Kupas Kandidat, Mantra-Kerta Sodorkan Jurus Kelola Birokrasi Berkualitas
Giliran kandidat Cagub-Cawagub Bali 2018 Nomor 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra- I Ketut Sudikerta diundang dalam ‘Kupas Kandidat’ Kamis (12/4) malam.
DENPASAR,NusaBali
Paslon Mantra-Kerta yang diusung Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, NasDem, PKS, PBB ini sodorkan pengelolaan birokrasi yang berkualitas dalam mengawal pembangunan di Bali. Paslon Mantra-Kerta juga siapkan kebijakan untuk menguatkan ekonomi Bali dengan berbasis budaya.
Rai Mantra-Sudikerta lebih dahulu diberikan kesempatan membeber Program Nawacandra ketika memimpin Bali ke depan. Program Nawacandra dirancang sebagai program pembangunan dengan konsep pemerataan dan kesetaraan atas dasar, keharmonisan, kesejahteraan dan keseimbangan pembangunan berwawasan budaya, dengan konsep Tri Hita Karana dimana sebuah konsep keseimbangan dari sisi Ketuhanan, Kemanusiaan dan Lingkungan.
Ada 4 panelis yang kemarin menguji Mantra-Kerta yakni Prof Firmansah ( pengamat ekonomi), Siti Zuhro ( pengamat/pakar politik LIPI), Sirojudin Abbas (pengamat kebijakan publik) dan Bimo Gunung Abdulkadir (Sekjen KPK). Mantra-Kerta melahap semua pertanyaan panelis dengan menyodorkan sejumlah solusi soal masalah-masalah Bali.
Seperti pertanyaan Sirojudin soal ketimpangan dan kemiskinan, migrasi penduduk dari Bali Selatan dan Bali Utara, Cawagub Sudikerta sodorkan solusi pembangunan infrastruktur di Bali Utara. “Untuk pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan saya sekarang sedang perjuangkan Bandara Bali Utara di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Kita nggak bisa ngomong pemerataan kalau infastruktur di Bali Utara nggak terwujud,” tegas politisi Golkar asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Sudikerta juga sodorkan strategi mengurangi kesenjangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan dengan program terukur. “Dengan program pro rakyat, program tidak membebani masyarakat kita. Urusan pendidikan, pelayanan kesehatan dalam kehidupan mereka tidak perlu keluarkan duit. Kemudian kehidupan rohani yang didukung dengan sentuhan pemerintah, dimana bantuan keagamaan diberikan untuk semua Agama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka dibebaskan dari biaya dan pemerintahlah yang membiayai,” tegas Sudikerta.
Ketika menjawab pertanyaan panelis dari Sekjen KPK Bimo Gunung Abdul Kadir soal kepemimpinan bersih nanti, Cagub Rai Mantra yang bicara. Rai Mantra menegaskan dirinya maju dengan dukungan masyarakat dengan hati nurani, tidak ada pemaksaaan soal biaya-biaya. “Kami berusaha menggerakan dukungan dengan hati. Bukan dengan materi. Itu ketika kami menggalang dukungan,” ujar Rai Mantra.
Walikota Denpasar ini juga membeber kepemimpinan bersih. Salah satunya dengan ditunjukan reformasi birokrasi di Pemkot Denpasar. “Sebagai Walikota Denpasar saya juga terapkan reformasi birokrasi itu. Jadi kita cegah kepemimpinan yang korupsi. Kami juga bekerjama dengan KPK dalam melakukan pengawalan birokrasi bersih. Kami bisa terapkan birokrasi bersih karena KPK ikut mengawal,” tegas Rai Mantra.
Soal iklim pelayanan masyarakat, Rai Mantra tegaskan ketika memimpin Pemkot Denpasar dengan pola-pola pelayanan yang cepat tanpa birokrasi berbelit. “Salah satunya pengadaan barang dan jasa sampai bisa menghemat anggaran. Karena dengan sistem yang transparan dan online. Sehingga biayanya efektif dan justru hasilkan proses yang bersih. Kita bisa wujudkan itu adalah menjaga kualitas birokrasi. Pengadaan barang jasa yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kita cegah betul,” ujar Rai Mantra.
Yang menarik Sudikerta kemarin menyodorkan kepemimpinan yang harmonis dan sinergis antara Pemprov Bali dengan Kabupaten dan Kota. “Ketulusan saya ngayah membangun masyarakat Bali, ya salah satunya adalah menjaga sinergisitas, kehamonisan para pemimpin dulu.
Selama 15 tahun menjadi eksekutif, tidak pernah ada hubungan tidak harmonis dengan Bupati atau Gubernur. Ini salah satu resep penguatan pemerintahan itu,” ujar mantan Wakil Bupati Badung ini.
Saat giliran Siti Zuhro pengamat politik LIPI menyodorkan pertanyaan soal indeks demokrasi, layanan birokrasi, Rai Mantra membeber peningkatan indeks demokrasi dan pelayanan birokrasi sudah diterapkan di Pemkot Denpasar. “Saya di Pemkot Denpasar punya program layanan informasi dengan pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada pelayanan publik yang terganggu layanan pengaduan sudah kita siapkan. Ada layanan Pro –Denpasar,” ujar Rai Mantra.
Rai Mantra juga sodorkan pola kepemimpinan yang siap melayani masyarakat ketika disodori pertanyaan oleh panelis Sekjen KPK Bimo Gunung Abdul Kadir. Menurut Rai Mantra, ketika ada masyarakat di persulit bisa disampaikan di Pro-Denpasar. Bahkan sudah melalui android. “Jalan bolong sampai ada yang minta uang parkir bisa dicegah. Karena kita siapkan tim untuk melacaknya,” ujar Rai Mantra. *nat
Rai Mantra-Sudikerta lebih dahulu diberikan kesempatan membeber Program Nawacandra ketika memimpin Bali ke depan. Program Nawacandra dirancang sebagai program pembangunan dengan konsep pemerataan dan kesetaraan atas dasar, keharmonisan, kesejahteraan dan keseimbangan pembangunan berwawasan budaya, dengan konsep Tri Hita Karana dimana sebuah konsep keseimbangan dari sisi Ketuhanan, Kemanusiaan dan Lingkungan.
Ada 4 panelis yang kemarin menguji Mantra-Kerta yakni Prof Firmansah ( pengamat ekonomi), Siti Zuhro ( pengamat/pakar politik LIPI), Sirojudin Abbas (pengamat kebijakan publik) dan Bimo Gunung Abdulkadir (Sekjen KPK). Mantra-Kerta melahap semua pertanyaan panelis dengan menyodorkan sejumlah solusi soal masalah-masalah Bali.
Seperti pertanyaan Sirojudin soal ketimpangan dan kemiskinan, migrasi penduduk dari Bali Selatan dan Bali Utara, Cawagub Sudikerta sodorkan solusi pembangunan infrastruktur di Bali Utara. “Untuk pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan saya sekarang sedang perjuangkan Bandara Bali Utara di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Kita nggak bisa ngomong pemerataan kalau infastruktur di Bali Utara nggak terwujud,” tegas politisi Golkar asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Sudikerta juga sodorkan strategi mengurangi kesenjangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan dengan program terukur. “Dengan program pro rakyat, program tidak membebani masyarakat kita. Urusan pendidikan, pelayanan kesehatan dalam kehidupan mereka tidak perlu keluarkan duit. Kemudian kehidupan rohani yang didukung dengan sentuhan pemerintah, dimana bantuan keagamaan diberikan untuk semua Agama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka dibebaskan dari biaya dan pemerintahlah yang membiayai,” tegas Sudikerta.
Ketika menjawab pertanyaan panelis dari Sekjen KPK Bimo Gunung Abdul Kadir soal kepemimpinan bersih nanti, Cagub Rai Mantra yang bicara. Rai Mantra menegaskan dirinya maju dengan dukungan masyarakat dengan hati nurani, tidak ada pemaksaaan soal biaya-biaya. “Kami berusaha menggerakan dukungan dengan hati. Bukan dengan materi. Itu ketika kami menggalang dukungan,” ujar Rai Mantra.
Walikota Denpasar ini juga membeber kepemimpinan bersih. Salah satunya dengan ditunjukan reformasi birokrasi di Pemkot Denpasar. “Sebagai Walikota Denpasar saya juga terapkan reformasi birokrasi itu. Jadi kita cegah kepemimpinan yang korupsi. Kami juga bekerjama dengan KPK dalam melakukan pengawalan birokrasi bersih. Kami bisa terapkan birokrasi bersih karena KPK ikut mengawal,” tegas Rai Mantra.
Soal iklim pelayanan masyarakat, Rai Mantra tegaskan ketika memimpin Pemkot Denpasar dengan pola-pola pelayanan yang cepat tanpa birokrasi berbelit. “Salah satunya pengadaan barang dan jasa sampai bisa menghemat anggaran. Karena dengan sistem yang transparan dan online. Sehingga biayanya efektif dan justru hasilkan proses yang bersih. Kita bisa wujudkan itu adalah menjaga kualitas birokrasi. Pengadaan barang jasa yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kita cegah betul,” ujar Rai Mantra.
Yang menarik Sudikerta kemarin menyodorkan kepemimpinan yang harmonis dan sinergis antara Pemprov Bali dengan Kabupaten dan Kota. “Ketulusan saya ngayah membangun masyarakat Bali, ya salah satunya adalah menjaga sinergisitas, kehamonisan para pemimpin dulu.
Selama 15 tahun menjadi eksekutif, tidak pernah ada hubungan tidak harmonis dengan Bupati atau Gubernur. Ini salah satu resep penguatan pemerintahan itu,” ujar mantan Wakil Bupati Badung ini.
Saat giliran Siti Zuhro pengamat politik LIPI menyodorkan pertanyaan soal indeks demokrasi, layanan birokrasi, Rai Mantra membeber peningkatan indeks demokrasi dan pelayanan birokrasi sudah diterapkan di Pemkot Denpasar. “Saya di Pemkot Denpasar punya program layanan informasi dengan pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada pelayanan publik yang terganggu layanan pengaduan sudah kita siapkan. Ada layanan Pro –Denpasar,” ujar Rai Mantra.
Rai Mantra juga sodorkan pola kepemimpinan yang siap melayani masyarakat ketika disodori pertanyaan oleh panelis Sekjen KPK Bimo Gunung Abdul Kadir. Menurut Rai Mantra, ketika ada masyarakat di persulit bisa disampaikan di Pro-Denpasar. Bahkan sudah melalui android. “Jalan bolong sampai ada yang minta uang parkir bisa dicegah. Karena kita siapkan tim untuk melacaknya,” ujar Rai Mantra. *nat
1
Komentar