Sempat Terjadi Keterlambatan

DENPASAR, NusaBali
Setelah minggu lalu sekolah jenjang SMK yang menjalani Ujian Nasional (UN), kini giliran siswa SMA yang menjalani UNBK selama empat hari ke depan, 9-12 April 2018. Di Provinsi Bali, hampir semua mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kecuali enam sekolah SMA di Kabupaten Karangasem yang masih menggunakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). Pelaksanaan UN pada hari pertama di Kota Denpasar, sempat terjadi keterlambatan sekitar 15 menit.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Bali, jumlah peserta UN jenjang SMA/MA tahun 2018 sebanyak 30.164 orang, serta SMA Luar Biasa (SMALB) sebanyak 91 orang. Jumlah sekolah pelaksana UNBK untuk SMA/MA sebanyak 178 sekolah (29.376 siswa), sedangkan sekolah pelaksana UNKP sebanyak 6 sekolah dengan jumlah siswa 788 orang.

Dari pantauan NusaBali di sejumlah SMA negeri dan swasta di Denpasar, pagi kemarin, pelaksanaan ujian terpantau lancar. Meski diakui Kepala SMAN 1 Denpasar, I Made Ridha SPd MPd, pada pelaksanaan UNBK sesi pertama Senin kemarin, sempat terjadi keterlambatan sekitar 15 menit masuknya token (kode-kode pusat) untuk bisa terkoneksi. “Saya komunikasi dengan kepala sekolah yang lain, ternyata sama juga mengalami hal demikian. Meski terlambat 15 menit, waktu pelaksanaan UN tetap sama, selama 2 jam. Jadinya waktu selesainya mundur 15 menit,” ujarnya.

SMAN 1 Denpasar termasuk sekolah yang melaksanakan UNBK secara mandiri, karena seluruh komputer yang dipakai UNBK adalah milik sendiri. Pihak sekolah menyiapkan 175 komputer di lima ruangan dan enam server untuk pelaksanaan UNBK 2018. UNBK di Smansa diikuti oleh 487 siswa dari Jurusan IPA dan IPS. Pelaksanaan UNBK dibagi menjadi tiga sesi yakni pukul 07.30-09.30 Wita, 10-30-12030 Wita, dan 14.00-1600 Wita. “Kami sudah ketiga kalinya ikut UNBK. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kami masih ada menyewa komputer, tapi untuk tahun ini sebanyak 175 komputer merupakan milik sekolah. Ke depannya, selain UNBK komputer ini bisa digunakan untuk penerapan e-Learning dan mengadakan ulangan umum memakai komputer,” jelasnya.

Lain halnya dengan sekolah swasta SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar. Ini merupakan kali pertamanya mereka melaksanakan UNBK karena diwajibkan pemerintah. Kepala SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, I Made Budiadnyana, mengaku sekolah menyewa sebanyak 192 komputer dari tempat persewaan di Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini, pihaknya menyewa sepenuhnya fasilitas komputer.

“UNBK kali ini diikuti oleh 482 siswa dari jurusan IPA dan IPS. Karena aturan UNBK adalah sepertiga dari jumlah siswa, maka kami menyewa 192 komputer untuk pelaksanaan selama tiga sesi setiap harinya. Kami punya 40 komputer tapi tidak digunakan,” jelasnya.

Meski ada opsi numpang UNBK ke sekolah lain, namun jumlah fasilitas di sekolah yang akan dituju memiliki fasilitas komputer sedikit. Sehingga pihaknya memutuskan untuk sekalian menyewa seluruhnya.

Karena merupakan sekolah swasta, pihaknya sudah jauh-jauh hari berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait pembiayaan sarana komputer untuk mendukung pelaksanaan UNBK tersebut. “Ya biar tidak memfokuskan orang tua siswa soal biaya, kami sudah jauh-jauh hari berkomunikasi. Bagi saya sudah sangat standarlah untuk biaya penyewaan,” ujarnya.

Meski keadaanya demikian, pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah menerapkan UNBK untuk tahun-tahun selanjutnya. “Menurut saya dari segi pembiayaan kami lihat memang meningkat hampir 100 persen jika dibanding biaya UNKP dulu. Tapi kita harus dukung program pemerintah, karena banyak positifnya, meskipun Ujian Nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan,” katanya sembari berharap ke depannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat dimanfaatkan untuk pembelian komputer bagi sekolah-sekolah swasta.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani sempat memantau pelaksanaan UNBK di kedua sekolah tersebut. Menurut TIA, bagi sekolah-sekolah yang keterbatasan sarana komputer, dapat memanfaatkan komputer di sekolah lainnya. Misalnya untuk kali ini karena UN jenjang SMA, maka pihak SMA dapat meminjam di SMK maupun SMP lainnya, demikian pula sebaliknya.

“Hal mendasar yang diharapkan Kemendikbud dengan pelaksanaan UNBK ini adalah untuk menghadirkan pendidikan yang berintegritas, baik pihak sekolah maupun para siswanya. Anak-anak didik yang diharapkan adalah yang adil, jujur, dan bertanggung jawab atau dengan kata lain anak-anak yang penuh dengan kemuliaan,” ujar TIA.

Disinggung mengenai masih adanya sekolah yang UNKP, kata TIA, karena sekolah tersebut memiliki jumlah siswa cukup banyak dan tidak bisa dititipkan di dua tempat. “Beberapa SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem tidak bisa melaksanakan UNBK, karena data kompilasi SMA dan SMK sudah harus diserahkan Desember 2017 ke Kemendikbud. Soal-soal untuk UNKP juga sudah didistribusikan ke Karangasem beberapa hari lalu,” tandasnya. *ind