‘Persulit Perizinan, Daerah Kena Sanksi'

DENPASAR, NusaBali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Bali tidak mempersulit proses perizinan, demi menciptakan iklim usaha yang sehat di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahkan ancam akan jatuhkan sanksi kepada kepala daerah dan jajarannya yang ketahuan mempersulit perizinan dan pelayanan kepada masyarakat.

Warning ini disampaikan Dirjen Bina Pemerintahan Daerah (PMD) Kemendagri, Nata Irawan, saat acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Kamis (12/4). Musrenbang yang dibuka langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika kemarin dihadiri pula anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, anggota DPD RI Dapil Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Dirjen Bappenas Rudi Prawiranata, Se-kda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta para Bupati/Wakil Bupati se-Bali.

Nata Irawan menegaskan, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah wanti-wanti tidak boleh ada proses berbelit dan menghambat dalam perizinan serta pelayanan publik di daerah. “Kepala daerah yang tidak melakukan tugas-tugas layanan dengan baik, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi itu berupa ditundanya atau tidak diberikan hak-hak keuangannya selama 6 bulan,” tegas Nata Irawan.

Menurut Nata Irawan, pelayanan satu pintu bagi perizinan dan non perizinan dari tahapan permohonan sebuah dokumen perizinan oleh masyarakat di kabupaten/kota telah mengoptimalkan dan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan iklim usaha yang baik. “Mendagri perintahkan mencabut 3.150 Perda yang hambat iklim usaha. Mendagri juga mencabut 50 Permendagri untuk memberikan peluang kepada pihak-pihak memudahkan mendapatkan layanan,” katanya dalam Musrenbang yang dipandu Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra.

Nata Irawan menyebutkan, saat ini Bali digemparkan oleh isu soal pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan, dan mempersempit kesenjangan adalah PR (pekerjaan rumah) yang belum terselesaikan.

Sementara, Dirjen Bappenas Rudy Prawiranata megatakan tidaklah benar pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedikit melemah dan diberitakan sejumlah media turun dari 5,01 persen menjadi 4,95 persen. “Itu tidak benar. Angka yang diberitakan di sejumlah media itu karena para pelaku ekonomi menengah ke atas sedang melakukan penghematan, guna mengantisipasi dampak ekonomi global yang melemah,” ujar Rudy Prawiranata.

Rudy menyebutkan, perekonomian secara nasional dan Provinsi Bali mengalami pasang suru, akibat dampak erupsi Gunung Agung. “Ekonomi nasional juga terdampak oleh erupsi Gunung Agung. Tapi, dengan rencana digelarnya event internasional di Bali seperti Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank, akan memulihkan pariwisata Bali. Ini harus disiapkan betul supaya memberikan dampak baik bagi pe-rekonomian Bali dan nasional,” tegas Rudy. “Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen sampai 5,8 persen,” imbuhnya.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali, Putu Tutik Kusuma Wardhani, mengatakan program-program pusat ke daerah harus dikawal. Menurut Putu Tutik, dirinya sengaja hadir untuk mengikuti proses Musrenbang dan berjanji akan mengawal program-program yang diluncurkan pusat ke daerah.

“Tadi (kemarin) saya berbicara langsung dengan teman-teman di pusat dan nitip Bali. Saya sebagai wakil rakyat dari Bali akan kawal betul ini. Sekarang kita berharap kesiapan daerah juga dimaksimalkan, terutama intensifkan koordinasi antara daerah dengan pusat,” tandas Srikandi Demokrat asal Singaraja, Buleleng yang mantan Ketua Komisi I DPRD Bali 2009-2014 ini kepada NusaBali seusai Musrenbang, Kamis kemarin.

Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika berharap Pemprov Bali maupun Pamkab/Pemkot se-Bali agar prioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ke depan. Pastika mengatakan, meski selama ini program serupa sudah dilakukan, namun untuk tahun 2018 dan beberapa tahun ke depan prioritas Provinsi Bali adalah peningkatan kualitas SDM, agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun global.

Untuk itu, Pastika mengingatkan para perencana pembangunan perlu mengetahui secara persis apa yang bakal terjadi dan akan ke mana arah dunia ini. “Jangan nanti kita siapkan orang dengan kemampuan seperti ini, ke depan ternyata bukan begitu. Akhirnya kan jadi masalah,” jelas Pastika seusai membuka Musrenbang kemarin.

Pastika pun berharap para perencana pembangunan benar-benar visioner dan tahu apa yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, maupun global. “Karena ke depan teknologi informasi dan transportasi ini makin canggih. Dunia ini seolah-olah nggak ada batasnya lagi,” imbuh Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini.

Di sisi lain, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Wayan Wiasthana Ika Putra, mengatakan Musrenbang Provinsi Bali 2019 ini mengusung tema ‘Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan’. Menurut Ika Putra, RKPD Bali 2019 merupakan masa transisi mengingat berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali 2013-2018. “Oleh karena itu, penyusunan RKPD Bali 2019 akan berpedoman pada RPJPD Bali 2005-2025 dan RPJMN 2014-2019,” kata Ika Putra. *nat