Utang RI Terus Naik
Rasio utang pemerintah terhadap PDB ini masih terjaga di level aman, 29,78 persen dengan jumlah utang mencapai Rp 4.136,39 triliun
Jadi Rp 4.136 Triliun per Maret
JAKARTA, NusaBali
Utang pemerintah pusat terus mencatatkan kenaikan. Jumlah utang pemerintah sampai Maret 2018 sebesar Rp 4.136,39 triliun, atau melonjak Rp 101,59 triliun dari realisasi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah di Januari 2018 yang senilai Rp 3.958,66 triliun, maka total penambahan utang dalam tiga bulan pertama ini sebesar Rp 177,73 triliun.
Dikutip dari data APBN Kita, di Jakarta, Selasa (17/4), utang pemerintah RI per Maret ini yang sebesar Rp 4.136,39 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 779,69 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.356,70 triliun.Merinci lebih dalam, pinjaman senilai Rp 778,69 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri yang nilainya sebesar Rp 773,91 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun.
Adapun pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun bersumber dari pinjaman bilateral yang senilai Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, pinjaman komersial Rp 43,66 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun.Sementara dari penerbitan surat utang atau SBN yang senilai Rp 3.356,70 triliun hingga akhir Maret ini, berasal dari SBN berdenominasi rupiah senilai Rp 2.416,02 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 940,68 triliun.
Dengan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang senilai Rp 13.891,15 triliun per akhir Maret, maka rasio utang pemerintah sebesar 29,78 persen.
"Rasio utang pemerintah terhadap PDB ini masih terjaga di level aman 29,78 persen dengan jumlah utang mencapai Rp 4.136,39 triliun," kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, kepada Liputan6.com.
Selain nilai utang yang naik, rasio utang pemerintah pun tercatat meningkat dibanding rasio utang per akhir Februari 2018 yang sebesar 29,2 persen.Luky menambahkan, peningkatan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan akhir Februari 2018 disebabkan karena penerapan strategi front loading atas pembiayaan APBN.
"Tujuannya untuk mengantisipasi meningkatnya pendanaan di pasar keuangan ke depan sebagai dampak kenaikan Fed Fund Rate, serta ketidakpastian global secara keseluruhan, seperti terjadinya perang dagang, ekskalasi konflik geopolitik dunia, dan lainnya," papar Luky Alfirman.Setelah semester pertama 2018, Luky optimistis, rasio utang tersebut akan menurun seiring dengan meningkatnya PDB. *
JAKARTA, NusaBali
Utang pemerintah pusat terus mencatatkan kenaikan. Jumlah utang pemerintah sampai Maret 2018 sebesar Rp 4.136,39 triliun, atau melonjak Rp 101,59 triliun dari realisasi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah di Januari 2018 yang senilai Rp 3.958,66 triliun, maka total penambahan utang dalam tiga bulan pertama ini sebesar Rp 177,73 triliun.
Dikutip dari data APBN Kita, di Jakarta, Selasa (17/4), utang pemerintah RI per Maret ini yang sebesar Rp 4.136,39 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 779,69 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.356,70 triliun.Merinci lebih dalam, pinjaman senilai Rp 778,69 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri yang nilainya sebesar Rp 773,91 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun.
Adapun pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun bersumber dari pinjaman bilateral yang senilai Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, pinjaman komersial Rp 43,66 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun.Sementara dari penerbitan surat utang atau SBN yang senilai Rp 3.356,70 triliun hingga akhir Maret ini, berasal dari SBN berdenominasi rupiah senilai Rp 2.416,02 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 940,68 triliun.
Dengan asumsi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang senilai Rp 13.891,15 triliun per akhir Maret, maka rasio utang pemerintah sebesar 29,78 persen.
"Rasio utang pemerintah terhadap PDB ini masih terjaga di level aman 29,78 persen dengan jumlah utang mencapai Rp 4.136,39 triliun," kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, kepada Liputan6.com.
Selain nilai utang yang naik, rasio utang pemerintah pun tercatat meningkat dibanding rasio utang per akhir Februari 2018 yang sebesar 29,2 persen.Luky menambahkan, peningkatan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan akhir Februari 2018 disebabkan karena penerapan strategi front loading atas pembiayaan APBN.
"Tujuannya untuk mengantisipasi meningkatnya pendanaan di pasar keuangan ke depan sebagai dampak kenaikan Fed Fund Rate, serta ketidakpastian global secara keseluruhan, seperti terjadinya perang dagang, ekskalasi konflik geopolitik dunia, dan lainnya," papar Luky Alfirman.Setelah semester pertama 2018, Luky optimistis, rasio utang tersebut akan menurun seiring dengan meningkatnya PDB. *
Komentar