Presiden Disebut Bikin Rakyat Miskin
Versi Eggi Sudjana, saat ini rakyat tidak bisa merasakan kekayaan alam seperti emas, karena sudah dibagikan kepada Amerika
PDIP Tuding Eggi Ngawur, Lantaran Bicara Tanpa Data
JAKARTA, NusaBali
Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS), Eggi Sudjana, sebut ‘Presiden Bikin Rakyat Miskin’. Advokat yang juga Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 senior ini pun dituding ngawur, karena dianggap bicara tanpa data.
Ceramah Eggi Sudjana yang menyebut Presiden bikin rakyat miskin tersebut dilakukan saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (15/4). Awalnya, Eggi Sudjana menyampaikan bahwa seusai aturan UUD 1945, kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Namun, menurut dia, saat ini rakyat tidak bisa merasakan kekayaan alam seperti emas, lantaran dibagikan kepada Amerika Serikat.
"Tapi, kenapa kita mendapatkan (emas) 10 persen, kan perintah UU untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat Amerika? Dengan kondisi seperti ini, siapa yang membuat miskin, Allah atau Presiden? Kenapa kiai-kiai kalau miskin terima saja, takdir, masih kita begitu menyalahkan Allah membuat kita miskin, bukan begitu. Padahal, kita dikasi minyak, emas, gas dan kelapa sawit, kaya raya Indonesia. Dulu rempah-rempah kita diperebutkan," ujar Eggi dikutip detikcom, Minggu kemarin.
"Jadi, siapa yang membuat kita miskin? Presiden atau Allah?" tanya Eggi kepada jemaah. "Presiden," sahut para jemaah. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang disebutkannya itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
Kemudian, Eggi menyinggung gerakan #2019GantiPresiden. "Nah, kalau Presiden buat kita miskin, jangan pilih Presiden yang nggak bener. Maka, ada gerakan 2019 Ganti Presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," katanya
Eggi juga menyinggung Presiden Jokowi dalam gerakan 2019 Ganti Presiden yang ramai di media sosial. Dia tidak sepakat dengan Jokowi yang bicara ‘kaus tidak bisa mengganti Presiden’. "Sampai Jokowi, bicara memang yang bisa ganti Presiden kaos, yang bisa ganti Presiden rakyat dan Allah. Nggak sadar yang pakai kaos rakyat, kenapa kaos bisa ganti Presiden? Kalau rakyat pakai kaos, bisa nggak."
Terkait isi ceramahnya itu, Eggi mengaku bukan hanya menyasar Presiden, tapi juga DPR. "Jadi, yang pertama statement saya 'Presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 Pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR," ujar Eggi, Minggu kemarin.
Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Me-nurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural. "Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi lantaran secara struktur, baik Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan," tegas Eggi.
"Dan, Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Soekarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini, didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," katanya.
Eggi kemudian menyoroti fungsi DPR. Menurut Eggi, DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Yang tanggung jawab, ya Presiden dan DPR. Jadi, orang DPR jangan ngeles. Mana fungsi itu, fungsi budgeting, pengawasan jalannya pemerintahan? Apakah jalan? Nggak ada yang berani manggil Presiden sampai saat ini," tandas Eggi.
Eggi lalu menanggapi jawaban Istana dan partai koalisi pro Jokowi mengenai pernyataannya 'Presiden Bikin Rakyat Miskin'. Eggi menyoroti mereka yang tidak menyampaikan data. "Saya tadi juga lihat bantahan Istana, tidak menyebutkan di mana data yang membuat rakyat tidak jadi miskin. Jurang yang disampaikan orang PDIP, tidak menyampaikan data. PDIP bilang kemiskinan turun, itu benar. Tapi, turun temurun," ujar Ketua Umum Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ini.
Apabila soal 'Presiden Bikin Rakyat Miskin' menyoroti seluruh Presiden secara umum, Eggi juga menyoroti mengenai Jokowi. Menurut Eggi, aksi bagi-bagi sem-bako saat Jokowi melakukan touring menunjukkan adanya kemiskinan. "Baru dipertontonkan kepada kita, ada bagi-bagi sembako saat acara Presiden Jokowi. Ini membuktikan rakyat kita masih miskin. Tanpa disadari oleh Jokowi, jutaan orang lainnya tidak dapet. Cuma melihat di TV. Ini kan kebijakan yang nggak benar. Kita mau nyalahin siapa? Presiden dong. Jadi, apa yang saya sebut Presiden yang membuat rakyat miskin itu, fakta-faktanya jelas. Belum lagi soal hutang negara," imbuhnya.
Sementara itu, PDIP selaku partai pengusung utama Presiden Jokowi tidak sepakat dengan tuduhan Eggi yang menyebut Presiden membuat rakyat miskin. Pernyataan Eggi dinilai ngawur. "Pernyataan ngawur, tanpa data. Setiap tahun, dalam UU APBN, selalu ada pasal tentang target-target pembangunan yang harus dicapai, selain tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks gini dan indeks pembangunan manusia (IPM)," ujar Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, Minggu kemarin.
"Pada 3 tahun terakhir ini, angka kemiskinan, pengangguran dan indeks gini menurun. IPM (indek pembangunan manisia, Red) meningkat. Jadi, ada perbaikan," lanjut Hendrawan. Dia menilai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi menunjukkan arah perbaikan. Hendrawan pun meminta para tokoh untuk berbicara menggunakan data. "Kami berharap para tokoh berbicara berbasis data. Jangan sekadar cari sensasi."
Paparan hampir senada juga disampaikan PPP, parpol pendukung pemerintahan lainnya. "Faktanya kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, ketimpangan menyempit yang dilambangkan dengan Gini Ratio yang terus naik," kata Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy), Minggu kemarin.
Rommy menilai yang disampaikan Eggi cenderung bersifat provokatif.dia pun meminta Eggi memberikan pernyataan sesuai data. "Kalau kritik, jangan pakai kebencian dong. Pakai data, agar objektif, bukan provokatif," sebut Rommy.
Sedangkan kubu Golkar mempertanyakan maksud Eggi Sudjana memberi ceramah soal Presiden membuat rakyat makin miskin. Golkar menegaskan, Eggi salah alamat jika Presiden yang dimaksud adalah Joko Widodo. "Ini presiden yang mana yang dimaksudkan oleh Eggi Sujana? Jika yang dimaksud oleh Eggi Sujana adalah Pak Jokowi, maka dia salah alamat," protes Wakil Sekjen DPP Golkar, M Sarmuji, Minggu kemarin.
"Pak Jokowi dalam 3,5 tahun pemerintahannya tidak menawarkan konsesi emasnya ke asing. Justru di masa pemerintahannya, Pak Jokowi melakukan renegosiasi Freeport yang membuat kepastian divestasi Freeport agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia," lanjut Sarmuji.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan membantah tudingan Eggi bahwa Presiden bikin rakyat miskin. "Tidak benar," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP. "Di era pemerintahan Presiden Jokowi, bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," beber Joahan Budi.
Lain lagi statemen Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini sepakat dengan Eggi Sudjana bahwa Presiden bikin rakyat miskin. Gerindra menilai Presiden Jokowi membuat blunder soal kebijakan ekonomi.
"Iyalah. Sekarang beliau janji buka 10 juta lapangan pekerjaan. Rakyat butuh hasil kerja, bukan pencitraan yang kotor. Pak jokowi harus sadar sekarang bukan Capres 2014. Sekarang beliau incumbent, jadi hipnotis dengan kebijakan, bukan dengan nyemplung comberan lagi. Sekarang tambang-tambang nikel di Morowali dikuasai Tiongkok," sedbut Wakil Sekjen DPP Gerindra, Andre Rosiade, Minggu kemarin.
Gerindra menyebut kesejahteraan masyarakat Indonesia masih kurang. Pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. "Intinya indikator yang dirasakan rakyat harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja kurang, karena Jokowi ambil kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ini yang bikin daya beli masyarakat menurun. Saya sepakat yang disampaikan Kang Eggi," ujar Andre. *
JAKARTA, NusaBali
Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS), Eggi Sudjana, sebut ‘Presiden Bikin Rakyat Miskin’. Advokat yang juga Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 senior ini pun dituding ngawur, karena dianggap bicara tanpa data.
Ceramah Eggi Sudjana yang menyebut Presiden bikin rakyat miskin tersebut dilakukan saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (15/4). Awalnya, Eggi Sudjana menyampaikan bahwa seusai aturan UUD 1945, kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Namun, menurut dia, saat ini rakyat tidak bisa merasakan kekayaan alam seperti emas, lantaran dibagikan kepada Amerika Serikat.
"Tapi, kenapa kita mendapatkan (emas) 10 persen, kan perintah UU untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat Amerika? Dengan kondisi seperti ini, siapa yang membuat miskin, Allah atau Presiden? Kenapa kiai-kiai kalau miskin terima saja, takdir, masih kita begitu menyalahkan Allah membuat kita miskin, bukan begitu. Padahal, kita dikasi minyak, emas, gas dan kelapa sawit, kaya raya Indonesia. Dulu rempah-rempah kita diperebutkan," ujar Eggi dikutip detikcom, Minggu kemarin.
"Jadi, siapa yang membuat kita miskin? Presiden atau Allah?" tanya Eggi kepada jemaah. "Presiden," sahut para jemaah. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang disebutkannya itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
Kemudian, Eggi menyinggung gerakan #2019GantiPresiden. "Nah, kalau Presiden buat kita miskin, jangan pilih Presiden yang nggak bener. Maka, ada gerakan 2019 Ganti Presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," katanya
Eggi juga menyinggung Presiden Jokowi dalam gerakan 2019 Ganti Presiden yang ramai di media sosial. Dia tidak sepakat dengan Jokowi yang bicara ‘kaus tidak bisa mengganti Presiden’. "Sampai Jokowi, bicara memang yang bisa ganti Presiden kaos, yang bisa ganti Presiden rakyat dan Allah. Nggak sadar yang pakai kaos rakyat, kenapa kaos bisa ganti Presiden? Kalau rakyat pakai kaos, bisa nggak."
Terkait isi ceramahnya itu, Eggi mengaku bukan hanya menyasar Presiden, tapi juga DPR. "Jadi, yang pertama statement saya 'Presiden yang membuat rakyat miskin' itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD '45 Pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR," ujar Eggi, Minggu kemarin.
Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Me-nurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural. "Kemiskinan struktural, karena kebijakan itu terjadi lantaran secara struktur, baik Presiden maupun DPR. Itu yang saya pertanyakan," tegas Eggi.
"Dan, Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Soekarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini, didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," katanya.
Eggi kemudian menyoroti fungsi DPR. Menurut Eggi, DPR tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Yang tanggung jawab, ya Presiden dan DPR. Jadi, orang DPR jangan ngeles. Mana fungsi itu, fungsi budgeting, pengawasan jalannya pemerintahan? Apakah jalan? Nggak ada yang berani manggil Presiden sampai saat ini," tandas Eggi.
Eggi lalu menanggapi jawaban Istana dan partai koalisi pro Jokowi mengenai pernyataannya 'Presiden Bikin Rakyat Miskin'. Eggi menyoroti mereka yang tidak menyampaikan data. "Saya tadi juga lihat bantahan Istana, tidak menyebutkan di mana data yang membuat rakyat tidak jadi miskin. Jurang yang disampaikan orang PDIP, tidak menyampaikan data. PDIP bilang kemiskinan turun, itu benar. Tapi, turun temurun," ujar Ketua Umum Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ini.
Apabila soal 'Presiden Bikin Rakyat Miskin' menyoroti seluruh Presiden secara umum, Eggi juga menyoroti mengenai Jokowi. Menurut Eggi, aksi bagi-bagi sem-bako saat Jokowi melakukan touring menunjukkan adanya kemiskinan. "Baru dipertontonkan kepada kita, ada bagi-bagi sembako saat acara Presiden Jokowi. Ini membuktikan rakyat kita masih miskin. Tanpa disadari oleh Jokowi, jutaan orang lainnya tidak dapet. Cuma melihat di TV. Ini kan kebijakan yang nggak benar. Kita mau nyalahin siapa? Presiden dong. Jadi, apa yang saya sebut Presiden yang membuat rakyat miskin itu, fakta-faktanya jelas. Belum lagi soal hutang negara," imbuhnya.
Sementara itu, PDIP selaku partai pengusung utama Presiden Jokowi tidak sepakat dengan tuduhan Eggi yang menyebut Presiden membuat rakyat miskin. Pernyataan Eggi dinilai ngawur. "Pernyataan ngawur, tanpa data. Setiap tahun, dalam UU APBN, selalu ada pasal tentang target-target pembangunan yang harus dicapai, selain tingkat pertumbuhan ekonomi, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, indeks gini dan indeks pembangunan manusia (IPM)," ujar Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, Minggu kemarin.
"Pada 3 tahun terakhir ini, angka kemiskinan, pengangguran dan indeks gini menurun. IPM (indek pembangunan manisia, Red) meningkat. Jadi, ada perbaikan," lanjut Hendrawan. Dia menilai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Jokowi menunjukkan arah perbaikan. Hendrawan pun meminta para tokoh untuk berbicara menggunakan data. "Kami berharap para tokoh berbicara berbasis data. Jangan sekadar cari sensasi."
Paparan hampir senada juga disampaikan PPP, parpol pendukung pemerintahan lainnya. "Faktanya kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, ketimpangan menyempit yang dilambangkan dengan Gini Ratio yang terus naik," kata Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy), Minggu kemarin.
Rommy menilai yang disampaikan Eggi cenderung bersifat provokatif.dia pun meminta Eggi memberikan pernyataan sesuai data. "Kalau kritik, jangan pakai kebencian dong. Pakai data, agar objektif, bukan provokatif," sebut Rommy.
Sedangkan kubu Golkar mempertanyakan maksud Eggi Sudjana memberi ceramah soal Presiden membuat rakyat makin miskin. Golkar menegaskan, Eggi salah alamat jika Presiden yang dimaksud adalah Joko Widodo. "Ini presiden yang mana yang dimaksudkan oleh Eggi Sujana? Jika yang dimaksud oleh Eggi Sujana adalah Pak Jokowi, maka dia salah alamat," protes Wakil Sekjen DPP Golkar, M Sarmuji, Minggu kemarin.
"Pak Jokowi dalam 3,5 tahun pemerintahannya tidak menawarkan konsesi emasnya ke asing. Justru di masa pemerintahannya, Pak Jokowi melakukan renegosiasi Freeport yang membuat kepastian divestasi Freeport agar kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia," lanjut Sarmuji.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan membantah tudingan Eggi bahwa Presiden bikin rakyat miskin. "Tidak benar," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP. "Di era pemerintahan Presiden Jokowi, bangsa dan masyarakat Indonesia dari berbagai indikator ekonomi maupun sosial mengarah pada arah yang lebih baik," beber Joahan Budi.
Lain lagi statemen Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini sepakat dengan Eggi Sudjana bahwa Presiden bikin rakyat miskin. Gerindra menilai Presiden Jokowi membuat blunder soal kebijakan ekonomi.
"Iyalah. Sekarang beliau janji buka 10 juta lapangan pekerjaan. Rakyat butuh hasil kerja, bukan pencitraan yang kotor. Pak jokowi harus sadar sekarang bukan Capres 2014. Sekarang beliau incumbent, jadi hipnotis dengan kebijakan, bukan dengan nyemplung comberan lagi. Sekarang tambang-tambang nikel di Morowali dikuasai Tiongkok," sedbut Wakil Sekjen DPP Gerindra, Andre Rosiade, Minggu kemarin.
Gerindra menyebut kesejahteraan masyarakat Indonesia masih kurang. Pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. "Intinya indikator yang dirasakan rakyat harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja kurang, karena Jokowi ambil kebijakan ekonomi yang salah. Kebijakan ini yang bikin daya beli masyarakat menurun. Saya sepakat yang disampaikan Kang Eggi," ujar Andre. *
1
Komentar