Menhub Masih Kaji Bandara Buleleng

DENPASAR, NusaBali
Komisi III DPRD Bali telah menemui Kementerian Perhubungan (Ke-menhub) di Jakarta, Jumat (9/3), untuk menanyakan kelanjutan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng. Dari pertemuan itu, Kemenhub menyatakan masih mengkaji pembangunan Bandara Buleleng.

Rombongan yang mendatangi Kemenhub di Jakarta, Jumat kemarin, dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba. Hanya saja, mereka gagal bertemu langsung Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Menurut anggota Komisi III DPRD Bali, Ida Bagus Pada Kusuma, yang ikut dalam rombongan, mereka diterima Kasubdit Penataaan Kebandarudaraan Kemenhub, Asri Wahyuni.

Oleh Asri Wahyuni, rombongan Komisi III DPRD Bali hanya diberi penjelasan bahwa Kemenhub masih mengkaji pembangunan Bandara Buleleng. Kemenhub pun meminta masyarakat Bali bersabar menunggu hasil kajian pusat. "Yang jelas, Kemenhub masih melakukan kajian. Kita diminta menunggu hasil kajiannya,” papar politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini saat dikonfirmasi NusaBali per telepon di Jakarta, Jumat sore.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Nengah Tamba, mengatakan Kemenhub sudah anggarkan feasibility study (FS) atau studi kelayakan Rp 4 miliar untuk pembangunan Bandara Buleleng. "Sambil melakukan kajian, Kemenhub anggarkan Rp 4 miliar untuk FS,” jelas Nengah Tamba.

Menurut Tamba, Kemenhub juga mengecek adanya kajian pihak Bank Dunia yang diinformasikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. “Menhub juga kaget dengan informasi pembatalan pembangunan Bandara Buleleng. Itu keterangan yang kami dapat dari Ibu Asri Wahyuni. Yang jelas, tidak ada pembatalan pembangunan Bandara Buleleng. Semua masih dikaji, " tegas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.

Tamba menyebutkan, Kemenhub memastikan akan kawal pembangunan Bandara Buleleng. Pasalnya, rencana pembangunan Bandara Buleleng sudah masuk dalam tata ruang yang digariskan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. " Jadi, Perda Tata Ruang kita di Bali sudah mengatur lokasi Bandara Buleleng. Kami akan kawal ini supaya terwujud, " tandas Tamba.

Sementara, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga telah berangkat ke Jakarta, Jumat siang, dalam rangka memastikan rencana pembangunan Bandara Buleleng. Gubernur Pastika berangkat ke Jakarta hanya didampingi ajudan, sedangkan Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana tidak ikut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan Gubernur Pastika ke Jakarta mau bertemu langsung dengan para pemegang kebijakan. Termasuk Menhub Budi Karya dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Salah satunya langsung melakukan penelusuran soal pembangunan Bandara Buleleng. Pak Gubernur tidak mau ada yang simpang-siur,” jelas Dewa Mahendra secara terpisah di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat kemarin.

Dewa Mahendra menegaskan, persoalan Bandara Buleleng sampai saat ini masih menunggu keputusan Kemenhub. Jadi, tidak ada pembatalan, sebagaimana pembeitaan sebelumnya. "Yang berwenang menentukan lokasi dan memutuskan pembangunan bandara kan Kemenhub. Kita masih perjuangkan pembangunan Bandara Buleleng," ujar birokrat asal Singaraja, Buleleng ini.

Menurut Dewa Mahendra, banyak agenda yang juga akan dilakukan Gubernur Pastika di Jakarta. "Termasuk menyiapkan acara presentasi hasik kajian World Bank dan Universitas Udayana terkait rencana pembangunan Bandara Buleleng di Kementerian Kemaritiman, 12 Maret 2018 nanti," katanya.

Sementara itu, pihak PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti yang selama ini getol perjuangkan agar Bandara Buleleng dibangun di tengah laut, tanggapi dingin pernyataan rivalnya yakni pihak PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari), yang optimistis bandara baru bakal dibangun di daratan Kubutambahan. “Ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal mendapatkan izin penlok (penetapan lokasi)-nya dari Kementerian Perhubungan, apakah bandara di darat atau laut,” ujar Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, Made Mangku, saat dikonfirmasi NusaBali per telepon, Jumat sore.

“Bagi kami (PT BIBU), semua persyarakat sudah dipenuhi. Itu artinya kami tinggal menunggu keputusan dari pusat. Kalau ada pihak lain, ya kami tidak mau mengomentasi dapur mereka. Yang pasti, Pak Gubernur dan DPRD Bali kini sedang berjuang di pusat agar pembangunan bandara baru itu tidak batal. Mari kita dukung bersama,” lanjut mantan pembina olahraga layar ini.

Made Mangku juga mengaku tidak masalah jika pihak lain, dalam hal ini PT Pembari, getol berjuang ke pusat agar bandara baru di Bali Utara dibangun di daratan. “Kita wait and see saja. Ayo kita berjuang bersama-sama. Siapa yang akhirnya nanti mendapatkan izin penloknya, ya mari kita dukung. Jangan ribut-ribut-lah. Tujuan kita yang utama kan bandara baru di Bali Utara jadi dibangun sesuai dengan harapan masyarakat Bali,” katanya.

Sebelumnya, Chairman PT Pembari Ketut Suardhana Linggih mengatakan, sejak rapat koordinasi 4 pihak (Dirjen Perhubungan Udara, Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, dan PT Pembari) telah disepakati dan disetujuai titik koordinat lokasi Bandara Buleleng yang dipilih adalah tidak menggusur pura, tidak menggeser situs sejarah, dan tidak memindahkan pemukiman. “Nah, dari dari FS yang dilakukan lokasi darat yang kami pilih, nantinya tidak ada menggusur pura, situs sejarah maupun pemukiman. Kami sudah menyiapkan lahan 320 haktare untuk satu runway (landasan pacu) dan 650 hektare lahan kalau menggunakan dua runway,” tegas Suardhana.

Suardhana juga memberi alasan, kenapa lebih memilih lokasi bandara di darat. Selain yakin proyek bandara tidak akan menggesar pura, situs sejarah, dan perumahan penduduk, juga dalam pembangunannnya nanti bisa lebih cepat, ekonomis, murah, ramah lingkungan, serta mudah dan efisien dalam pemeliharaannya. *nat,edy