Optimalisasi JKN, Jembrana Perlu Rp 64 M
Pemkab Jembrana perlu anggaran Rp 64 miliar di tahun 2019 untuk optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di luar penerima JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan JKN Mandiri.
NEGARA, NusaBali
Hal itu terungkap dalam rapat kerja (raker) Komisi C DPRD dengan Dinas Kesehatan Jembrana di DPRD, Selasa (6/3). Selain kesiapan optimalisasi JKN untuk tahun 2019 itu, juga dibahas mengenai evaluasi alokasi Jaminan Kesehatan untuk 70.000 jiwa warga Jembrana sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah yang dianggarkan tahun 2018 ini. Sesuai data terakhir Maret, diketahui alokasi Jaminan Kesehatan melalui PBI daerah, yang khusus menyasar masyarakat kurang mampu it, baru terealisasi 33.923 jiwa.
Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama, menuturkan Pemkab Jembrana sudah siap melaksanakan Instruksi Presiden mengenai optimalisasi JKN. “Sudah ada kesiapan. Tahun ini juga sudah melaksanakan PBI. Tetapi sementara belum semua terserap, dan untuk PBI itu akan kami koordinasikan ke Dinas Sosial, dengan harapan nanti semua terserap untuk 70.000 jiwa,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan Pemkab Jembrana, sambung Susrama, untuk mencover kepesertaan JKN seluruh masyarakat Jembrana, di luar penerima JKN KIS dan JKN Mandiri, memang perlu anggaran mencapai Rp 64 miliar. Namun, apabila ada sharing dari Pemprov Bali, diperkirakan dari APBD Jembrana hanya perlu sekitar Rp 18 miliar. Dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana melakukan konsultasi ke sejumlah daerah yang telah menerapkan optimalisasi JKN, termasuk BPJS Kesehatan pusat, untuk mematangkan optimalisasi JKN di Jembrana. “Akan dimatangkan, dengan harapan tahun 2019, semua masyarakat Jembrana sudah masuk JKN,” ujar politisi PDIP dari Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, ini.
Kepala Dinas Kesehatan Jembrana I Putu Suasta, mengatakan secara umum Jembrana sudah siap menerapkan optimalisasi JKN. Namun terkait anggaran, akan lebih ringan jika ada sharing dengan Pemprov Bali. “Khusus tahun 2018 ini, dari keseluruhan warga Jembrana, sekitar 60 persen sudah tercover JKN, baik yang KIS, Mandiri, dan PIB. Masih tersisa sekitar 40 persen,” ujarnya. *ode
Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama, menuturkan Pemkab Jembrana sudah siap melaksanakan Instruksi Presiden mengenai optimalisasi JKN. “Sudah ada kesiapan. Tahun ini juga sudah melaksanakan PBI. Tetapi sementara belum semua terserap, dan untuk PBI itu akan kami koordinasikan ke Dinas Sosial, dengan harapan nanti semua terserap untuk 70.000 jiwa,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan Pemkab Jembrana, sambung Susrama, untuk mencover kepesertaan JKN seluruh masyarakat Jembrana, di luar penerima JKN KIS dan JKN Mandiri, memang perlu anggaran mencapai Rp 64 miliar. Namun, apabila ada sharing dari Pemprov Bali, diperkirakan dari APBD Jembrana hanya perlu sekitar Rp 18 miliar. Dalam waktu dekat ini, pihaknya berencana melakukan konsultasi ke sejumlah daerah yang telah menerapkan optimalisasi JKN, termasuk BPJS Kesehatan pusat, untuk mematangkan optimalisasi JKN di Jembrana. “Akan dimatangkan, dengan harapan tahun 2019, semua masyarakat Jembrana sudah masuk JKN,” ujar politisi PDIP dari Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, ini.
Kepala Dinas Kesehatan Jembrana I Putu Suasta, mengatakan secara umum Jembrana sudah siap menerapkan optimalisasi JKN. Namun terkait anggaran, akan lebih ringan jika ada sharing dengan Pemprov Bali. “Khusus tahun 2018 ini, dari keseluruhan warga Jembrana, sekitar 60 persen sudah tercover JKN, baik yang KIS, Mandiri, dan PIB. Masih tersisa sekitar 40 persen,” ujarnya. *ode
Komentar