Pastika Dengarkan Paparan Bank Dunia

JAKARTA, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI yang menggelar rapat koordinasi untuk mendengar paparan hasil studi ‘Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative’ yang dilakukan Konsultan Bank Dunia (World Bank). Rakor yang berlangsung, Senin (19/3) di Ruang Rapat Lantai II, Kemenko Kemaritiman RI ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang menyebut pembatalan rencana pembangunan bandara baru di Kawasan Bali Utara. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra SH MH dalam keterangan persnya, Selasa (20/3).

Lebih jauh Dewa Mahendra menerangkan, pertemuan dengan Konsultan Bank Dunia itu dimanfaatkan Gubernur Pastika untuk menyampaikan sejumlah hal terkait dengan hasil studi yang menyebut kalau pembangunan bandara baru kurang feasible. Pastika menilai, studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia hanya mengacu pada aspek ekonomi. Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik dan budaya.

Secara gamblang Pastika menjelaskan bahwa rencana pembangunan bandara baru di Kawasan Bali Utara didasari atas kepentingan yang lebih besar yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara kawasan Bali Selatan dan Bali Utara. Menurutnya, keberadaan bandara di Bali Utara sudah didambakan sejak lama dan telah tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009. Ia meyakini, kehadiran bandara baru itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah Bali secara keseluruhan. "Tak hanya dari segi pendapatan, kreatifitas masyarakat sekitar kawasan juga akan meningkat," imbuhnya. Terkait dengan rekomendasi untuk membangun jalan menembus gunung untuk memperpendek akses Denpasar-Singaraja, Pastika berpendapat bahwa hal itu bisa digarap secara simultan dengan pembangunan bandara baru.

Masih dalam penjelasannya, Pastika juga menyayangkan karena studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia tak melibatkan Pemprov Bali. Karena itu, jika nantinya ada studi ulang, orang nomor satu di Pemprov Bali ini berharap pihak Bank Dunia melibatkan Pemprov dan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling mengetahui pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan.

Setelah menyimak paparan Konsultan Bank Dunia dan penjelasan Gubernur Pastika, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan rapat memutuskan untuk membahas persoalan ini secara lebih intens. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar pekan depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dibatalkan. Alasannya merujuk pada hasil studi World Bank dan Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). “Hasil studinya memang begitu. Saya tadi baru lapor presiden juga, studi yang kami dapat dari World Bank,” kata Luhut kepada Gatra di kompleks Istana Presiden, Jumat (2/3).

Menurut Luhut, ada empat alasan pembatalan pembangunan BIBU. Pertama, kesulitan membangun akses kereta api. “Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi (membangun) jalan memotong gunung dan tol,” ujarnya.

Kedua, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai. Menurut Luhut, Bandara Ngurah Rai akan diperkuat. Bahkan keinginannya adalah membuat runway tambahan.

Ketiga, pemerintah akan memperbanyak tempat parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai. Keempat, pemerintah akan membangun jalur kapal Roro dari pelabuhan Banyuwangi ke Bali Utara. “Roro yang dibangun dari Banyuwangi, langsung ke utara. Sehingga nanti mobil yang masuk ke Denpasar bisa berkurang 30-40 persen. Itu akan membuat trafik lebih baik,” katanya.

Perusahaan asing asal Kanada Kinesis Capital and Investment sebenarnya sudah melakukan feasibilty study dan sudah menyampaikannya kepada Luhut. Luhut mengakui pertemuan tersebut. “Iya memang ketemu sama saya. Tapi kan kita berangkat dari studi. Presiden bilang, kita bekerja semua dasarnya studi. Bukan dasar suka-suka,” katanya. Menurut Luhut, penolakan BIBU bukan karena akan dibangun di laut. Pemerintah hanya mengacu pada hasil studi. *