Piutang RSUD Buleleng Membengkak
Jumlah pasien miskin yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan di RSUD Buleleng meningkat tajam.
Gara-gara Pasien Miskin Tak Mampu Membayar
SINGARAJA, NusaBali
Akibatnya, RSUD harus menanggung beban piutang, tahun 2017 mencapai Rp 900 juta.Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Buleleng mengadakan kunjungan kerja ke RSUD Buleleng, Jumat (23/3) pagi. Kunjungan kerja ini guna memastikan kesiapan RSUD menyambut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana seluruh warga akan ditanggung pemerintah untuk pelayanan kesehatan kelas III. Kunjungan Komisi IV dipimpin Ketua Komisi Gede Wisnaya Wisna bersama anggota I Nyoman Gede Wandira Adi, Made Mangku Ariawan, dan Luh Hesti Ranitasari, diterima oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Buleleng dr Made Mardani bersama jajarannya.
Wadir Keuangan dr Mardani mengungkapkan, piutang di tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, hanya sebesar Rp 300 juta. Salah satu penyebabnya, masih banyak warga miskin yang berobat belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI. “Kalau di tahun 2016, pasien miskin masih bisa menggunakan surat pengantar dari Dinas Sosial, agar mendapat KIS, tapi tahun 2017, surat pengantar itu sudah dihentikan. Sehingga warga miskin itu tidak bisa mendapat KIS, jadi mereka masuk pasien umum,” ungkapnya.
Dalam pelayanannya, warga miskin tersebut memang tidak mampu membayar biaya pelayanan. Meski demikian, pihaknya tidak memaksa pasien bersangkutan membayar, ketika pulang dari perawatan RSUD. “Kami sangat memahami kondisi pasien kurang mampu, sehingga kami memberikan pasien berhutang dengan hanya jaminan KTP dan bisa dibayar sampai pasien tersebut sudah memiliki dana untuk mencicilnya,” terang dr Mardani.
Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna mengaku prihatin dengan kondisi keuangan RSUD Buleleng, dimana masih punya tagihan yang cukup banyak terhadap pasien kurang mampu. Wisnaya Wisna berjanji akan mengupayakan agar Pemkab Buleleng dapat melunasi piutang tersebut. Apalagi, mulai tahun 2019 nanti, seluruh warga kurang mampu akan ditanggung KIS. ”Terhadap pasien yang masih punya utang itu mesti diverifikasi ulang, untuk memastikan memang warga miskin. Nah ini yang perlu nanti dicarikan jalan keluarnya. Kita berharap pemerintah bisa membantu yang bersangkutan. Dan nanti kita perjuangkan di APBD Perubahan,” kata politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Buleleng ini. Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi IV juga sempat mengecek kesiapan alat kesehatan dan bangunan rumah sakit. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Akibatnya, RSUD harus menanggung beban piutang, tahun 2017 mencapai Rp 900 juta.Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Buleleng mengadakan kunjungan kerja ke RSUD Buleleng, Jumat (23/3) pagi. Kunjungan kerja ini guna memastikan kesiapan RSUD menyambut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana seluruh warga akan ditanggung pemerintah untuk pelayanan kesehatan kelas III. Kunjungan Komisi IV dipimpin Ketua Komisi Gede Wisnaya Wisna bersama anggota I Nyoman Gede Wandira Adi, Made Mangku Ariawan, dan Luh Hesti Ranitasari, diterima oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Buleleng dr Made Mardani bersama jajarannya.
Wadir Keuangan dr Mardani mengungkapkan, piutang di tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016, hanya sebesar Rp 300 juta. Salah satu penyebabnya, masih banyak warga miskin yang berobat belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI. “Kalau di tahun 2016, pasien miskin masih bisa menggunakan surat pengantar dari Dinas Sosial, agar mendapat KIS, tapi tahun 2017, surat pengantar itu sudah dihentikan. Sehingga warga miskin itu tidak bisa mendapat KIS, jadi mereka masuk pasien umum,” ungkapnya.
Dalam pelayanannya, warga miskin tersebut memang tidak mampu membayar biaya pelayanan. Meski demikian, pihaknya tidak memaksa pasien bersangkutan membayar, ketika pulang dari perawatan RSUD. “Kami sangat memahami kondisi pasien kurang mampu, sehingga kami memberikan pasien berhutang dengan hanya jaminan KTP dan bisa dibayar sampai pasien tersebut sudah memiliki dana untuk mencicilnya,” terang dr Mardani.
Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna mengaku prihatin dengan kondisi keuangan RSUD Buleleng, dimana masih punya tagihan yang cukup banyak terhadap pasien kurang mampu. Wisnaya Wisna berjanji akan mengupayakan agar Pemkab Buleleng dapat melunasi piutang tersebut. Apalagi, mulai tahun 2019 nanti, seluruh warga kurang mampu akan ditanggung KIS. ”Terhadap pasien yang masih punya utang itu mesti diverifikasi ulang, untuk memastikan memang warga miskin. Nah ini yang perlu nanti dicarikan jalan keluarnya. Kita berharap pemerintah bisa membantu yang bersangkutan. Dan nanti kita perjuangkan di APBD Perubahan,” kata politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Buleleng ini. Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi IV juga sempat mengecek kesiapan alat kesehatan dan bangunan rumah sakit. *k19
1
Komentar