DPRD Cium Ada Bansos 'Bau' Pilkada
‘Ada atau tidaknya’ persekongkolan politik oknum pejabat, pencairan bansos ini jangan sampai jadi amertha matemahan wisya.
GIANYAR, NusaBali
Jajaran DPRD Gianyar mengingatkan kepada pejabat terkait di Pemkab Gianyar untuk tak tergesa-gesa mencairkan bansos (bantuan sosial) ke masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga agar berhati-hati dalam menerima hibah bansos. Kehati-hatian ini amat penting guna mencegah kasus hukum di kemudian hari.
‘’Pencairan hibah bansos ada mekanisme, sistem dan prosedurnya. Jika tergesa-gesa, tentu sangat rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketergesa-gesaan ini (memproses hibah bansos, Red) terjadi, terasa terutama karena menjelang Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018,’’ jelas anggota DPRD Ngakan Ketut Putra, saat berbincang dengan sejumlah wakil rakyat di DPRD Gianyar, Kamis (5/4).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gianyar Made Togog, Ketua Fraksi Golkar Kadek Era Sukadana, Ketua Fraksi Gerindra Tjokorda Gde Putra Pemayun dan anggota Ida Bagus Nyoman Rai, dan lainnya. ‘’’Kasus hukum itu rentan, karena ada terindikasi beberapa proposal yang pencairan dananya terkesan dipaksakan sebelum Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018,’’ tambah Ida Bagus Rai.
Made Togog mengakui, ketergesa-gesaan pencairan dana bansos itu patut diduga ada konspirasi politik antara oknum pejabat eksekutif dengan paslon (pasangan calon) yang akan bertarung pada Pilkada Gianyar 2018. Sebab Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat di Setda Gianyar, jika dibandingkan tahun lalu, hingga Maret 2018, sangat gencar memproses pencairan hibah bansos sebelum Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018. Pihaknya setuju pencairan hibah bansos khusus untuk yadnya baik makarya, ngaben dan sejenisnya, agar dipercepat. Karena kegiatan ini telah dirancang lebih awal dengan mematok hari baik (dewasa ayu). Oleh karena itu, para wakil rakyat ini mengimbau pejabat terkait pencairan bansos mentaati imbauan Bawaslu agar menunda pencairan bansos sampai Pilkada, 27 Juni, usai. Togog mengatakan, DPRD Gianyar akan segera menggelar rapat kerja dengan eksekutif. ‘’Terlepas dari ‘ada atau tidaknya’ persekongkolan politik oknum pejabat, pencairan bansos ini jangan sampai jadi amertha matemahan wisya (makanan yang berkibat meracuni) buat masyarakat. Kan, kasihan,’’ tegas Ngakan Ketut Putra.
Data di Pemkab Gianyar, ada 1.735 proposal hibah bansos dari masyarakat tahun 2018 dengan anggaran APBD Gianyar 2018 Rp 109.977.707.585. Hingga Maret 2018, ada 300 lebih proposal sudah pencairan dana dan dalam proses pencairan dana.
Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat Setda Gianyar I Wayan Wirasa mengatakan, dirinya wajib memproses proposal sepanjang sesuai aturan. Percepatan pencairan bansos ini, khususnya untuk infrastruktur karena masyarakat harus cari tukang, pastikan hari baik, hindari hujan, dan lainnya. Dirinya membantah, percepatan pencairan bansos ini karena ada persekongkolan dengan Paket Aman (Made Mahayastra-AA Gde Mayun,Red). ‘’Ya, wajar ada kecurigaan seperti ini karena tahun politik,’’ jelas pejabat asal Desa Lebih, Gianyar ini.
Dia mengaku berani menanggung segala pahala dari Tuhan pun, jika dirinya bersekongkol politik sebagaimana dituduhkan pihak lain. Dia pun mengakui, pihak-pihak tertentu yang menghubungkan tugasnya dengan mantan Wabup Gianyar Made Mahayastra yang jadi Cabup Paket Aman. ‘’Karena saya pegawai, siapa pun menugasi, saya laksanakan,’’ jelasnya. Untuk diketahui, Wirasa sempat jadi ajudan Mahayastra saat menjabat Wabup Gianyar, lanjut diangkat jadi kabag tersebut.*lsa
Jajaran DPRD Gianyar mengingatkan kepada pejabat terkait di Pemkab Gianyar untuk tak tergesa-gesa mencairkan bansos (bantuan sosial) ke masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga agar berhati-hati dalam menerima hibah bansos. Kehati-hatian ini amat penting guna mencegah kasus hukum di kemudian hari.
‘’Pencairan hibah bansos ada mekanisme, sistem dan prosedurnya. Jika tergesa-gesa, tentu sangat rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketergesa-gesaan ini (memproses hibah bansos, Red) terjadi, terasa terutama karena menjelang Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018,’’ jelas anggota DPRD Ngakan Ketut Putra, saat berbincang dengan sejumlah wakil rakyat di DPRD Gianyar, Kamis (5/4).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gianyar Made Togog, Ketua Fraksi Golkar Kadek Era Sukadana, Ketua Fraksi Gerindra Tjokorda Gde Putra Pemayun dan anggota Ida Bagus Nyoman Rai, dan lainnya. ‘’’Kasus hukum itu rentan, karena ada terindikasi beberapa proposal yang pencairan dananya terkesan dipaksakan sebelum Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018,’’ tambah Ida Bagus Rai.
Made Togog mengakui, ketergesa-gesaan pencairan dana bansos itu patut diduga ada konspirasi politik antara oknum pejabat eksekutif dengan paslon (pasangan calon) yang akan bertarung pada Pilkada Gianyar 2018. Sebab Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat di Setda Gianyar, jika dibandingkan tahun lalu, hingga Maret 2018, sangat gencar memproses pencairan hibah bansos sebelum Pilkada Gianyar, 27 Juni 2018. Pihaknya setuju pencairan hibah bansos khusus untuk yadnya baik makarya, ngaben dan sejenisnya, agar dipercepat. Karena kegiatan ini telah dirancang lebih awal dengan mematok hari baik (dewasa ayu). Oleh karena itu, para wakil rakyat ini mengimbau pejabat terkait pencairan bansos mentaati imbauan Bawaslu agar menunda pencairan bansos sampai Pilkada, 27 Juni, usai. Togog mengatakan, DPRD Gianyar akan segera menggelar rapat kerja dengan eksekutif. ‘’Terlepas dari ‘ada atau tidaknya’ persekongkolan politik oknum pejabat, pencairan bansos ini jangan sampai jadi amertha matemahan wisya (makanan yang berkibat meracuni) buat masyarakat. Kan, kasihan,’’ tegas Ngakan Ketut Putra.
Data di Pemkab Gianyar, ada 1.735 proposal hibah bansos dari masyarakat tahun 2018 dengan anggaran APBD Gianyar 2018 Rp 109.977.707.585. Hingga Maret 2018, ada 300 lebih proposal sudah pencairan dana dan dalam proses pencairan dana.
Kepala Bagian Pengelolaan Bantuan Masyarakat Setda Gianyar I Wayan Wirasa mengatakan, dirinya wajib memproses proposal sepanjang sesuai aturan. Percepatan pencairan bansos ini, khususnya untuk infrastruktur karena masyarakat harus cari tukang, pastikan hari baik, hindari hujan, dan lainnya. Dirinya membantah, percepatan pencairan bansos ini karena ada persekongkolan dengan Paket Aman (Made Mahayastra-AA Gde Mayun,Red). ‘’Ya, wajar ada kecurigaan seperti ini karena tahun politik,’’ jelas pejabat asal Desa Lebih, Gianyar ini.
Dia mengaku berani menanggung segala pahala dari Tuhan pun, jika dirinya bersekongkol politik sebagaimana dituduhkan pihak lain. Dia pun mengakui, pihak-pihak tertentu yang menghubungkan tugasnya dengan mantan Wabup Gianyar Made Mahayastra yang jadi Cabup Paket Aman. ‘’Karena saya pegawai, siapa pun menugasi, saya laksanakan,’’ jelasnya. Untuk diketahui, Wirasa sempat jadi ajudan Mahayastra saat menjabat Wabup Gianyar, lanjut diangkat jadi kabag tersebut.*lsa
Komentar