Dewan Dorong Dana Trans Sarbagita Rp 12 M Dialihkan ke Pertanian
Inilah salah satu solusi alternatif terkait dana APBD Bali sebesar Rp 12 miliar untuk operasional Bus Trans Sarbagita yang dipertanyakan DPRD Bali saat hearing di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (17/4).
DENPASAR, NusaBali
Ketua Komisi III DPRD Bali (membidangi infrastruktur dan transportasi), Nengah Tamba, sepakat operasional Trans Sarbagita dihentikan, lalu subsidi dana Rp 12 miliar setahun dialihkan untuk kesejahteraan petani.
Nengah Tamba mengatakan, Pemprov Bali bisa mengalihkan dana Rp 12 miliar dari subsidi Bus Trans Sarbagita tersbut ke program-program untuk kemajuan bidang pertanian. “Kami sepakat dengan hasil hearing (stop operasional Bus Trans Sarbagita). Dana Rp 12 miliar lebih baik dialihkan ke bidang pertanian untuk sejahterakan petani di Bali,” ujar politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini di Denpasar, Rabu (18/4).
Menurut Tamba, Pemprov Bali bisa membentuk konsorsium melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Koperasi & UMKM, dan Perusahaan Daerah (Perusda) Bali. Kemudian, konsorsioum ini membuat langkah dan program untuk para petani dengan dana Rp 12 miliar. Salah, satunya dengan membeli hasil perta-nian petani Bali.
“Sekarang hasil pertanian petani Bali dijual murah-murah. Ketika musim manggis, harga anjlok. Ketika musim jeruk, harga anjlok. Demikian seterusnya untuk hasil pertanian lainnya. Semua dibeli murah-murah saat musim panen, karena kurangnya pemasaran. Di sini peran Disperindag, Dinas Pertanian, dan Perusda dalam bentuk konsorsium,” ujar Tamba.
Disebutkan, Bali punya Perda Buah Lokal yang tujuannya melindungi petani yang menghasilkan buah lokal. Namun, hasilnya kurang maksimal dalam memberdayakan dan mensejahterakan petani, karena buah lokal tidak bisa masuk hotel, lantaran kalah saing dengan buah impor. “Di sini Dinas Pertanian berperan meningkatkan kualitas buah lokal supaya bisa dilempar ke pasar internasional. Kalau perlu, ang-garan untuk melakukan penelitian meningkatkan kualitas buah lokal yang dihasilkan petani Bali, boleh pakai dana Rp 12 miliar ini. Ayo, kita berbenah,” katanya.
Selain peningkatan kualitas buah lokal, Tamba yang berjuluk TMS (Tamba Menuju Senayan) menyebutkan untuk peningkatan daya saing buah lokal di Bali, bisa dibangun pusat pengolahan buah lokal melibatkan konsorsium, OPD, dan Perusda. “Bisa dibangun Cold Storage untuk pusat penampungan sebelum diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis,” jelas Tamba.
“Buah lokal itu tidak hanya bisa diekspor dalam bentuk buah segar, dengan peran Disperindag. Bisa juga diolah sebagai minuman kemasan, termasuk wine. Di Karangasem, sudah ada pengolahan salak menjadi wine dan arak. Tapi, alangkah bagusnya peluang ini diambil Pemprov Bali untuk petani kita secara luas.”
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali (membidangi anggaran daerah), I Ketut Suwandhi, mengatakan Bus Trans Sarbagita semangat awalnya adalah untuk kurangi kemacetan. Bus hibah dari pemerintah pusat itu diberikan kepada Provinsi Bali ketika Suwandhi menjadi Wakil Ketua DPRD Bali 2009-2014 (koordinator Komisi III), ketika Ketua Komisi III DPRD Bali dipegang I Gusti Agung Suryanta Putra.
“Semangatnya adalah tekan kemacetan dan kita putuskan disubsidi operasionalnya. Bayangkan kendaraan roda dua di Denpasar saja sudah 7 juta unit, mobil sudah 2,6 juta unit. Karena selama ini kita haya mengejar dan mengandalkan pajak dari kendaraan bermotor, itu juga kendala,” ujar politisi senior Golkar yang akrab dipanggil Jenderal Kota ini saat dikonfirmasi terpisah, Rabu kemarin.
Menurut Suwandhi, kalau subsidi Bus Trans Sarbagita sebesar Rp 12 miliar per tahun memang mau dicabut, tidak masalah. Tapi, perlu kajian komprehensif lagi. “Memang dalam perkembangannya, Bus Trans Sarbagita sepi penumpang. Masyarakat tahu Bus Trans Sarbagita itu nyaman, dengan AC dan tempat duduk yang bagus, tapi peminatnya sedikit. Maklum, masyarakat lebih cepat menuju tempat kerja pakai sepeda motor atau kendaraan pribadi,” tandas Suwandhi.
Soal dana Bus Trans Sarbagita dialihkan ke bidang pengembangan pertanian, menurut Suwandhi, perlu kajian dan evaluasi mendalam dengan melibatkan stakeholder. “Ini sudah konsekuensi ketika kita hendak mengurangi macet di Denpasar, jelas perlu transportasi alternatif. Kalau mau distop, dananya dialihkan, itu perlu kajian,” katanya.
Di sisi lain, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan usulan untuk stop operasional Bus Trans Sarbagita sebenarnya sudah muncul sejak setahun lalu. Karenanya, ada beberapa Bus Trans Sarbagita yang dikurangi operasionalnya. “Ada beberapa koridor yang sudah dihentikan, karena sepi penumpang. Kalau sekarang anggaran mau dialihkan ke bidang program lainnya, itu tentu harus dilakukan kajian dan evaluasi. Kita menunggu kebijakan Pak Gubernur,” ujar Dewa Mahendra, Rabu kemarin. *nat
Nengah Tamba mengatakan, Pemprov Bali bisa mengalihkan dana Rp 12 miliar dari subsidi Bus Trans Sarbagita tersbut ke program-program untuk kemajuan bidang pertanian. “Kami sepakat dengan hasil hearing (stop operasional Bus Trans Sarbagita). Dana Rp 12 miliar lebih baik dialihkan ke bidang pertanian untuk sejahterakan petani di Bali,” ujar politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini di Denpasar, Rabu (18/4).
Menurut Tamba, Pemprov Bali bisa membentuk konsorsium melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Koperasi & UMKM, dan Perusahaan Daerah (Perusda) Bali. Kemudian, konsorsioum ini membuat langkah dan program untuk para petani dengan dana Rp 12 miliar. Salah, satunya dengan membeli hasil perta-nian petani Bali.
“Sekarang hasil pertanian petani Bali dijual murah-murah. Ketika musim manggis, harga anjlok. Ketika musim jeruk, harga anjlok. Demikian seterusnya untuk hasil pertanian lainnya. Semua dibeli murah-murah saat musim panen, karena kurangnya pemasaran. Di sini peran Disperindag, Dinas Pertanian, dan Perusda dalam bentuk konsorsium,” ujar Tamba.
Disebutkan, Bali punya Perda Buah Lokal yang tujuannya melindungi petani yang menghasilkan buah lokal. Namun, hasilnya kurang maksimal dalam memberdayakan dan mensejahterakan petani, karena buah lokal tidak bisa masuk hotel, lantaran kalah saing dengan buah impor. “Di sini Dinas Pertanian berperan meningkatkan kualitas buah lokal supaya bisa dilempar ke pasar internasional. Kalau perlu, ang-garan untuk melakukan penelitian meningkatkan kualitas buah lokal yang dihasilkan petani Bali, boleh pakai dana Rp 12 miliar ini. Ayo, kita berbenah,” katanya.
Selain peningkatan kualitas buah lokal, Tamba yang berjuluk TMS (Tamba Menuju Senayan) menyebutkan untuk peningkatan daya saing buah lokal di Bali, bisa dibangun pusat pengolahan buah lokal melibatkan konsorsium, OPD, dan Perusda. “Bisa dibangun Cold Storage untuk pusat penampungan sebelum diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis,” jelas Tamba.
“Buah lokal itu tidak hanya bisa diekspor dalam bentuk buah segar, dengan peran Disperindag. Bisa juga diolah sebagai minuman kemasan, termasuk wine. Di Karangasem, sudah ada pengolahan salak menjadi wine dan arak. Tapi, alangkah bagusnya peluang ini diambil Pemprov Bali untuk petani kita secara luas.”
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali (membidangi anggaran daerah), I Ketut Suwandhi, mengatakan Bus Trans Sarbagita semangat awalnya adalah untuk kurangi kemacetan. Bus hibah dari pemerintah pusat itu diberikan kepada Provinsi Bali ketika Suwandhi menjadi Wakil Ketua DPRD Bali 2009-2014 (koordinator Komisi III), ketika Ketua Komisi III DPRD Bali dipegang I Gusti Agung Suryanta Putra.
“Semangatnya adalah tekan kemacetan dan kita putuskan disubsidi operasionalnya. Bayangkan kendaraan roda dua di Denpasar saja sudah 7 juta unit, mobil sudah 2,6 juta unit. Karena selama ini kita haya mengejar dan mengandalkan pajak dari kendaraan bermotor, itu juga kendala,” ujar politisi senior Golkar yang akrab dipanggil Jenderal Kota ini saat dikonfirmasi terpisah, Rabu kemarin.
Menurut Suwandhi, kalau subsidi Bus Trans Sarbagita sebesar Rp 12 miliar per tahun memang mau dicabut, tidak masalah. Tapi, perlu kajian komprehensif lagi. “Memang dalam perkembangannya, Bus Trans Sarbagita sepi penumpang. Masyarakat tahu Bus Trans Sarbagita itu nyaman, dengan AC dan tempat duduk yang bagus, tapi peminatnya sedikit. Maklum, masyarakat lebih cepat menuju tempat kerja pakai sepeda motor atau kendaraan pribadi,” tandas Suwandhi.
Soal dana Bus Trans Sarbagita dialihkan ke bidang pengembangan pertanian, menurut Suwandhi, perlu kajian dan evaluasi mendalam dengan melibatkan stakeholder. “Ini sudah konsekuensi ketika kita hendak mengurangi macet di Denpasar, jelas perlu transportasi alternatif. Kalau mau distop, dananya dialihkan, itu perlu kajian,” katanya.
Di sisi lain, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan usulan untuk stop operasional Bus Trans Sarbagita sebenarnya sudah muncul sejak setahun lalu. Karenanya, ada beberapa Bus Trans Sarbagita yang dikurangi operasionalnya. “Ada beberapa koridor yang sudah dihentikan, karena sepi penumpang. Kalau sekarang anggaran mau dialihkan ke bidang program lainnya, itu tentu harus dilakukan kajian dan evaluasi. Kita menunggu kebijakan Pak Gubernur,” ujar Dewa Mahendra, Rabu kemarin. *nat
Komentar