Dishubkominfo Kaji Perparkiran Berbasis Teknologi
Dishubkominfo Kabupaten Badung sedang mengkaji sisi aturan, struktur, infrastruktur, dan kultur masyarakat, untuk menerapkan parkir berbasis teknologi.
MANGUPURA, NusaBali
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung berencana menerapkan sistem perparkiran berbasis teknologi di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Badung Anak Agung Rai Yuda Dharma, dikonfirmasi pada Kamis (5/4), mengatakan pihaknya saat ini sedang mencari solusi terbaik untuk penataan parkir di Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara. Salah satu solusinya adalah dengan sistem perparkiran berbasis teknologi.
Diakuinya, untuk pengembangan sistem perparkiran ke arah teknologi perlu dilakukan kajian dari beberapa hal seperti dari sisi aturan, struktur, infrastruktur, dan kultur masyarakat. Namun dirinya belum bisa membeberkan sistem perparkiran berbasis teknologi seperti apa yang dimaksudkan.
“Secara teknis parkir berbasis teknologi memerlukan terminal parkir elektronik (TPE) yang terintegrasi dengan aplikasi untuk transasksi. Ada yang mempergunakan parkir meter portabel dan kawasan parkirnya harus ada in dan out-nya. Serta masyarakat harus mempersiapkan kartu e-money, karena transaksinya non tunai. Untuk parkir di tepi jalan umum disebut dengan istilah on street parking, dan tempat khusus parkir disebut dengan istilah off street parking. Hal-hal seperti itu kiranya yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar penerapannya bisa berjalan balik di lapangan,” beber AA Yuda Dharma.
Untuk saat ini perparkiran masih menggunakan sistem perparkiran secara umum, belum berbasis teknologi. Menurutnya, sistem atau pola yang diterapkan masih dengan pola bagi hasil antara pengelola dengan pemkab yang sesuai dengan yang diatur dalam Perbup. Bagi hasil ini yakni antara lembaga kemasyarakatan seperti LPM, desa adat, banjar, Bumdes, dan lembaga masyarakat sejenis lainnya.
Sedangkan area parkir yang difasilitasi Dishub berkaitan dengan retribusi adalah parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, yang pelaksanaannya masih manual dengan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemkab. “Hingga kini sistem perparkiran masih manual. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak dengan cara bagi hasi. Bagi hasilnya 60 persen untuk pengelola, 40 persen untuk pemkab. Semuanya didasari oleh Perbup. Termasuk penentuan zona parkir sesuai dengan satuan ruas parkir yang penetapannya melalui survei oleh tim. Sistem ini sudah berjalan seperti itu sebelumnya dan pengembangannya saat ini pada pengembangan potensi parkir yang diajukan oleh lembaga kemasyarakatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Gusti Agung Made Agung menyatakan belum tahu rencana sistem parkir berbasis teknologi yang dirancang oleh dishubkominfo. “Saya belum tahu seperti apa modelnya. Yang pasti sistem parkir yang baru itu nanti pasti akan disosialisaikan terlebih dahulu. Intinya kami menunggu program tersebut. Nanti kalau program itu dipandang layak oleh Dishub Badung, pasti akan diterapkan,” ucapnya.
Dijelaskannya, sejauh ini pengaturan parkir di Kuta masih dilakukan secara manual dengan menempatkan petugas parkir pada setiap titik parkir yang telah ditentukan. Setiap dua bulan sekali para juru parkir (jukir) diberikan pembinaan dan pengarahan. Dalam penerapamnya selama ini tak ada kendala. Hanya saja, masyarakat yang kurang menaati aturan parkir.
Terkait wacana sistem perparkiran berbasia teknologi ini dirinya berpendapat penerapanya nanti tergantung tempatnya. Kalau diterapkan di pasar kemungkinan bisa, tetapi kalau parkir yang di pinggir jalan agak sulit. “Karena sistem parkir seperti itu yang saya tahu memerlukan tempat yang luas. Sementara ini di Kuta yang menggunakan sistem teknologi baru di mal. Kalau sistem teknologi itu diterapkan di pinggir jalan sepertinya sulit diterapkan. Tapi kita tunggu saja seperti apa sistem itu dari pemerintah. Mungkin ada teknologi yang lain yang bisa diterapkan secara efektif di pinggir jalan,” tandasnya. *p
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung berencana menerapkan sistem perparkiran berbasis teknologi di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Badung Anak Agung Rai Yuda Dharma, dikonfirmasi pada Kamis (5/4), mengatakan pihaknya saat ini sedang mencari solusi terbaik untuk penataan parkir di Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara. Salah satu solusinya adalah dengan sistem perparkiran berbasis teknologi.
Diakuinya, untuk pengembangan sistem perparkiran ke arah teknologi perlu dilakukan kajian dari beberapa hal seperti dari sisi aturan, struktur, infrastruktur, dan kultur masyarakat. Namun dirinya belum bisa membeberkan sistem perparkiran berbasis teknologi seperti apa yang dimaksudkan.
“Secara teknis parkir berbasis teknologi memerlukan terminal parkir elektronik (TPE) yang terintegrasi dengan aplikasi untuk transasksi. Ada yang mempergunakan parkir meter portabel dan kawasan parkirnya harus ada in dan out-nya. Serta masyarakat harus mempersiapkan kartu e-money, karena transaksinya non tunai. Untuk parkir di tepi jalan umum disebut dengan istilah on street parking, dan tempat khusus parkir disebut dengan istilah off street parking. Hal-hal seperti itu kiranya yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar penerapannya bisa berjalan balik di lapangan,” beber AA Yuda Dharma.
Untuk saat ini perparkiran masih menggunakan sistem perparkiran secara umum, belum berbasis teknologi. Menurutnya, sistem atau pola yang diterapkan masih dengan pola bagi hasil antara pengelola dengan pemkab yang sesuai dengan yang diatur dalam Perbup. Bagi hasil ini yakni antara lembaga kemasyarakatan seperti LPM, desa adat, banjar, Bumdes, dan lembaga masyarakat sejenis lainnya.
Sedangkan area parkir yang difasilitasi Dishub berkaitan dengan retribusi adalah parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, yang pelaksanaannya masih manual dengan karcis parkir yang dikeluarkan oleh pemkab. “Hingga kini sistem perparkiran masih manual. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak dengan cara bagi hasi. Bagi hasilnya 60 persen untuk pengelola, 40 persen untuk pemkab. Semuanya didasari oleh Perbup. Termasuk penentuan zona parkir sesuai dengan satuan ruas parkir yang penetapannya melalui survei oleh tim. Sistem ini sudah berjalan seperti itu sebelumnya dan pengembangannya saat ini pada pengembangan potensi parkir yang diajukan oleh lembaga kemasyarakatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Gusti Agung Made Agung menyatakan belum tahu rencana sistem parkir berbasis teknologi yang dirancang oleh dishubkominfo. “Saya belum tahu seperti apa modelnya. Yang pasti sistem parkir yang baru itu nanti pasti akan disosialisaikan terlebih dahulu. Intinya kami menunggu program tersebut. Nanti kalau program itu dipandang layak oleh Dishub Badung, pasti akan diterapkan,” ucapnya.
Dijelaskannya, sejauh ini pengaturan parkir di Kuta masih dilakukan secara manual dengan menempatkan petugas parkir pada setiap titik parkir yang telah ditentukan. Setiap dua bulan sekali para juru parkir (jukir) diberikan pembinaan dan pengarahan. Dalam penerapamnya selama ini tak ada kendala. Hanya saja, masyarakat yang kurang menaati aturan parkir.
Terkait wacana sistem perparkiran berbasia teknologi ini dirinya berpendapat penerapanya nanti tergantung tempatnya. Kalau diterapkan di pasar kemungkinan bisa, tetapi kalau parkir yang di pinggir jalan agak sulit. “Karena sistem parkir seperti itu yang saya tahu memerlukan tempat yang luas. Sementara ini di Kuta yang menggunakan sistem teknologi baru di mal. Kalau sistem teknologi itu diterapkan di pinggir jalan sepertinya sulit diterapkan. Tapi kita tunggu saja seperti apa sistem itu dari pemerintah. Mungkin ada teknologi yang lain yang bisa diterapkan secara efektif di pinggir jalan,” tandasnya. *p
Komentar