Sebanyak 30 Desa Belum Lakukan Program Padat Karya Tunai
Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, bahwa APBDes masing-masing desa wajib diubah menjadi program padat karya tunai.
TABANAN, NusaBali
Di dalam aturan tersebut diatur bahwa untuk program pembangunan fisik, minimal 30 persen anggaran dialokasikan untuk upah pekerja. Sementara itu, di Kabupaten Tabanan dari 133 desa yang ada, sekitar 30 desa belum selesai merevisi APBDes ke program padat karya tunai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati, menerangkan 30 desa yang belum selesai revisi APBDes ke program padat karya tunai saat ini masih proses revisi rancangan anggaran biaya (RAB). Bukan karena sulit atau tidak dikerjakan. Melainkan masih proses revisi. “Ya, 30 desa belum selesai revisi,” ujarnya, Rabu (25/4).
Dalam revisi RAB itu sudah dibantu oleh pendamping desa yang bertugas di lapangan. Tetapi jumlah pendamping desa masih sedikit. Sebab 1 desa tidak dipegang 1 orang pendamping desa, melainkan 1 orang pendamping bisa saja menghandle 4 hingga 7 desa. “Nah memang sedikit ada hambatan dalam pendampingan, namun kami sudah sarankan untuk kerja optimal,” jelasnya.
Diakui dari 30 desa yang belum selesai merevisi APBDes ditarget sudah selesai akhir April 2018. Memang tidak ada sanksi jika desa belum bisa tuntaskan pada akhir April. Tetapi ini diwajibkan biar dalam penyusunan serempak dan sesuai aturan, agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. “Tak ada sanksi memang, tetapi kami wajibkan sudah selesai akhir April,” tandas Roemi.
Roemi menambahkan, saat ini dari 133 desa di Tabanan dalam tata kelola keuangan seluruhnya sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes). Pendamping desa sebelumnya sudah dilatih selama tiga hari.
Dan untuk mendekatkan pelayanan supaya desa lebih mudah berkoordinasi, aparatur kecamatan dan pendamping desa tingkat kecamatan ikut dilatih Siskudes pada Rabu (25/4). “Ini dilakukan dengan harapan, bagi desa yang jauh dalam berkoordinas tentang Siskudes tidak sampai ke kota. Melainkan mereka nantinya bisa berkoordinasi lebih dekat di kecamatan,” bebernya.
Tak hanya mendekatkan pelayanan, Roemi mengakui, pelatihan pendampingan ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada desa dalam mengelola keuangan. Sehingga program yang dibuat berjalan dan mensejahterakan kehidupan di desa. Kemudian juga agar tidak terjadinya kesalahan fatal di kemudian hari. “Pelatihan kali ini berlangsung tiga hari,” ucapnya. *d
Di dalam aturan tersebut diatur bahwa untuk program pembangunan fisik, minimal 30 persen anggaran dialokasikan untuk upah pekerja. Sementara itu, di Kabupaten Tabanan dari 133 desa yang ada, sekitar 30 desa belum selesai merevisi APBDes ke program padat karya tunai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati, menerangkan 30 desa yang belum selesai revisi APBDes ke program padat karya tunai saat ini masih proses revisi rancangan anggaran biaya (RAB). Bukan karena sulit atau tidak dikerjakan. Melainkan masih proses revisi. “Ya, 30 desa belum selesai revisi,” ujarnya, Rabu (25/4).
Dalam revisi RAB itu sudah dibantu oleh pendamping desa yang bertugas di lapangan. Tetapi jumlah pendamping desa masih sedikit. Sebab 1 desa tidak dipegang 1 orang pendamping desa, melainkan 1 orang pendamping bisa saja menghandle 4 hingga 7 desa. “Nah memang sedikit ada hambatan dalam pendampingan, namun kami sudah sarankan untuk kerja optimal,” jelasnya.
Diakui dari 30 desa yang belum selesai merevisi APBDes ditarget sudah selesai akhir April 2018. Memang tidak ada sanksi jika desa belum bisa tuntaskan pada akhir April. Tetapi ini diwajibkan biar dalam penyusunan serempak dan sesuai aturan, agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. “Tak ada sanksi memang, tetapi kami wajibkan sudah selesai akhir April,” tandas Roemi.
Roemi menambahkan, saat ini dari 133 desa di Tabanan dalam tata kelola keuangan seluruhnya sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes). Pendamping desa sebelumnya sudah dilatih selama tiga hari.
Dan untuk mendekatkan pelayanan supaya desa lebih mudah berkoordinasi, aparatur kecamatan dan pendamping desa tingkat kecamatan ikut dilatih Siskudes pada Rabu (25/4). “Ini dilakukan dengan harapan, bagi desa yang jauh dalam berkoordinas tentang Siskudes tidak sampai ke kota. Melainkan mereka nantinya bisa berkoordinasi lebih dekat di kecamatan,” bebernya.
Tak hanya mendekatkan pelayanan, Roemi mengakui, pelatihan pendampingan ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada desa dalam mengelola keuangan. Sehingga program yang dibuat berjalan dan mensejahterakan kehidupan di desa. Kemudian juga agar tidak terjadinya kesalahan fatal di kemudian hari. “Pelatihan kali ini berlangsung tiga hari,” ucapnya. *d
Komentar