Bupati Giri Prasta Sampaikan LKPJ Tahun 2017
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2017, dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (7/3).
MANGUPURA, NusaBali
Hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dan segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata beserta dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta.
Dalam pidatonya Bupati Giri Prasta menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen LKPJ Bupati Badung tahun 2017 pada 1 Maret lalu berdasarkan surat Nomor 050/1243/SEKRET/BAPPEDA. LKPJ tersebut sebagai gambaran implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama satu tahun, yang bertema ‘Memperkuat Kemandirian Daerah melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah’.
Ada 9 prioritas pembangunan daerah, meliputi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesehatan; pembangunan ekonomi; penataan ruang dan lingkungan hidup; sarana dan prasaran wilayah, perumahan dan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; perlindungan sosial dan pengarustamaan gender; serta pariwisata, pertanian, dan kebudayaan.
Terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemkab Badung telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan serta kursus untuk meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan di bidang pelayanan publik, salah satunya dilakukan pembinaan kepada 16 penyelenggara layanan publik. Termasuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan pengembangan pelayanan berbasis online.
Di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20,08 persen dari total belanja APBD. “Juga dilaksanakan studi kelayakan pengembangan green house di Kabupaten Badung dengan capaian di atas 90 persen, pemasangan 183 CCTV, dan pembangunan Badung Command Centre dan Badung Data Centre,” paparnya.
Di bidang kesehatan, Pemkab Badung menyelenggarakan layanan jaminan kesehatan Krama Basung Sehat (KBS), layanan kesehatan di rumah (home care), dan sebagainya.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 6,79 persen.
Di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, Pemkab Badung melaksanakan 36 paket kegiatan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dengan alokasi dana Rp 40 miliar lebih. “Salah satunya ada program pembangunan taman, penanganan sampah, dan pengadaan bibit tanaman upakara 'Taman Bumi Banten Giri Lestari di Desa Sulangai, Petang,” ujarnya.
Terkait sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, Pemkab Badung melakukan pembangunan jalan dan jembatan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, perumahan untuk 625 RTS, dan permukiman. Terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemkab Badung menggandeng pihak terkait dalam program Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU) dan patroli keamanan dan ketertiban umum. Juga diberdayakan tim reaksi cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana.
Di bidang perlindungan sosial dan pengarustamaan gender, Pemkab Badung melaksanakan program perlindungan dan layanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Termasuk penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjumlah Rp 15 juta kepada 625 RTS. “Sementara, komitmen pengarustamaan gender membawa indeks pembangunan gender pada capaian 75,51 persen pada tahun 2017,” ujarnya.
Terakhir, bidang pariwisata, Pemkab Badung gencar mempromosikan pariwisata ke pasar internasional. Di bidang pertanian, dilakukan subsidi benih, pembinaan petani, penguatan subak, optimalisasi ternak sapi Sobangan, dan pemberdayaan nelayan. Sedangkan, di bidang kebudayaan, Pemkab Badung mendorong optimalisasi peran lembaga adat serta sekaa tradisional. Termasuk renovasi pura, pelaksanaan even berskala internasional. Hal ini dikemas dalam program pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.
Dari program-program tersebut, pendapatan daerah tahun 2017 mencapai Rp 4.937.606.912.412,09, belanja Rp 5.412.294.132.028,13, dan pembiayaan Rp 1.075.636.185.996,97. Pada kesempatan tersebut sekaligus membahas beberapa Ranperda, satu di antaranya adalah Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda inisiatif Dewan tersebut dijabarkan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah I Nyoman Oka Widyanta SH, MH. *asa
Hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dan segenap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata beserta dua wakilnya, I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta.
Dalam pidatonya Bupati Giri Prasta menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan seluruh dokumen LKPJ Bupati Badung tahun 2017 pada 1 Maret lalu berdasarkan surat Nomor 050/1243/SEKRET/BAPPEDA. LKPJ tersebut sebagai gambaran implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama satu tahun, yang bertema ‘Memperkuat Kemandirian Daerah melalui Inovasi dan Pengelolaan Potensi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah’.
Ada 9 prioritas pembangunan daerah, meliputi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesehatan; pembangunan ekonomi; penataan ruang dan lingkungan hidup; sarana dan prasaran wilayah, perumahan dan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; perlindungan sosial dan pengarustamaan gender; serta pariwisata, pertanian, dan kebudayaan.
Terkait tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemkab Badung telah melaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan serta kursus untuk meningkatkan kualitas SDM. Sedangkan di bidang pelayanan publik, salah satunya dilakukan pembinaan kepada 16 penyelenggara layanan publik. Termasuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan pengembangan pelayanan berbasis online.
Di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20,08 persen dari total belanja APBD. “Juga dilaksanakan studi kelayakan pengembangan green house di Kabupaten Badung dengan capaian di atas 90 persen, pemasangan 183 CCTV, dan pembangunan Badung Command Centre dan Badung Data Centre,” paparnya.
Di bidang kesehatan, Pemkab Badung menyelenggarakan layanan jaminan kesehatan Krama Basung Sehat (KBS), layanan kesehatan di rumah (home care), dan sebagainya.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 6,79 persen.
Di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, Pemkab Badung melaksanakan 36 paket kegiatan, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dengan alokasi dana Rp 40 miliar lebih. “Salah satunya ada program pembangunan taman, penanganan sampah, dan pengadaan bibit tanaman upakara 'Taman Bumi Banten Giri Lestari di Desa Sulangai, Petang,” ujarnya.
Terkait sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, Pemkab Badung melakukan pembangunan jalan dan jembatan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, perumahan untuk 625 RTS, dan permukiman. Terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemkab Badung menggandeng pihak terkait dalam program Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU) dan patroli keamanan dan ketertiban umum. Juga diberdayakan tim reaksi cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana.
Di bidang perlindungan sosial dan pengarustamaan gender, Pemkab Badung melaksanakan program perlindungan dan layanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Termasuk penyerahan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjumlah Rp 15 juta kepada 625 RTS. “Sementara, komitmen pengarustamaan gender membawa indeks pembangunan gender pada capaian 75,51 persen pada tahun 2017,” ujarnya.
Terakhir, bidang pariwisata, Pemkab Badung gencar mempromosikan pariwisata ke pasar internasional. Di bidang pertanian, dilakukan subsidi benih, pembinaan petani, penguatan subak, optimalisasi ternak sapi Sobangan, dan pemberdayaan nelayan. Sedangkan, di bidang kebudayaan, Pemkab Badung mendorong optimalisasi peran lembaga adat serta sekaa tradisional. Termasuk renovasi pura, pelaksanaan even berskala internasional. Hal ini dikemas dalam program pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.
Dari program-program tersebut, pendapatan daerah tahun 2017 mencapai Rp 4.937.606.912.412,09, belanja Rp 5.412.294.132.028,13, dan pembiayaan Rp 1.075.636.185.996,97. Pada kesempatan tersebut sekaligus membahas beberapa Ranperda, satu di antaranya adalah Ranperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda inisiatif Dewan tersebut dijabarkan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah I Nyoman Oka Widyanta SH, MH. *asa
1
Komentar