Penguatan MPP Sebagai Layanan Satu Pintu
Pekan Informasi Pemkot Denpasar Bersama Awak Media
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kota Denpasar bersama awak media Denpasar melaksanakan Pekan Informasi ke Pemprov DKI Jakarta, 13-15 April 2018. Pekan Informasi dilakukan untuk memberikan perubahan pada pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar melalui kunjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Pekan Informasi dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Denpasar I Made Toya bersama Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar IB Mayun Suryawangsa. Kedatangan Pemkot Denpasar ke MPP DKI Jakarta, karena DKI mejadi acuan mekanisme pengelolaan perizinan yang terintegrasi sistem online pertama di Indonesia.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar I Made Toya saat mengatakan, di Kota Denpasar yang saat ini sudah memiliki MPP Graha Sewaka Dharma Lumintang terus mendapatkan apresiasi dari lembaga vertikal di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar. Penguatan pelayanan MPP Graha Sewaka Dharma Lumintang oleh Pemkot Denpasar dilakukan inovasi-inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan.
Bahkan kata Made Toya, Pemkot Denpasar baru-baru ini dipilih sebagai salah satu kota untuk menjalankan Mal Pelayanan Publik setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi. Penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Denpasar saat ini sudah mencakup pelayanan perizinan satu pintu yang bekerjasama dengan beberapa instansi. Pemanfaatan mal pelayanan Publik tidak hanya dimanfaatkan oleh OPD Pemkot Denpasar. Namun, pihak swasta seperti Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS, dan Kejaksaan Negeri Denpasar yang segera akan bergabung memeberikan kemudahan pelayanan.
Lebih lanjut disampaikan Made Toya, kehadiran Pemkot Denpasar dalam agenda Pekan Informasi ini untuk bertukar pikiran dan menyamakan persepsi terkait mekanisme Mal Pelayanan Publik. "Keterlibatan media cetak dalam kegiatan ini dapat memberi ruang informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan sebagai fungsi pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di Kota Denpasar," ungkapnya.
Sementara Kepala Bidang Aktivitas Usaha DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Dr Ricky Marojahan mengatakan bahwa di Denpasar visi misinya dengan DKI Jakarta itu sama. Mulai dari mengelola SDM sampai mengelola infrastruktur. Secara umum pola penerapannya sama, selain di pusat kota sistem juga terintegrasi dengan pelayanan di masing-masing daerah baik kecamatan maupun desa. "Mal Pelayanan Publik adalah solusi perizinan masyarakat. Hal ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan namun tetap terintegrasi satu pintu, semua dalam satu koneksi," ungkapnya.
Lanjut Dr Ricky, mengingat saat izin di Indonesia sangatlah banyak, maka sistem ini sangat tepat diterapkan. MPP DKI Jakarta sudah menerapkan 216 perizinan elektronik dan non elektronik yang diakses masyarakat dengan kepuasan masyarakat mencapai 98,27 persen. Hal tersebut menjadikan MPP DKI Jakarta mendapat penghargaan dari Kementerian PAN-RB sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Harapannya kedepan segala inovasi MPP Kota Denpasar dapat bersinergi demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat disegala lini. *m
Pemerintah Kota Denpasar bersama awak media Denpasar melaksanakan Pekan Informasi ke Pemprov DKI Jakarta, 13-15 April 2018. Pekan Informasi dilakukan untuk memberikan perubahan pada pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar melalui kunjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Pekan Informasi dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Denpasar I Made Toya bersama Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar IB Mayun Suryawangsa. Kedatangan Pemkot Denpasar ke MPP DKI Jakarta, karena DKI mejadi acuan mekanisme pengelolaan perizinan yang terintegrasi sistem online pertama di Indonesia.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar I Made Toya saat mengatakan, di Kota Denpasar yang saat ini sudah memiliki MPP Graha Sewaka Dharma Lumintang terus mendapatkan apresiasi dari lembaga vertikal di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar. Penguatan pelayanan MPP Graha Sewaka Dharma Lumintang oleh Pemkot Denpasar dilakukan inovasi-inovasi yang dibuat untuk mempermudah pelayanan.
Bahkan kata Made Toya, Pemkot Denpasar baru-baru ini dipilih sebagai salah satu kota untuk menjalankan Mal Pelayanan Publik setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Banyuwangi. Penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Denpasar saat ini sudah mencakup pelayanan perizinan satu pintu yang bekerjasama dengan beberapa instansi. Pemanfaatan mal pelayanan Publik tidak hanya dimanfaatkan oleh OPD Pemkot Denpasar. Namun, pihak swasta seperti Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS, dan Kejaksaan Negeri Denpasar yang segera akan bergabung memeberikan kemudahan pelayanan.
Lebih lanjut disampaikan Made Toya, kehadiran Pemkot Denpasar dalam agenda Pekan Informasi ini untuk bertukar pikiran dan menyamakan persepsi terkait mekanisme Mal Pelayanan Publik. "Keterlibatan media cetak dalam kegiatan ini dapat memberi ruang informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan sebagai fungsi pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di Kota Denpasar," ungkapnya.
Sementara Kepala Bidang Aktivitas Usaha DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, Dr Ricky Marojahan mengatakan bahwa di Denpasar visi misinya dengan DKI Jakarta itu sama. Mulai dari mengelola SDM sampai mengelola infrastruktur. Secara umum pola penerapannya sama, selain di pusat kota sistem juga terintegrasi dengan pelayanan di masing-masing daerah baik kecamatan maupun desa. "Mal Pelayanan Publik adalah solusi perizinan masyarakat. Hal ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan namun tetap terintegrasi satu pintu, semua dalam satu koneksi," ungkapnya.
Lanjut Dr Ricky, mengingat saat izin di Indonesia sangatlah banyak, maka sistem ini sangat tepat diterapkan. MPP DKI Jakarta sudah menerapkan 216 perizinan elektronik dan non elektronik yang diakses masyarakat dengan kepuasan masyarakat mencapai 98,27 persen. Hal tersebut menjadikan MPP DKI Jakarta mendapat penghargaan dari Kementerian PAN-RB sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Harapannya kedepan segala inovasi MPP Kota Denpasar dapat bersinergi demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat disegala lini. *m
Komentar