TPA Suwung Disulap Jadi Ecopark
Versi Bappenas, Bali peringkat kedua secara nasional di bawah DKI Jakarta dalam hal capaian indeks pertumbuhan ekonomi inklusif
Bappenasa Survei Dampak Annual Meeting IMF-World Bank bagi Bali
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah mulai berbenah jelang pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Oktober 2018 mendatang. Selain kebut pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung), pemerintah juga garap penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Suwung (Denpasar Selatan). TPA Suwung akan disulap menjadi Ecopark atau taman ekologi yang ramah lingkungan.
Rencana ini terungkap saat Kepala Satuan Kerta (Satker) Kementerian PUPR, Ida Bagus Lanang, bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Rabu (14/3). Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Kadis PU Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi, GM PLN Wilayah Bali Nyoman Suwarjoni Astawa, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, dan Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra.
IB Lanang menyebutkan, sebagian lahan TPA Suwung yang luasnya mencapai 32,36 hektare akan disulap menjadi Ecopark. Sedangkan sisanya akan dimanfaatkan untuk Sanitary Landfill Management dan Waste to Energy.
Menurut IB Lanang, penataan TPA Suwung telah disepakati pemerintah pusat, 27 Desember 2017 lalu. Penataan TPA Suwung---yang sudah beberapa kali ditinjau Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur Pastika dalam persiapan kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting tersebut---diperkirakan menelan dana Rp 250 miliar. “Pengerjaannya dikerjakan sistem multiyears hingga tahun 2019 mendatang,” ujar IB Lanang.
IB Lanang menambahkan, untuk pengerjaan tahap awal, pihaknya menargetkan dapat merampungkan penataan lahan pada TPA Suwung di sisi barat, yang selama ini terlihat dari Jalan Tol Bali Mandara rute Benoa (Denpasar Selatan)-Nusa Dua (Kecamatan Kuta Selatan, Badung)-Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung). “Target kami, kerapian TPA Suwung sudah terbentuk Agustus 2018, menjelang pelaksanaan Pertemuan IMF-World Bank. Secara para-rel, kami juga telah melakukan sosialisasi dan membangun kantor di lapangan,” imbuhnya.
Penataan TPA Suwung itu sendiri dikerjakan setelah kewenangan pengelolaan lahan clear. Menurut IB Lanang, lahan TPA Suwung seluas 32,46 hektare telah diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan kepada Kementerian PUPR. “Kementerian PUPR selanjutnya mendelegasikan kepada Dinas PU Provinsi Bali,” tegas IB Lanang.
Disebutkan, dari total luas lahan TPA Suwung itu, sekitar 22,46 hektare di antaranya akan dihijaukan dengan konsep terasering level tiga, yang dilengkapi dengan pedestrian dan jogging track. Level paling atas dari terasering mencapai ketinggian 47 meter. “Sedangkan sisanya, seluas 10 hektare, akan dikelola sebagai TPA dengan konsep Sanitary Landfill Management dan Waste to Energy,” katanya.
IB Lanang mengingatkan, agar dapat berjalan sesuai rencana, maka penataan TPA Suwung ini harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lokasi yang telah disediakan. Dengan begitu, konsep waste to energy akan terwujud. ”Jika PLTSa tidak segera dibangun, penataan TPA Regional Suwung akan sia-sia dan gunungan sampah akan kembali terjadi,” papar IB Lanang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya lega karena akhirnya ada solusi untuk persoalan penanganan sampah TPA Regional Suwung, yang sempat berlarut-larut. “Penataan TPA Suwung ini segera akan diikuti dengan pembangunan PLTSa di areal yang telah disiapkan,” ujar Pastika.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu kemarin menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Kunjungan ini sebagai bagian upaya analisis dampak ekonomi pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank terhadap Bali dan Indonesia.
Amalia mengatakan, pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi dampak kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank dalam tiga tahap. Pertama, pre event analysis. Tahap kedua, survei terhadap 1.000 responden dan 500 UMKM yang ada di Bali. Tahap ketiga, post event guna mengetahui dampak untuk Bali ke depan, terutama bidang pariwisata. “Dari hasil survei ini, nantinya diharapkan akan menjadi feedback dan data strategis kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” ujar Amalia.
Amalia menambahkan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat dua secara nasional, setelah DKI Jakarta. “Ini menandakan Bali cukup inklusif dibanding provinsi lainnya dan (bisa) menjadi contoh, termasuk kiat-kiatnya,” kata Amalia.
Sementara, Gubernur Pastika merasa yakin Annual Meeting IMF-World Bank yang bakal dihadiri 15.000 peserta ini, akan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Bali dan Indonesia. Terkait posisi Bali yang peringkat dua nasional dalam hal indeks pertumbuhan ekonomi inklusif, menurut Pastika, sejak awal kepemimpinannya selaku Gubernur Bali 10 tahun silam berorientasi inklusif.
“Semua program kita, baik RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) pertama maupun kedua, semuanya pro poor, pro job, pro growth, pro-environment, dan pro culture,” papar Pastika menanggapi pernyataan Amalia dalam pertemuan kemarin.
Pastika menegaskan, di Bali ada tambahan pro democracy, yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar sepekan sekali setiap Minggu pagi, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Menurut Pastika, program PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum, tanpa melalui birokrasi yang rumit.
Menurut Pastika, program-program Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya (2008-2013, 2013-2018) semua masuk dalam kategori inklusif. Misalnya, di bidang ekonomi ada program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, Jamkrida, dan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Sedangkan di bidang pendidikan, kata Pastika, telah dibangun SMAN/SMKN Bali Mandara di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang khusus menerima siswa dari keluarga miskin dan borderline. Lulusan sekolah unggulan ini sudah diterima sejumlah perguruan tinggi favorit di dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk bidang kesehatan, ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara, yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. “Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa disurvei. Program-program inklusif itu tidak pernah di-launching. Kita hanya kerjakan, setelah di akhir tahun baru kita lakukan evaluasi,” jelas Pastika. *nat
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah mulai berbenah jelang pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Oktober 2018 mendatang. Selain kebut pembangunan Underpass Simpang Patung Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung), pemerintah juga garap penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Suwung (Denpasar Selatan). TPA Suwung akan disulap menjadi Ecopark atau taman ekologi yang ramah lingkungan.
Rencana ini terungkap saat Kepala Satuan Kerta (Satker) Kementerian PUPR, Ida Bagus Lanang, bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Rabu (14/3). Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Kadis PU Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi, GM PLN Wilayah Bali Nyoman Suwarjoni Astawa, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, dan Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra.
IB Lanang menyebutkan, sebagian lahan TPA Suwung yang luasnya mencapai 32,36 hektare akan disulap menjadi Ecopark. Sedangkan sisanya akan dimanfaatkan untuk Sanitary Landfill Management dan Waste to Energy.
Menurut IB Lanang, penataan TPA Suwung telah disepakati pemerintah pusat, 27 Desember 2017 lalu. Penataan TPA Suwung---yang sudah beberapa kali ditinjau Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur Pastika dalam persiapan kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting tersebut---diperkirakan menelan dana Rp 250 miliar. “Pengerjaannya dikerjakan sistem multiyears hingga tahun 2019 mendatang,” ujar IB Lanang.
IB Lanang menambahkan, untuk pengerjaan tahap awal, pihaknya menargetkan dapat merampungkan penataan lahan pada TPA Suwung di sisi barat, yang selama ini terlihat dari Jalan Tol Bali Mandara rute Benoa (Denpasar Selatan)-Nusa Dua (Kecamatan Kuta Selatan, Badung)-Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban (Kecamatan Kuta, Badung). “Target kami, kerapian TPA Suwung sudah terbentuk Agustus 2018, menjelang pelaksanaan Pertemuan IMF-World Bank. Secara para-rel, kami juga telah melakukan sosialisasi dan membangun kantor di lapangan,” imbuhnya.
Penataan TPA Suwung itu sendiri dikerjakan setelah kewenangan pengelolaan lahan clear. Menurut IB Lanang, lahan TPA Suwung seluas 32,46 hektare telah diserahkan pengelolaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan kepada Kementerian PUPR. “Kementerian PUPR selanjutnya mendelegasikan kepada Dinas PU Provinsi Bali,” tegas IB Lanang.
Disebutkan, dari total luas lahan TPA Suwung itu, sekitar 22,46 hektare di antaranya akan dihijaukan dengan konsep terasering level tiga, yang dilengkapi dengan pedestrian dan jogging track. Level paling atas dari terasering mencapai ketinggian 47 meter. “Sedangkan sisanya, seluas 10 hektare, akan dikelola sebagai TPA dengan konsep Sanitary Landfill Management dan Waste to Energy,” katanya.
IB Lanang mengingatkan, agar dapat berjalan sesuai rencana, maka penataan TPA Suwung ini harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di lokasi yang telah disediakan. Dengan begitu, konsep waste to energy akan terwujud. ”Jika PLTSa tidak segera dibangun, penataan TPA Regional Suwung akan sia-sia dan gunungan sampah akan kembali terjadi,” papar IB Lanang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya lega karena akhirnya ada solusi untuk persoalan penanganan sampah TPA Regional Suwung, yang sempat berlarut-larut. “Penataan TPA Suwung ini segera akan diikuti dengan pembangunan PLTSa di areal yang telah disiapkan,” ujar Pastika.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu kemarin menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Kunjungan ini sebagai bagian upaya analisis dampak ekonomi pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank terhadap Bali dan Indonesia.
Amalia mengatakan, pihaknya selaku koordinator bersama tim akan melaksanakan studi dampak kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank dalam tiga tahap. Pertama, pre event analysis. Tahap kedua, survei terhadap 1.000 responden dan 500 UMKM yang ada di Bali. Tahap ketiga, post event guna mengetahui dampak untuk Bali ke depan, terutama bidang pariwisata. “Dari hasil survei ini, nantinya diharapkan akan menjadi feedback dan data strategis kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” ujar Amalia.
Amalia menambahkan, dari hasil analisis mengenai Inclusive Economy Grove Indeks (indeks pertumbuhan ekonomi inklusif), Bali menduduki peringkat dua secara nasional, setelah DKI Jakarta. “Ini menandakan Bali cukup inklusif dibanding provinsi lainnya dan (bisa) menjadi contoh, termasuk kiat-kiatnya,” kata Amalia.
Sementara, Gubernur Pastika merasa yakin Annual Meeting IMF-World Bank yang bakal dihadiri 15.000 peserta ini, akan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Bali dan Indonesia. Terkait posisi Bali yang peringkat dua nasional dalam hal indeks pertumbuhan ekonomi inklusif, menurut Pastika, sejak awal kepemimpinannya selaku Gubernur Bali 10 tahun silam berorientasi inklusif.
“Semua program kita, baik RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) pertama maupun kedua, semuanya pro poor, pro job, pro growth, pro-environment, dan pro culture,” papar Pastika menanggapi pernyataan Amalia dalam pertemuan kemarin.
Pastika menegaskan, di Bali ada tambahan pro democracy, yaitu dengan disediakannya sarana Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar sepekan sekali setiap Minggu pagi, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Menurut Pastika, program PB3AS ini menjamin masyarakat bebas berbicara tentang apa saja dan disampaikan secara umum, tanpa melalui birokrasi yang rumit.
Menurut Pastika, program-program Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya (2008-2013, 2013-2018) semua masuk dalam kategori inklusif. Misalnya, di bidang ekonomi ada program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, Jamkrida, dan BUMDes yang sudah terbentuk untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Sedangkan di bidang pendidikan, kata Pastika, telah dibangun SMAN/SMKN Bali Mandara di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang khusus menerima siswa dari keluarga miskin dan borderline. Lulusan sekolah unggulan ini sudah diterima sejumlah perguruan tinggi favorit di dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk bidang kesehatan, ada RS Mata Bali Mandara dan RSUD Bali Mandara, yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan fasilitas berkelas. “Banyak hal-hal menarik yang nanti bisa disurvei. Program-program inklusif itu tidak pernah di-launching. Kita hanya kerjakan, setelah di akhir tahun baru kita lakukan evaluasi,” jelas Pastika. *nat
Komentar