Pemkab Gelar Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa
Pemkab Klungkung menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati, Selasa (24/4).
SEMARAPURA, NusaBali
Kegiatan diisi dengan diskusi dipimpin oleh Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dengan pembicara I Gusti Agung Rai Wirajaya dengan materi Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk Kesejahteraan Rakyat.
Kasubdit BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira SE MM AK CA dengan materi Kebijakan dan Fokus Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Desa. Wadir Binmas Polda Bali Dra Ni Wayan Sri Yudayatni, Sik dengan materi Peran Polri dalam mengawal Pembangunan Desa. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs Gatot Darmasto AK MBA CFrA CA CRMA QIA dengan materi Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes.
Hadir, perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono, dan undangan terkait lainnya dan kepala Perbekel di Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan itu Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengatakan, dalam pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa mengambil peran yang lebih besar, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan telah memberikan peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga slogan membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar dapat terwujud. "Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wayan Sugiada. Sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, lanut dia, 53 desa di Kabupaten Klungkung sudah menggunakan Aplikasi ini, dan Aplikasi ini sudah terbukti mempermudah Desa dalam hal merencanakan, menganggarkan, mempertanggungjawabkan dan melapor
kan Keuangan Desa. Di samping itu, dengan adanya aplikasi ini, sangat membantu pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap desa dan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Sugaida berharap kepada semua perbekel se-Kabupaten Klungkung agar aplikasi Siskeudes benar-benar diterapkan mulai dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan hingga pelaporan, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa. Agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta apabila para perbekel memiliki kendala atau permasalahan dalam mengelola keuangan desa agar segera berkonsultasi dengan dinas terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menjalankan roda pemerintahan desa.
Guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa diharapkan adanya partisipasi dan dorongan dari pihak-pihak yang terkait. Tujuannya, agar semua desa di Kabupaten Klungkung dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik dan tepat sasaran.*wan
Kegiatan diisi dengan diskusi dipimpin oleh Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra dengan pembicara I Gusti Agung Rai Wirajaya dengan materi Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk Kesejahteraan Rakyat.
Kasubdit BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira SE MM AK CA dengan materi Kebijakan dan Fokus Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Desa. Wadir Binmas Polda Bali Dra Ni Wayan Sri Yudayatni, Sik dengan materi Peran Polri dalam mengawal Pembangunan Desa. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs Gatot Darmasto AK MBA CFrA CA CRMA QIA dengan materi Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Siskeudes.
Hadir, perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono, dan undangan terkait lainnya dan kepala Perbekel di Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan itu Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada mengatakan, dalam pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa mengambil peran yang lebih besar, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan telah memberikan peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga slogan membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar dapat terwujud. "Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wayan Sugiada. Sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, lanut dia, 53 desa di Kabupaten Klungkung sudah menggunakan Aplikasi ini, dan Aplikasi ini sudah terbukti mempermudah Desa dalam hal merencanakan, menganggarkan, mempertanggungjawabkan dan melapor
kan Keuangan Desa. Di samping itu, dengan adanya aplikasi ini, sangat membantu pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap desa dan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Sugaida berharap kepada semua perbekel se-Kabupaten Klungkung agar aplikasi Siskeudes benar-benar diterapkan mulai dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan hingga pelaporan, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa. Agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta apabila para perbekel memiliki kendala atau permasalahan dalam mengelola keuangan desa agar segera berkonsultasi dengan dinas terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika menjalankan roda pemerintahan desa.
Guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa diharapkan adanya partisipasi dan dorongan dari pihak-pihak yang terkait. Tujuannya, agar semua desa di Kabupaten Klungkung dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik dan tepat sasaran.*wan
Komentar