Serikat Pekerja Diminta Awasi Penerapan UMP
Peneliti Bidang Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hanawi mengungkapkan penting peran serikat pekerja dalam pelaksanaan upah minimum di Indonesia.
JAKARTA, NusaBali
Salah satu alasan penyebab belum efektifnya penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP), karena lemahnya 'posisi tawar' serikat pekerja sebagai penyuara aspirasi pekerja Indonesia.
"Ini karena lemahnya bargaining power serikat pekerja. Serikat pekerja sering berjuang dalam penetapan upah minimum, tapi dalam konteks pengawasan di tingkat lapangan masih sangat lemah, karena jarang sekali kita dengar serikat pekerja, bekerja untuk mengawasi pelaksanaan upah minimum itu sendiri," ungkapnya dalam diskusi di Gedung LIPI, Jakarta, Senin (26/3).
Hanawi berpendapat, meskipun peraturan terkait upah minimum provinsi sudah ditetapkan, pelaksanaannya masih ada pelanggaran yang terjadi. "Di Indonesia menarik, ketika upah minimum ditetapkan, tapi ada semacam extension terkait pelaksanaan upah minimum," kata Hanawi dikutip liputan6.
Karena itu, perlu keterlibatan banyak pihak, terutama serikat pekerja sebagai pengawas pelaksanan aturan terkait UMP. Selain itu, kata Hanawi, kesejahteraan pekerja Indonesia dapat ditingkatkan dengan perbaikan di aspek sosial lain. Jadi tidak hanya ditentukan oleh perbaikan upah minimum semata.
"Kalau menurut hemat saya, PP 78 (pengupahan) harus dibarengi dengan perbaikan aspek lain yang bisa memberikan keuntungan bagi pekerja itu sendiri. Misalnya akses terhadap perumahan, akses terhadap transportasi umum yang lebih murah akses terhadap layanan kesehatan," tandasnya.*
Salah satu alasan penyebab belum efektifnya penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP), karena lemahnya 'posisi tawar' serikat pekerja sebagai penyuara aspirasi pekerja Indonesia.
"Ini karena lemahnya bargaining power serikat pekerja. Serikat pekerja sering berjuang dalam penetapan upah minimum, tapi dalam konteks pengawasan di tingkat lapangan masih sangat lemah, karena jarang sekali kita dengar serikat pekerja, bekerja untuk mengawasi pelaksanaan upah minimum itu sendiri," ungkapnya dalam diskusi di Gedung LIPI, Jakarta, Senin (26/3).
Hanawi berpendapat, meskipun peraturan terkait upah minimum provinsi sudah ditetapkan, pelaksanaannya masih ada pelanggaran yang terjadi. "Di Indonesia menarik, ketika upah minimum ditetapkan, tapi ada semacam extension terkait pelaksanaan upah minimum," kata Hanawi dikutip liputan6.
Karena itu, perlu keterlibatan banyak pihak, terutama serikat pekerja sebagai pengawas pelaksanan aturan terkait UMP. Selain itu, kata Hanawi, kesejahteraan pekerja Indonesia dapat ditingkatkan dengan perbaikan di aspek sosial lain. Jadi tidak hanya ditentukan oleh perbaikan upah minimum semata.
"Kalau menurut hemat saya, PP 78 (pengupahan) harus dibarengi dengan perbaikan aspek lain yang bisa memberikan keuntungan bagi pekerja itu sendiri. Misalnya akses terhadap perumahan, akses terhadap transportasi umum yang lebih murah akses terhadap layanan kesehatan," tandasnya.*
1
Komentar