'UNBK Lebih Efisien dan Tak Ada Lagi Kebocoran Soal'
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah SMA di Provinsi Bali.
ORI Perwakilan Bali Pantau UN SMA
DENPASAR, NusaBali
Selama dua hari pemantauan, belum ditemukan kendala berarti yang mengganggu pelaksanaan UN yang kali ini diwajibkan UNBK oleh pemerintah pusat.
“Masih ditemukan pengawas bawa HP. Ada juga yang mengobrol di luar ruangan. Kalau dari pelaksanaan UNBK, ada kendala-kendala teknis seperti keterlambatan koneksi, tapi bukan kendala yang berarti hingga mengganggu pelaksaan UNBK,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Selasa (10/4).
Pihaknya melakukan pantauan di sejumlah kabupaten, diantaranya Kabupaten Gianyar di SMAN 1 Blahbatuh, SMA PGRI Blahbatuh, SMAN 1 Gianyar, dan SMA Dwijendra Gianyar. Sedangkan di Kabupaten Badung di SMAN 1 Kuta, SMAN Kuta Utara, dan SMA Budi Utomo. Sementara di Denpasar menyasar SMA Kristen Harapan dan SMAN 2 Denpasar, serta di Kabupaten Bangli di dua tempat, yakni SMAN 1 Bangli dan SMA Gurukula Bangli. “Besok (hari ini, red) akan dilanjutkan dengan kabupaten lainnya yakni Tabanan dan Klungkung,” ungkapnya.
Umar menilai, pelaksanaan UNBK di tingkat SMA/SMK yang kini diwajibkan pemerintah cukup efektif mengurangi kebocoran soal. Hampir banyak perbedaannya dengan tahun lalu yang masih bisa menggunakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). “Tahun-tahun sebelumnya kita masih temukan heboh soal sebaran kunci jawaban. Sekarang jauh berkurang, karena siswa ujian pakai komputer, jadi tidak terpengaruh dengan kunci jawaban semacam itu lagi,” katanya.
UNBK menurut Umar memberi sejumlah dampak positif. Dari segi anggaran, penyelenggaraan UN menggunakan komputer dirasa lebih efisien dibanding UNKP yang menelan biaya lebih besar untuk penyediaan kertas. Meski diakui, UNBK berat di awal untuk pengadaan fasilitas komputer, namun nantinya bisa digunakan setiap tahunnya. Kedua, UNBK berdampak pada potensi kebocoran soal yang sangat minim, karena soal pada komputer sangat rahasia dan hanya diketahui oleh peserta ujian yang bersangkutan. “Melalui UNBK, tentu semakin mengurangi tekanan psikologis siswa, karena dia akan fokus pada pekerjaannya, dan tidak tergantung pada orang lain, apalagi terpengaruh kunci jawaban. Mereka lebih percaya diri,” imbuhnya.
Umar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali mampu melaksanakan UNBK hampir 100 persen, meski masih ada beberapa sekolah di Karangasem yang melaksanakan UNKP. Pada tahun-tahun mendatang, Umar mengharapkan Bali bisa 100 persen UNBK. *ind
DENPASAR, NusaBali
Selama dua hari pemantauan, belum ditemukan kendala berarti yang mengganggu pelaksanaan UN yang kali ini diwajibkan UNBK oleh pemerintah pusat.
“Masih ditemukan pengawas bawa HP. Ada juga yang mengobrol di luar ruangan. Kalau dari pelaksanaan UNBK, ada kendala-kendala teknis seperti keterlambatan koneksi, tapi bukan kendala yang berarti hingga mengganggu pelaksaan UNBK,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Selasa (10/4).
Pihaknya melakukan pantauan di sejumlah kabupaten, diantaranya Kabupaten Gianyar di SMAN 1 Blahbatuh, SMA PGRI Blahbatuh, SMAN 1 Gianyar, dan SMA Dwijendra Gianyar. Sedangkan di Kabupaten Badung di SMAN 1 Kuta, SMAN Kuta Utara, dan SMA Budi Utomo. Sementara di Denpasar menyasar SMA Kristen Harapan dan SMAN 2 Denpasar, serta di Kabupaten Bangli di dua tempat, yakni SMAN 1 Bangli dan SMA Gurukula Bangli. “Besok (hari ini, red) akan dilanjutkan dengan kabupaten lainnya yakni Tabanan dan Klungkung,” ungkapnya.
Umar menilai, pelaksanaan UNBK di tingkat SMA/SMK yang kini diwajibkan pemerintah cukup efektif mengurangi kebocoran soal. Hampir banyak perbedaannya dengan tahun lalu yang masih bisa menggunakan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP). “Tahun-tahun sebelumnya kita masih temukan heboh soal sebaran kunci jawaban. Sekarang jauh berkurang, karena siswa ujian pakai komputer, jadi tidak terpengaruh dengan kunci jawaban semacam itu lagi,” katanya.
UNBK menurut Umar memberi sejumlah dampak positif. Dari segi anggaran, penyelenggaraan UN menggunakan komputer dirasa lebih efisien dibanding UNKP yang menelan biaya lebih besar untuk penyediaan kertas. Meski diakui, UNBK berat di awal untuk pengadaan fasilitas komputer, namun nantinya bisa digunakan setiap tahunnya. Kedua, UNBK berdampak pada potensi kebocoran soal yang sangat minim, karena soal pada komputer sangat rahasia dan hanya diketahui oleh peserta ujian yang bersangkutan. “Melalui UNBK, tentu semakin mengurangi tekanan psikologis siswa, karena dia akan fokus pada pekerjaannya, dan tidak tergantung pada orang lain, apalagi terpengaruh kunci jawaban. Mereka lebih percaya diri,” imbuhnya.
Umar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali mampu melaksanakan UNBK hampir 100 persen, meski masih ada beberapa sekolah di Karangasem yang melaksanakan UNKP. Pada tahun-tahun mendatang, Umar mengharapkan Bali bisa 100 persen UNBK. *ind
Komentar