasarkan proses lelang jabatan yang dilakukan Pansel sebulan lalu, ada 3 kandidat yang dinyatakan lolos sebagai Calon Sekda Provinsi Bali, berkat suksesnya tembus peringkat teratas nilai kumulatif. Mereka masing-masing Dewa Putu Indra, Ketut Lihadnyana, dan I Putu Astawa.

Sesuai hasil kumulatif setelah berakhirnya tes wawancara di Pansel, Dewa Putu Indra menduduki tangga teratas dengan nilai 87,50. Sedangkan Ketut Lihadnyana berada di posisi kedua dengan nilai kumulatif 82,46, disusul I Putu Astawa (peringkat ketiga dengan nilai 81,04). Sementara tiga kandidat lainnya yang ikut seleksi, tersingkir dari arena, yakni Luh Gde Haryani, Ida Bagus Wisnu Ardhana, dan I Wayan Suarjana.

Dewa Made Indra adalah birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang kini menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali). Sedangkan Ketut Lihadnyana adalah birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang kini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali.

Sebaliknya, Putu Astawa adalah birokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar yang kini menjabat Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali. Sementara Luh Gde Haryani adalah birokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang kini menjabat Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Bali. IB Wisnu Ardhana saat ini masih menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Bali. Sedangkan Wayan Suarjana adalah birokrat asal Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Tabanan yang kini menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali. *nat