Badung Komit Dorong Terbentuknya BUMDes
Kemendes PDTT Gelar Rakor Pencanangan SNI BUMDes di Badung
MANGUPURA, NusaBali
Komitmen Pemkab Badung mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. Diharapkan Bali khususnya Badung menjadi pioner pembentukan BUMDes. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencanangan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (17/4).Rakor ini merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kadis PMD Putu Gede Sridana dan Kadis Pariwisata I Made Badra, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT Nugroho, Presiden LPKNI Nanang Nilson, dan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN I Nyoman Supriyatna serta Kepala PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, para Perbekel, Lurah, BPD, dan LPM se-Badung.
Wabup Suiasa menyambut baik rakor pencanangan SNI BUMDes yang digelar di Kabupaten Badung. Di Badung dari turunan Permendes No 4 Tahun 2015, telah diterbitkan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes dan sudah diproses Perbup tentang BUMDes. Saat ini hampir seluruh desa di Badung memiliki BUMDes dan para pengelola telah mendapat pembinaan maupun pelatihan tentang manajemen dan sistem akuntansi BUMDes yang difasilitasi BPKP Perwakilan Bali. Terkait pencanangan SNI kepada BUMDes, Wabup Suiasa mengharapkan BUMDes di Badung yang sudah memproduksi barang dapat diberikan SNI.
Nugroho mengatakan, rakor dan sosialisasi ini dalam upaya memberikan standar nasional kepada BUMDes, baik standarisasi kelembagaan maupun produk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi BUMDes sehingga tercipta peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes.
“Kami harapkan melalui kegiatan ini Bali dan Badung mampu menjadi pioner. Yang paling mendesak yakni standarisasi produknya untuk kebutuhan pasar ekspor,” jelasnya. Menurutnya saat ini ada sebanyak 32.249 BUMDes di Indonesia.
Nanang Nilson mengatakan, UU Desa memungkinkan BUMDes lebih berkembang. Untuk itu pihak LPKNI bersama Kemendes PDTT dan BSN menertibkan SNI kelembagaan dan produk BUMDes. Dikatakan, pada 7-11 Mei akan dilaksanakan Kongres ISO Internasional di BNDCC Nusa Dua sekaligus pencanangan SNI kepada BUMDes secara gratis. Kongres ISO melibatkan 147 negara dengan 3.000 peserta. Dengan materi kongres, perdagangan barang dan jasa online.
Nyoman Supriyatna menjelaskan bahwa Presiden dan Wapres berkomitmen mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui implementasi dan pengembangan SNI secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional. SNI ini salah satu tujuannya adalah melindungi konsumen, meningkatkan pasar domestik maupun internasional. “Hingga sekarang terdapat hampir 10.000 dokumen SNI yang sudah ditetapkan dan berlaku wajib baru sebanyak 207 dari berbagai produk,” tambahnya. *asa
Komitmen Pemkab Badung mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapat apresiasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. Diharapkan Bali khususnya Badung menjadi pioner pembentukan BUMDes. Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencanangan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (17/4).Rakor ini merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kadis PMD Putu Gede Sridana dan Kadis Pariwisata I Made Badra, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT Nugroho, Presiden LPKNI Nanang Nilson, dan Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN I Nyoman Supriyatna serta Kepala PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, para Perbekel, Lurah, BPD, dan LPM se-Badung.
Wabup Suiasa menyambut baik rakor pencanangan SNI BUMDes yang digelar di Kabupaten Badung. Di Badung dari turunan Permendes No 4 Tahun 2015, telah diterbitkan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes dan sudah diproses Perbup tentang BUMDes. Saat ini hampir seluruh desa di Badung memiliki BUMDes dan para pengelola telah mendapat pembinaan maupun pelatihan tentang manajemen dan sistem akuntansi BUMDes yang difasilitasi BPKP Perwakilan Bali. Terkait pencanangan SNI kepada BUMDes, Wabup Suiasa mengharapkan BUMDes di Badung yang sudah memproduksi barang dapat diberikan SNI.
Nugroho mengatakan, rakor dan sosialisasi ini dalam upaya memberikan standar nasional kepada BUMDes, baik standarisasi kelembagaan maupun produk. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi BUMDes sehingga tercipta peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes.
“Kami harapkan melalui kegiatan ini Bali dan Badung mampu menjadi pioner. Yang paling mendesak yakni standarisasi produknya untuk kebutuhan pasar ekspor,” jelasnya. Menurutnya saat ini ada sebanyak 32.249 BUMDes di Indonesia.
Nanang Nilson mengatakan, UU Desa memungkinkan BUMDes lebih berkembang. Untuk itu pihak LPKNI bersama Kemendes PDTT dan BSN menertibkan SNI kelembagaan dan produk BUMDes. Dikatakan, pada 7-11 Mei akan dilaksanakan Kongres ISO Internasional di BNDCC Nusa Dua sekaligus pencanangan SNI kepada BUMDes secara gratis. Kongres ISO melibatkan 147 negara dengan 3.000 peserta. Dengan materi kongres, perdagangan barang dan jasa online.
Nyoman Supriyatna menjelaskan bahwa Presiden dan Wapres berkomitmen mengembangkan kapasitas perdagangan nasional melalui implementasi dan pengembangan SNI secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional. SNI ini salah satu tujuannya adalah melindungi konsumen, meningkatkan pasar domestik maupun internasional. “Hingga sekarang terdapat hampir 10.000 dokumen SNI yang sudah ditetapkan dan berlaku wajib baru sebanyak 207 dari berbagai produk,” tambahnya. *asa
Komentar