HPI Minta Awasi Guide Asing
HPI Bali khawatir para pramuwisata lokal yang punya lisensi nantinya justru kehilangan pekerjaan karena serbuan guide asing
Kemarin 50 Pramuwisata Gerudug Kantor Imigrasi Ngurah Rai
MANGUPURA, NusaBali
Sebanyak 50 orang anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPD Bali mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai di Jalan Raya Perum Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Senin (9/4) pagi. Para pemandu wisata lokal ini, antara lain, menuntut agar dilakukan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing, terutama guide ilegal.
Puluhan guide (pemandu wisata) lokal yang gerudug Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita, dipimpin langsung Ketua DPD HPI Bali, I Nyoman Nuarta. Dengan mengenakan busana adat madya, mereka diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Ngurah Rai, Tomphatar Hasianto.
Seusai pertemuan, Nyoman Nuarta menegaskan puluhan anggota HPI Bali mendatangi Kantor Imigrasi Ngurah Rai selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan orang asing, khususnya tenaga kerja asing termasuk guide asing. Menurut Nuarta, kedatangannya bersama para guide lokal ini untuk membicarakan dua hal penting.
Pertama, untuk menuntaskan kasus pemukulan terhadap salah seorang pemandu wisata di bawah naungan HPI Bali oleh guide asing bahasa Mandarin, 5 April 2018 lalu. “Kami minta kasus tersebut diselesaikan dengan baik, tuntas, lugas, dan memberikan efek jera,” tandas Nuarta.
Nuarta mengatakan kasus pertengkaran antar guide di lapangan sudah sering terjadi dan dilaporkan ke pihak Imigrasi. Namun, respons dari pihak Imigrasi lamban. HPI berupaya mendorong Imigrasi agar segera bertindak. “Kami mendorong Imigrasi untuk menyelesaikan persoalan ini secara pro yustisia. Tidak hanya sebatas deportasi (guide asing yang lakukan pemukulan, Red), tapi harus memprosesnya secara hukum,” pintanya.
Hal kedua yang dibicarakan HPI Bali dengan pihak Imigrasi kemarin, kata Nuarta, adalah langkah ke depan buat menekan potensi terjadi kasus serupa divisi bahasa yang lain. Menurut Nuarta, HPI Bali menaungi guide 11 divisi bahasa. Dari 11 divisi tersebut, yang berpotensi menggunakan guide asing adalah bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Rusia.
“Kami tidak menuduh Imigrasi melakukan hal yang negatif. Kami ingin mendorong agar Imigrasi mengaktualisasi setiap masukan yang diberikan. Kalau Imigrasi tidak mengaktualisasikan pembicaraan hari ini (kemarin), itu perlu dipertanyakan,” tandas Nuarta.
Nuarta memaparkan, ada satu pemodal asal China ingin mengatur semuanya, mulai dari punya tamu sendiri, travel agent sendiri, dan pakai guide sendiri. “Ini artinya mereka sudah mulai melanggar hal yang besar. Tapi, kalau kasus yang terjadi sekarang (insiden pemukulan oleh guide asing, Red) bisa diselesaikan dengan baik, tuntas, lugas, dan membawa efek jera, saya yakin orang asing akan takut.”
Selaku Ketua HPI Bali, Nuarta sangat menyayangkan menjamurnya guide asing ilegal di Pulau Dewata. Sedangkan guide lokal harus mengikuti ketentuan-ketentuan yuridis. Padahal, sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur bahwa hanya orang Indonesia yang bisa menjadi pramuwisata. Selain itu, seorang pramuwisata juga harus mengikuti pendidikan uji budaya, sertifikasi uji kompetesi, dan persyaratan lainnya.
“Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 itu, tidak ada tercantum orang asing bisa menjadi pramuwisata. Jadi, dalam kasus ini, mereka telal melanggar banyak hal. Meskipun orang asing memiliki perusahaan travel, tapi mereka tidak boleh mepekerjakan orang asing untuk menjadi guide. Jadi, kami dorong agar pengawasan dan penindakan oleh Imigrasi ditingkatkan, hingga mampu meberi efek jera,” tegas Nuarta.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan Imigrasi adalah target kunjungan wisatawan ke Indonesia yang semakin meningkat. Pasar China merupakan skala prioritas Presiden Jokowi. Persoalannya, saat ini masih kekurangan 3.000 guide Mandarin. Nah, kekurangan ini bisa dimanfaatkan oleh guide ilegal asing sebagai peluang. Jika nanti guide asing terlau banyak, bisa-bisa guide lokal yang berlesensi justru tidak dapat pekerjaan.
Menurut Nuarta, HPI Bali selama ini merekrut guide sesuai dengan kebutuhan pasar. “Sebetulnya kami tidak mengejar volume. Dari pihak Asita mengatakan masih kekurangan guide 3.000-an orang. Tapi, hitungan kami berbeda. HPI sendiri merekrut 300-400 orang guide per tahun. Jumlah total guide yang bernaung di bawah HPI Bali saat ini sekitar 9.000 orang. Terbanyak guide bahasa Inggris, kedua bahasa Mandarin, disusul bahasa Korea, dan bahasa Jepang,” ujar Nuarta. “Yang paling banyak terjadi masalah adalah guide bahasa Mandarin,” imbuhnya.
Bagaimana Imigrasi? Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Ngurah Rai, Tomphatar Hasianto, enggan banyak komentar terkait pertemuan dengan puluhan anggota HPI Bali kemarin. "Silakan konfirmasi ke bagian informasi ya," elaknya. Tapi, saat dikonfirmasi ke bagian informasi, mereka mengatakan tak ada pelimpahan untuk memberikan keterangan pers. *p
MANGUPURA, NusaBali
Sebanyak 50 orang anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPD Bali mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai di Jalan Raya Perum Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Senin (9/4) pagi. Para pemandu wisata lokal ini, antara lain, menuntut agar dilakukan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing, terutama guide ilegal.
Puluhan guide (pemandu wisata) lokal yang gerudug Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita, dipimpin langsung Ketua DPD HPI Bali, I Nyoman Nuarta. Dengan mengenakan busana adat madya, mereka diterima oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Ngurah Rai, Tomphatar Hasianto.
Seusai pertemuan, Nyoman Nuarta menegaskan puluhan anggota HPI Bali mendatangi Kantor Imigrasi Ngurah Rai selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan orang asing, khususnya tenaga kerja asing termasuk guide asing. Menurut Nuarta, kedatangannya bersama para guide lokal ini untuk membicarakan dua hal penting.
Pertama, untuk menuntaskan kasus pemukulan terhadap salah seorang pemandu wisata di bawah naungan HPI Bali oleh guide asing bahasa Mandarin, 5 April 2018 lalu. “Kami minta kasus tersebut diselesaikan dengan baik, tuntas, lugas, dan memberikan efek jera,” tandas Nuarta.
Nuarta mengatakan kasus pertengkaran antar guide di lapangan sudah sering terjadi dan dilaporkan ke pihak Imigrasi. Namun, respons dari pihak Imigrasi lamban. HPI berupaya mendorong Imigrasi agar segera bertindak. “Kami mendorong Imigrasi untuk menyelesaikan persoalan ini secara pro yustisia. Tidak hanya sebatas deportasi (guide asing yang lakukan pemukulan, Red), tapi harus memprosesnya secara hukum,” pintanya.
Hal kedua yang dibicarakan HPI Bali dengan pihak Imigrasi kemarin, kata Nuarta, adalah langkah ke depan buat menekan potensi terjadi kasus serupa divisi bahasa yang lain. Menurut Nuarta, HPI Bali menaungi guide 11 divisi bahasa. Dari 11 divisi tersebut, yang berpotensi menggunakan guide asing adalah bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Rusia.
“Kami tidak menuduh Imigrasi melakukan hal yang negatif. Kami ingin mendorong agar Imigrasi mengaktualisasi setiap masukan yang diberikan. Kalau Imigrasi tidak mengaktualisasikan pembicaraan hari ini (kemarin), itu perlu dipertanyakan,” tandas Nuarta.
Nuarta memaparkan, ada satu pemodal asal China ingin mengatur semuanya, mulai dari punya tamu sendiri, travel agent sendiri, dan pakai guide sendiri. “Ini artinya mereka sudah mulai melanggar hal yang besar. Tapi, kalau kasus yang terjadi sekarang (insiden pemukulan oleh guide asing, Red) bisa diselesaikan dengan baik, tuntas, lugas, dan membawa efek jera, saya yakin orang asing akan takut.”
Selaku Ketua HPI Bali, Nuarta sangat menyayangkan menjamurnya guide asing ilegal di Pulau Dewata. Sedangkan guide lokal harus mengikuti ketentuan-ketentuan yuridis. Padahal, sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur bahwa hanya orang Indonesia yang bisa menjadi pramuwisata. Selain itu, seorang pramuwisata juga harus mengikuti pendidikan uji budaya, sertifikasi uji kompetesi, dan persyaratan lainnya.
“Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 itu, tidak ada tercantum orang asing bisa menjadi pramuwisata. Jadi, dalam kasus ini, mereka telal melanggar banyak hal. Meskipun orang asing memiliki perusahaan travel, tapi mereka tidak boleh mepekerjakan orang asing untuk menjadi guide. Jadi, kami dorong agar pengawasan dan penindakan oleh Imigrasi ditingkatkan, hingga mampu meberi efek jera,” tegas Nuarta.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan Imigrasi adalah target kunjungan wisatawan ke Indonesia yang semakin meningkat. Pasar China merupakan skala prioritas Presiden Jokowi. Persoalannya, saat ini masih kekurangan 3.000 guide Mandarin. Nah, kekurangan ini bisa dimanfaatkan oleh guide ilegal asing sebagai peluang. Jika nanti guide asing terlau banyak, bisa-bisa guide lokal yang berlesensi justru tidak dapat pekerjaan.
Menurut Nuarta, HPI Bali selama ini merekrut guide sesuai dengan kebutuhan pasar. “Sebetulnya kami tidak mengejar volume. Dari pihak Asita mengatakan masih kekurangan guide 3.000-an orang. Tapi, hitungan kami berbeda. HPI sendiri merekrut 300-400 orang guide per tahun. Jumlah total guide yang bernaung di bawah HPI Bali saat ini sekitar 9.000 orang. Terbanyak guide bahasa Inggris, kedua bahasa Mandarin, disusul bahasa Korea, dan bahasa Jepang,” ujar Nuarta. “Yang paling banyak terjadi masalah adalah guide bahasa Mandarin,” imbuhnya.
Bagaimana Imigrasi? Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Ngurah Rai, Tomphatar Hasianto, enggan banyak komentar terkait pertemuan dengan puluhan anggota HPI Bali kemarin. "Silakan konfirmasi ke bagian informasi ya," elaknya. Tapi, saat dikonfirmasi ke bagian informasi, mereka mengatakan tak ada pelimpahan untuk memberikan keterangan pers. *p
1
Komentar